FAKTA Seputar Proklamasi on Keiji TV

BACA TEKS TERTULISNYA DI http://dpyoedha.multiply.com/journal/item/56
Fakta seputar PROKLAMASI KEMERDEKAAN
(Bung Karno Mandi Air Kencing di Pesawat)
oleh Iwan Satyanegara
BACA TEKS TERTULISNYA DI http://dpyoedha.multiply.com/journal/item/56

http://www.youtube.com/watch?v=N3yk22eIIKg&NR=1
FAKTA Seputar Proklamasi on Keiji TV
From: witriyanti
Joined: 1 year ago
Videos: 67
Added: July 11, 2007 (More info)

Edited version from FAKTA Seputar Proklamasi released earlier. This video had been broadcasted on Keiji TV (KGTV - Khawla Garden Television) hehe... In this video you can watch how far our children know about our Anthem Song.

Category: People & Blogs
Tags: Proklamasi pb2007 Qatar Presenter Fakta Teguh Khawla Garden Televisi
URL:
Customize
Embed:

BACA TEKS TERTULISNYA DI http://dpyoedha.multiply.com/journal/item/56
Fakta seputar PROKLAMASI KEMERDEKAAN
(Bung Karno Mandi Air Kencing di Pesawat)
oleh Iwan Satyanegara
BACA TEKS TERTULISNYA DI http://dpyoedha.multiply.com/journal/item/56

Visi Pax Humanika Bung Karno

Judul: Bung Karno dan Tata Dunia Baru,
Editor: Iman Toto Raharjo dan Herdianto WK,
Penerbit:Grasindo, Jakarta, 2001,
Tebal: (xiii + 367) halaman.
________________________________________


IKLIM politik mondeal ketika Soekarno berkuasa senantiasa diliputi pertarungan ideologis, kolonialisme, dan perang dingin. Poros kekuasaan dunia secara diametral terbagi menjadi Blok Barat dan Blok Timur, masing-masing berupaya membangun kekuatan dengan menyebar pengaruhnya ke negara-negara Dunia Ketiga.Soviet dengan komunisnya dan Amerika dengan liberal-kapitalismenya menjadikan dunia sebagai ajang untuk berebut penganut ideologis mereka. Korbannya adalah negara-negara berkembang, dengan tingkat dependensi yang luar biasa.

Lalu, di mana koordinat Indonesia saat itu?
Koordinat Indonesia saat itu dapat dilihat dari kiprah internasional Bung Karno sebagai Presiden RI. Sepak terjang Bung Karno di kancah politik internasional ternyata menampilkan ide-ide strategis, dengan sasaran pokoknya menempatkan kemanusiaan sebagai agenda penting perjuangan menuju tata dunia baru.

Bagaimana gagasan besar itu dikumandangkan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia itu, dapat diikuti dalam buku Bung Karno dan Tata Dunia Baru yang diterbitkan Grasindo.
Bagi Bung Karno, tata dunia baru harus dirumuskan sebagai dunia yang damai, adil, sejahtera, tanpa imperialisme dan kolonialisme. Di halaman 226 buku tersebut, ia tegas-tegas menyatakan bahwa "imperialisme dan kolonialisme adalah buah dari sistem negara Barat.... Saya benci imperialisme."

Bahkan jauh sebelum itu, dalam Suluh Indonesia Muda 1928 Soekarno dengan hebat menegaskan pentingnya makna kemerdekaan sebuah bangsa. "Kita, oleh karena kaum nasionalis, tidak mau menutup mata kita di atas kenyataan bahwa nasib kita ialah buat sebagian bersandar pada pekerjaan bersama antara kita dengan bangsa-bangsa Asia yang lain, pekerjaan bersama kita dengan bangsa-bangsa yang menghadapi satu musuh dengan kita, pekerjaan bersama dengan semua kekuatan di luar batas negeri kita yang melawan dan melemahkan musuh-musuh kita," begitulah ia menulis dengan gaya khasnya, seperti kalau berpidato.
***
APA yang dikatakan Soekarno itu, bukan bualan omong kosong seorang presiden yang sok hebat. Dia memang hebat betulan. Ucapannya ia buktikan dengan peran kreatifnya menggalang kekuatan antikolonialisme. Dengan kekuatan yang dibayangkan itu ia hendak menata dunia yang disandardasarkan kepada kemanusiaan.

Gagasan seperti itu bukan hanya untuk lingkup kecil, regional, tetapi sudah mondeal, mencakup kepentingan dunia. Juga, kalau ditilik secara saksama, bukan saja diwilayah ideologis, melainkan jauh lebih mulia merambah ranah humanisme.

Untuk mencapai tujuan luhur tersebut Bung Karno membangun sebuah komunitas dunia yang bercita-cita menata perdamaian dan keadilan. Langkah strategisnya adalah menggalang poros Asia-Afrika lewat Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 di Bandung.

Lalu, ia mencari jalan tengah bagi konflik ideologis global dengan Gerakan Non-Blok pada tahun 1961 dan rencana menumbuhkan kekuatan melalui The New Emerging Forces pada tahun 1964. Manifestasi ideologi alternatif ia terjemahkan ke dalam konsep yang terkenal dengan Nasakom di dalam negeri. Tetapi, ideologi alternatif inilah yang akhirnya menjadi penyebab kejatuhannya pada tahun 1965/1966.

Bagi Soekarno, semangat nasionalisme mesti digayutkan dengan nilai-nilai universal tentang kemanusiaan. Ia membuat sebuah ilustrasi yang mencoba menghubungkan nasionalisme Indonesia dengan konsep Pan-Asiatisme.

Itulah konsep-konsep yang bisa kita temukan dalam buku tersebut.

Bung Karno menyatakan bahwa nasionalisme kita bukanlah nasionalisme yang sempit, bukan nasionalisme yang timbul dari kesombongan belaka. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang dalam kelebaran dan keluasannya memberi tempat cinta pada bangsa lain, sebagaimana lebar dan luasnya udara yang memberi tempat segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya segala hal yang hidup (hlm 4).

Visi pax humanika Soekarno juga ia proyeksikan melalui pandangannya terhadap politik warna kulit, sebagai sesuatu yang adikodrati, tanpa menafikan pentingnya upaya-upaya penentuan nasib berdasarkan potensi diri. Dalam mencari-cari hubungan dengan lain-lain bangsa kulit berwarna itu, kita tak boleh lupa sekejap pun bahwa akhirnya nasib kita terletak dalam besar-kecilnya usaha kita sendiri (hlm 5).

Satu hal lagi, pemikiran jernih Bung Karno adalah mengenai humans right atau hak asasi manusia. Ia jelaskan bahwa konsep hak asasi manusia bukan terminologi khas Barat dan menjadi hegemoni dan dominasi tafsir oleh Barat pula. Konsep tentang hak asasi manusia itu benar-benar yang bersifat universal, bagi seluruh umat manusia.
***
SELANJUTNYA, dalam konfigurasi perpolitikan nasional yang sekarang tengah carut-marut seperti ini, rasanya cukup relevan dan banyak gunanya menggali kembali pemikiran-pemikiran cemerlang para pemimpin masa lalu. Membaca dan merenungkan konsep-konsep mendunia seperti itu, akan mengikis kekerdilan atau rendah diri.

Buku yang khusus menampilkan pemikiran-pemikiran Bung Karno tentang hubungan internasional tersebut, kalau diplot dengan kenyataan sekarang, membuat kita terkagum. Waktu itu, tahun 1960-an, tatkala konflik Timur-Barat atau Soviet-Amerika tengah memuncak, ternyata ada pemikir Indonesia yang sudah melampaui zamannya, jauh ke depan. Apa yang dipikirkan Bung Karno tentang humanisme itu kini menjadi kebutuhan karena jurang negara kaya dengan negara miskin kian dalam dan lebar.

Penerbitan buku ini juga merupakan referensi kritis bagi pemimpin dan generasi muda, agar dapat berupaya mereperkusikan kembali, mendentangkan lagi, peran Indonesia dalam pergaulan internasional. Indonesia di masa lalu bukan sebagai bangsa terpengaruh, melainkan menjadi bangsa yang berpengaruh. Semangat itulah yang harus ditumbuhkan kembali.

Buku ini dapat pula dimaknai sebagai media pelurusan dan perluasan cakrawala sejarah bangsa, menggugah kejujuran kita untuk mengakui bahwa Bung Karno memang pencetus ide-ide besar.
Dari segi penyuguhan, buku ini menyampaikan materi-materi pikiran Soekarno secara apa adanya, artinya naskah yang berupa teks pidato Bung Karno dalam berbagai kesempatan itu tetap ditulis dalam format pidato. Tidak ada deformasi.

Penyajian seperti ini dapat membawa pembaca untuk membayangkan bagaimana gaya oratorisnya Bung Karno saat berpidato. Pembaca akan lebih tahu term-term dan intonasi kalimat saat Bung Karno berdiri di mimbar.

(Topan Setiawan, penggemar buku, tinggal di Surakarta ).
 KOMPAS >Sabtu, 18 Agustus 2001
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0108/18/dikbud/visi27.htm

TANGGAPAN BETA:

Sebaiknya jika anda punya dana dan waktu, milikilah buku ini. Paling tidak bisa untuk melangkapi kepustakaan di rumah anda. Sehingga setiap saat bisa anda buka dan baca, manakala anda perlu suatu rujukan yang memadai, saat menghadapi sesuatu. Terutama yang berkenaan dengan masalah-msalah ideologis dalam berngsa dan bernegara, yang tercerminkan dan termanifestasikan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari.

Tabik Beta

Dhia Prekasha Yoedha

T a n   M a l a k a

(Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia)

Tan Malaka atau Sutan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka lahir pada 2 Juni 1897 di Nagari Pandam Gadang, Suliki, Sumatra Barat, dan meninggal pada 19 Februari 1949 di dekat Kediri, Jawa Timur.

Tan Malaka adalah seorang aktivis pejuang nasionalis Indonesia dan juga seorang pemimpin komunis. Dia seorang pejuang yang militan, radikal dan revolusioner ini telah banyak melahirkan pemikiran-pemikiran yang berbobot dan berperan besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan perjuangan yang gigih maka ia dikenal sebagai tokoh revolusioner yang legendaris.

Dia kukuh mengkritik terhadap pemerintah kolonial Hindia-Belanda maupun pemerintahan republik di bawah Soekarno pasca-revolusi kemerdekaan Indonesia. Dia juga sering terlibat konflik dengan kepemimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Tan Malaka menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam pembuangan diluar Indonesia, dan secara tak henti-hentinya terancam dengan penahanan oleh penguasa Belanda dan sekutu-sekutu mereka. Walaupun secara jelas disingkirkan, Tan Malaka dapat memainkan peran intelektual penting dalam membangun jaringan gerakan komunis internasional untuk gerakan anti penjajahan di Asia Tenggara. Ia mendeklarasikan sebuah "Pahlawan revolusi nasional" dalam unndang-undang parlemen tahun 1963.

Tan Malaka juga seorang pendiri partai Murba, berasal dari Sarekat Islam (SI) Jakarta dan Semarang. Ia dibesarkan dalam suasana semangatnya gerakan modernis Islam Kaoem Moeda di Sumatera Barat.

Daftar isi

1 Riwayat

2 Perjuangan

3 Madilog

4 Pahlawan

5 Tan Malaka dalam fiksi

6 Buku

[sunting] Riwayat

·   Saat berumur 16 tahun, 1912, Tan Malaka dikirim ke Belanda.

·   Tahun 1919 ia kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai guru disebuah perkebunan di Deli. Ketimpangan sosial yang dilihatnya di lingkungan perkebunan, antara kaum buruh dan tuan tanah menimbulkan semangat radikal pada diri Tan Malaka muda.

·   Tahun 1921, ia pergi ke Semarang dan bertemu dengan Semaun dan mulai terjun ke kancah politik

·   Saat kongres PKI 24-25 Desember 1921, Tan Malaka diangkat sebagai pimpinan partai.

·   Januari 1922 ia ditangkap dan dibuang ke Kupang.

·   Pada Maret 1922 Tan Malaka diusir dari Indonesia dan mengembara ke Berlin, Moskwa dan Belanda.

[sunting] Perjuangan

Pada tahun 1921 Tan Malaka telah terjun ke dalam gelanggang politik. Dengan semangat yang berkobar dari sebuah gubuk miskin, Tan Malaka banyak mengumpulkan pemuda-pemuda komunis. Pemuda cerdas ini banyak juga berdiskusi dengan Semaun (wakil ISDV) mengenai pergerakan revolusioner dalam pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu juga merencanakan suatu pengorganisasian dalam bentuk pendidikan bagi anggota-anggota PKI dan SI (Sarekat Islam) untuk menyusun suatu sistem tentang kursus-kursus kader serta ajaran-ajaran komunis, gerakan-gerakan aksi komunis, keahlian berbicara, jurnalistik dan keahlian memimpin rakyat. Namun pemerintahan Belanda melarang pembentukan kursus-kursus semacam itu sehingga mengambil tindakan tegas bagi pesertanya.

Melihat hal itu Tan Malaka mempunyai niat untuk mendirikan sekolah-sekolah sebagai anak-anak anggota SI untuk penciptaan kader-kader baru. Juga dengan alasan pertama: memberi banyak jalan (kepada para murid) untuk mendapatkan mata pencaharian di dunia kapitalis (berhitung, menulis, membaca, ilmu bumi, bahasa Belanda, Melayu, Jawa dan lain-lain); kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk mengikuti kegemaran mereka dalam bentuk perkumpulan-perkumpulan; ketiga, untuk memperbaiki nasib kaum miskin. Untuk mendirikan sekolah itu, ruang rapat SI Semarang diubah menjadi sekolah. Dan sekolah itu bertumbuh sangat cepat hingga sekolah itu semakin lama semakin besar.

Perjaungan Tan Malaka tidaklah hanya sebatas pada usaha mencerdaskan rakyat Indonesia pada saat itu, tapi juga pada gerakan-gerakan dalam melawan ketidakadilan seperti yang dilakukan para buruh terhadap pemerintahan Hindia Belanda lewat VSTP dan aksi-aksi pemogokan, disertai selebaran-selebaran sebagai alat propaganda yang ditujukan kepada rakyat agar rakyat dapat melihat adanya ketidakadilan yang diterima oleh kaum buruh.

Seperti dikatakan Tan Malaka pada pidatonya di depan para buruh “Semua gerakan buruh untuk mengeluarkan suatu pemogokan umum sebagai pernyataan simpati, apabila nanti menglami kegagalan maka pegawai yang akan diberhentikan akan didorongnya untuk berjuang dengan gigih dalam pergerakan revolusioner”.

Pergulatan Tan Malaka dengan partai komunis di dunia sangatlah jelas. Ia tidak hanya mempunyai hak untuk memberi usul-usul dan dan mengadakan kritik tetapi juga hak untuk mengucapkan vetonya atas aksi-aksi yang dilakukan partai komunis di daerah kerjanya. Tan Malaka juga harus mengadakan pengawasan supaya anggaran dasar, program dan taktik dari Komintern (Komunis Internasional) dan Profintern seperti yang telah ditentukan di kongres-kongres Moskwa diikuti oleh kaum komunis dunia. Dengan demikian tanggung-jawabnya sebagai wakil Komintern lebih berat dari keanggotaannya di PKI.

Sebagai seorang pemimpin yang masih sangat muda ia meletakkan tanggung jawab yang sangat berat pada pundaknya. Tan Malaka dan sebagian kawan-kawannya memisahkan diri dan kemudian memutuskan hubungan dengan PKI, Sardjono-Alimin-Musso.

Pemberontakan 1926 yang direkayasa dari Keputusan Prambanan yang berakibat bunuh diri bagi perjuangan nasional rakyat Indonesia melawan penjajah waktu itu. Pemberontakan 1926 hanya merupakan gejolak kerusuhan dan keributan kecil di beberapa daerah di Indonesia. Maka dengan mudah dalam waktu singkat pihak penjajah Belanda dapat mengakhirinya. Akibatnya ribuan pejuang politik ditangkap dan ditahan. Ada yang disiksa, ada yang dibunuh dan banyak yang dibuang ke Boven Digoel, Irian Jaya. Peristiwa ini dijadikan dalih oleh Belanda untuk menangkap, menahan dan membuang setiap orang yang melawan mereka, sekalipun bukan PKI. Maka perjaungan nasional mendapat pukulan yang sangat berat dan mengalami kemunduran besar serta lumpuh selama bertahun-tahun.

Tan Malaka yang berada di luar negeri pada waktu itu, berkumpul dengan beberapa temannya di Bangkok. Di ibu kota Thailand itu, bersama Soebakat dan Djamaludddin Tamin, Juni 1927 Tan Malaka memproklamasikan berdirinya Partai Republik Indonesia (PARI). Dua tahun sebelumnya Tan Malaka telah menulis "Menuju Republik Indonesia". Itu ditunjukkan kepada para pejuang intelektual di Indonesia dan di negeri Belanda. Terbitnya buku itu pertama kali di Kowloon, Hong Kong, April 1925.

Prof. Mohammad Yamin, dalam karya tulisnya "Tan Malaka Bapak Republik Indonesia" memberi komentar: "Tak ubahnya daripada Jefferson Washington merancangkan Republik Amerika Serikat sebelum kemerdekaannya tercapai atau Rizal Bonifacio meramalkan Philippina sebelum revolusi Philippina pecah…."

[sunting] Madilog

Madilog merupakan istilah baru dalam cara berpikir, dengan menghubungkan ilmu bukti serta mengembangkan dengan jalan dan metode yang sesuai dengan akar dan urat kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan dunia. Bukti adalah fakta dan fakta adalah lantainya ilmu bukti. Bagi filsafat, idealisme yang pokok dan pertama adalah budi (mind), kesatuan, pikiran dan penginderaan. Filsafat materialisme menganggap alam, benda dan realita nyata obyektif sekeliling sebagai yang ada, yang pokok dan yang pertama.

Bagi Madilog (Materialisme, Dialektika, Logika) yang pokok dan pertama adalah bukti, walau belum dapat diterangkan secara rasional dan logika tapi jika fakta sebagai landasan ilmu bukti itu ada secara konkrit, sekalipun ilmu pengetahuan secara rasional belum dapat menjelaskannya dan belum dapat menjawab apa, mengapa dan bagaimana.

Semua karya Tan Malaka dan permasalahannya didasari oleh kondisi Indonesia. Terutama rakyat Indonesia, situasi dan kondisi nusantara serta kebudayaan, sejarah lalu diakhiri dengan bagaimana mengarahkan pemecahan masalahnya. Cara tradisi nyata bangsa Indonesia dengan latar belakang sejarahnya bukanlah cara berpikir yang teoritis dan untuk mencapai Republik Indonesia sudah dia cetuskan sejak tahun 1925 lewat Naar de Republiek Indonesia.

Jika membaca karya-karya Tan Malaka yang meliputi semua bidang kemasyarakatan, kenegaraan, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan sampai kemiliteran (Gerpolek-Gerilya-Politik dan Ekonomi, 1948), maka akan dtemukan benang putih keilmiahan dan ke-Indonesia-an serta benang merah kemandirian, sikap konsisten yang jelas dalam gagasan-gagasan serta perjuangannya.

[sunting] Pahlawan

Peristiwa 3 Juli 1946 yang didahului dengan penangkapan dan penahanan Tan Malaka bersama pimpinan Persatuan Perjuangan, di dalam penjara tanpa pernah diadili selama dua setengah tahun. Setelah meletus pemberontakan FDR/PKI di Madiun, September 1948 dengan pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin, Tan Malaka dikeluarkan begitu saja dari penjara akibat peristiwa itu.

Di luar, setelah mengevaluasi situasi yang amat parah bagi republik Indonesia akibat Perjanjian Linggajati 1947 dan Renville 1948, yang merupakan buah dari hasil diplomasi Sutan Syahrir dan Perdana Menteri Amir Syarifuddin, Tan Malaka merintis pembentukan Partai MURBA, 7 November 1948 di Yogyakarta.

Pada tahun 1949 tepatnya bulan Februari Tan Malaka hilang tak tentu rimbanya, mati tak tentu kuburnya di tengah-tengah perjuangan bersama Gerilya Pembela Proklamasi di Pethok, Kediri, Jawa Timur.

Namun berdasarkan keputusan Presiden RI No. 53, yang ditandatangani Presiden Soekarno 28 Maret 1963 menetapkan bahwa Tan Malaka adalah seorang pahlawan kemerdekaan Nasional.

[sunting] Tan Malaka dalam fiksi

Dengan julukan Patjar Merah Indonesia Tan Malaka merupakan tokoh utama beberapa roman picisan yang terbit di Medan. Roman-roman tersebut mengisahkan petualangan Patjar Merah, seorang aktivis politik yang memperjuangkan kemerdekaan Tanah Air-nya, Indonesia, dari kolonialisme Belanda. Karena kegiatannya itu, ia harus melarikan diri dari Indonesia dan menjadi buruan polisi rahasia internasional.

Salah satu roman Patjar Merah yang terkenal adalah roman karangan Matu Mona yang berjudul Spionnage-Dienst (Patjar Merah Indonesia). Nama Pacar Merah sendiri berasal dari karya Baronesse Orczy yang berjudul Scarlet Pimpernel, yang berkisah tentang pahlawan Revolusi Prancis.

Dalam cerita-cerita tersebut selain Tan Malaka muncul juga tokoh-tokoh PKI dan PARI lainnya, yaitu Muso (sebagai Paul Mussotte), Alimin (Ivan Alminsky), Semaun (Semounoff), Darsono (Darsnoff), Djamaluddin Tamin (Djalumin) dan Soebakat (Soe Beng Kiat).

Kisah-kisah fiksi ini turut memperkuat legenda Tan Malaka di Indonesia, terutama di Sumatera.

Beberapa judul kisah Patjar Merah:

• Matu Mona. Spionnage-Dienst (Patjar Merah Indonesia). Medan (1938)
• Matu Mona. Rol Patjar Merah Indonesia cs. Medan (1938)
• Emnast. Tan Malaka di Medan. Medan (1940)
• Tiga kali Patjar Merah Datang Membela (1940)
• Patjar Merah Kembali ke Tanah Air (1940)

[sunting] Buku

• Dari Penjara ke Penjara
• Menuju Republik Indonesia
• Dari Pendjara ke Pendjara, autobiografi
• Madilog
• Gerpolek

[sunting] Pranala luar

Wikiquote memiliki koleksi kutipan yang berkaitan dengan:

Tan Malaka

(id) "Arsip Tulisan Tan Malaka"

(id) "Arsip Tulisan Tan Malaka dalam Bahasa Inggris"

(id) Tan Malaka (1897-1949)

(id) Manifesto Djakarta

(id) Petualangan Pacar Merah Indonesia

Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org/wiki/Tan_Malaka"

Kategori: Kelahiran 1897 | Kematian 1949 | Tokoh Komunis Indonesia | Tokoh Indonesia | Orang hilang di Indonesia | Pahlawan nasional Indonesia

Bung Hatta dan Semangat Zaman

 

*Oleh :  Emil Salim

SIDANG pleno Komite Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Pembangunan Berkelanjutan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 27 Mei sampai dengan 7 Juni 2002, dibuka tepat waktu di Bali. Tetapi, ruang besar gedung Pusat Konvensi Hotel Nusa Dua masih kosong melompong. Sudah menjadi kebiasaan, sidang PBB selalu dimulai terlambat.

Ingatan melayang ke Mohammad Hatta dengan kebiasaannya untuk selalu tepat waktu. Dengan demikian, kami selalu bisa mencocokkan jam tangan dengan masuknya mobil Bung Hatta ke kantor Wakil Presiden di sebelah Istana Merdeka yang senantiasa bertepatan waktu dengan bunyi lonceng tepat pukul delapan pagi waktu mulai jam kerja pemerintah.

Begitu pula surat kabar Pemandangan terbitan Jakarta tahun 1930-an sudah bisa yakin bahwa artikel Bung Hatta akan tiba dua kali sebulan tepat waktu di Jakarta, walaupun Bung Hatta dipenjarakan di Boven Digul, Irian Barat (kini Papua), maupun di Bandaneira, Maluku.

Dan bila Bung Hatta berbulat tekad menyelesaikan studinya di Rotterdam, Belanda, dalam tahun 1932, tak syak lagi di tahun itu pula beliau tamat belajar sungguhpun tuntutan perjuangan menggebu-gebu menyeret beliau ke kancah politik..

Tepat waktu adalah ciri khas kecil yang Bung Hatta contohkan pada bangsa kita. Tetapi, alangkah sulitnya ini diwariskan pada pemimpin-pemimpin bangsa kita sekarang ini. Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat tingkat nasional dan daerah, sidang pengadilan dan sidang kabinet selalu dimulai terlambat.

Kebiasaan "jam karet" lebih lazim ketimbang "tepat waktu." Dan sasaran kebijakan ekonomi yang sudah disepakati dan tercantumkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan maupun kesepakatan dengan International Monetary Fund (IMF) seperti tertuang dalam Letter of Intent pemerintah tidak dilaksanakan tepat waktu.

Ada lagi ciri Bung Hatta yang khas, yakni telaten-rapi atau dalam bahasa Belanda, netjes. Dalam berpakaian dan penampilan tampak ciri khas Bung Hatta untuk telaten rapi. Dari sisiran rambutnya, pemakaian kupiah, cara berpakaian sampai ke sepatu Bung Hatta selalu telaten rapi.

Ciri ini juga tampak dalam cara berpikir Bung Hatta, sistematis, teratur rapi. Tidak ada kata-kata berlebihan. Tulisan Bung Hatta padat, to the point langsung kena sasaran. Begitu pula pidato beliau, tanpa bunga-bunga kata. Langsung mengutarakan pendapat tanpa tedeng aling-aling, secara telaten rapi, zakelijk dan rasional.

Di balik tulisan dan pidato yang telaten dan rapi ini tersimpul buah pikiran yang bertumpu pada bacaan luas dari buku dalam berbagai bahasa, Inggris, Jerman, Belanda dan Perancis. Bung Hatta pencinta buku, di mana saja beliau dipenjarakan atau dibuang, buku senantiasa mendampinginya. Bahkan, ketika di bulan Desember 1935 Kapten Wiarda selaku kepala pemerintahan di tempat pembuangan Boven Digul, memerintahkan Bung Hatta untuk bersama Sutan Syahrir dalam waktu empat hari segera pindah ke Bandaneira, setelah ditahan selama sebelas bulan, Bung Hatta mengusulkan agar pemindahan ini diulur tiga minggu untuk memberi kesempatan mengatur dan mengepak buku-bukunya.

Dan dalam penjara di Den Haag, Belanda (1927-1928) serta tempat pembuangan di Indonesia (1934-1935), Bung Hatta terus belajar, membaca dan menulis dan selalu dikelilingi oleh buku-buku. Bahkan, dalam penjara di Den Haag (1927) Bung Hatta belajar menyiapkan diri untuk tentamen ujian pendahuluan di Sekolah Tinggi Ekonomi, Rotterdam.

Artikel Bung Hatta selalu ditulis tangan. Huruf-huruf tulisannya rapi dalam susunan kalimat dengan gramatikanya yang baik. Dan lembaran tulisannya kemudian tersimpan rapi. Ia tahu persis siapa yang meminjam arsip tulisannya. Pidato pentingnya tentang Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia dipinjam Professor Soepomo yang kemudian menitipkannya kepada Mr Muhammad Yamin, yang alpa mengembalikannya kepada Bung Hatta. Akibatnya, tulisan Bung Hatta tentang sistem ekonomi yang tersimpul di balik Pasal 33 UUD tidak bisa kita gali dari sumbernya.

Karangan Bung Hatta mencerminkan hasil pikiran yang jernih, cakrawala wawasan yang luas, sikap hidup tanpa pamrih dan pengalaman perjuangan yang matang. Banyak pemimpin tampil di panggung politik sekarang ini. Tapi sulit kita temukan tokoh pemimpin yang memiliki ciri watak pribadi Bung Hatta ini.

Kebanyakan pemimpin kita kurang membaca. Dan mengandalkan diri pada penulis pidato sehingga kalimat kata-kata tidak dihayatinya. Menjadi keringlah pidato para pemimpin-pemimpin kita sekarang dari semangat dan jiwa perjuangan. Kebanyakan pidato pemimpin-pemimpin sekarang adalah klise, mulai dari "memanjat puji syukur" hingga kata akhir yang tidak berkesan.

Maka mencoloklah ciri-ciri khas Bung Hatta, seperti tepat waktu, telaten rapi, kecintaan pada buku dan ilmu dan sikap hidup untuk berjuang tanpa pamrih. Ciri-ciri ini tidak datang dengan sendiri, tetapi tumbuh dari disiplin tinggi dan hasil gemblengan semangat zaman.

Ditempa semangat zaman

Bung Hatta, lahir tahun 1902 dan menempuh tahun formatif serta kedewasaan pribadi dalam masa Perang Dunia Pertama (1914-1918) dan sesudahnya. Perang dunia ini berdampak pada lahirnya kebangkitan Asia dari belenggu dominasi asing dan kaum feodal. Jepang berhasil mendepak Rusia ke luar. Cina menghapus Dinasti Manchu. Gerakan kebangsaan mulai tercetus di Indonesia. Boedi Oetomo lahir di Sekolah Kedokteran STOVIA (1908). Syarikat Islam menyusul dipelopori kaum pedagang (1912). Indische Partij lahir di kalangan menengah dan atas. Disusul dengan gelombang kebangkitan pemuda dalam Jong Java (1915) dan Jong Sumatranen Bond (1917).

Perang dunia telah melahirkan gerakan kebangsaan tidak saja di Indonesia, tetapi juga di India, Cina, Korea, dan Jepang. Setelah perang berakhir, Belanda ingin menyalurkan gelombang pasang semangat kebangsaan ini dengan menjanjikan "hak rakyat bumiputera memimpin negaranya sendiri" yang diucapkan sebagai "Janji November" atau November Belofte Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Limburg Stirum, 18 November 1918.

Tetapi, fakta bahwa Janji November ini tidak ditindaklanjuti membangkitkan semangat protes begitu pula tindakan kesewenangan pemerintah kolonial terhadap rakyat kecil menjadikan Bung Hatta ujung tombak gerakan nonkooperasi.

Gerakan ini diperkuat oleh peristiwa yang menyentuh secara mendalam hati nurani Bung Hatta ketika mengetahui besarnya kekejaman pemerintahan kolonial. Rakyat desa dipaksa, di bawah ancaman senjata, menjual padinya kepada Pemerintah. Dan areal tanah tanaman padi milik rakyat desa dilarang untuk ditanami padi dan tanah ini harus disewakan kepada perusahaan gula untuk tanaman tebu, sungguhpun penduduk desa membutuhkannya untuk mengatasi kekurangan pangan.

Dengan bekal pengalaman pahit ini, Bung Hatta berangkat ke negeri Belanda untuk belajar pada Handel Hooge School, Rotterdam (1921). Dari negeri induk semang pemerintahan kolonial dan berkesempatan menyaksikan keadaan Indonesia dari jauh dan sudut pandang holistik berkembanglah ketetapan hati Bung Hatta untuk berjuang bagi kemerdekaan Indonesia at all costs.

Tekad dan komitmen Bung Hatta sudah terpateri dalam usia muda duapuluhan tahun dan tertuang dalam kata-kata pujangga Rene de Clercq yang gemar dikutipnya,

Hanya satu negeri yang menjadi negeriku.

Ia tumbuh dari perbuatan,

dan perbuatan itu adalah usahaku.

Bung Hatta meletakkan keseluruhan jiwa dan raganya untuk perjuangan mencapai Indonesia Merdeka. Untuk ini ia tahu besar risiko bisa ditawan, dipenjarakan, dan dibuang. Bung Hatta juga sadar bahwa berbagai kecukupan hidup material harus dikorbankan. Ia harus tahan banting untuk hidup dalam kesulitan, penderitaan, dan kesengsaraan.

Dalam penjara pembuangan Boven Digoel, Irian Jaya, Bung Hatta harus hidup dengan pembagian rangsum dalam natura tiap bulan berupa 18 kilogram beras, satu kilogram kacang hijau, dua kilogram ikan asin, 400 gram teh dan satu blok kecil garam, semuanya senilai 2 gulden dan 40 sen. Ini adalah ganjaran yang paling berat ketimbang mereka yang bersedia bekerja untuk Pemerintah Kolonial dengan upah 40 sen sehari.

Dan selama Bung Hatta teguh menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial dan bersikap nonkooperatif, maka penguasa penjara mengancam tidak ada harapan untuk bisa keluar dari tempat pembuangan Boven Digoel. Namun, dalam menghadapi pilihan yang demikian berat, Bung Hatta teguh pada pendiriannya, yakni menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Dengan demikian, berlakulah bagi Bung Hatta ucapan pujangga Nietzsche yang suka dikutipnya, Wass Mich nicht umbringt, macht Mich starker, yakni "apa yang tidak menumbangkan diriku, akan memperkuat diriku."

Berat konsekuensi yang harus dipikul Bung Hatta dalam bersikap nonkooperatif ini. Ia harus bertahan hidup dengan mengandalkan honorarium hasil imbalan tulisannya di surat kabar dan majalah dalam serta luar negeri. Tanpa terikat pada pemerintah, Bung Hatta leluasa aktif dalam pergerakan politik baik di negeri penjajah Belanda dalam Perhimpunan Indonesia selaku ketua umum maupun dalam pergerakan internasional melalui "Liga Menentang Imperialisme dan Untuk Kemerdekaan Nasional" selaku anggota presidium bersama Jawaharlal Nehru dari India.

Bung Hatta juga mengambil janji pribadi untuk tidak menikah sebelum tercapai Indonesia Merdeka. Janji ini ia patuhi. Dan, sebulan setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, di bulan November 1945 di Megamendung, Bogor, ia menikah pada usia 43 tahun.

Penuh dan total komitmen Bung Hatta untuk perjuangan mencapai Indonesia Merdeka. Bung Hatta menjadi pejuang yang teguh pendirian ditempa oleh semangat zaman. Ia sangat yakin bahwa suatu ketika Indonesia pasti merdeka. Tanda-tanda dan semangat zaman sudah tampak. Akan ada kelak benturan antarkekuatan imperialis di kawasan Asia yang akan menghasilkan kondisi matang bagi lahirnya Indonesia Merdeka. Dengan penuh keyakinan ramalan ini dilontarkan dalam pembelaannya di hadapan ketua dan para hakim Mahkamah Belanda di Den Haag, Belanda, Maret 1928.

Cita-cita Demokrasi

Sebagai pemuda yang menikmati keberuntungan dan privilese untuk belajar di luar negeri dibandingkan dengan rakyat miskin yang serba kekurangan di Tanah Air, tumbuh kesadaran mengesampingkan kepentingan diri dan mengorbankan diri pribadi untuk perjuangan kemerdekaan. Bagaikan sebatang lilin, biarkan diri luluh asalkan sinar terang menembus kegelapan.

Tetapi, kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, tetapi sekadar jembatan membawa bangsa melalui alur demokrasi politik dan demokrasi sosial menuju masyarakat yang adil, makmur dan lestari. Bung Hatta menolak demokrasi yang bertumpu pada kepentingan feodal, sungguhpun Indonesia pernah mengalami sejarah kepemimpinan raja-raja. Juga ditolak demokrasi yang bertumpu pada dominasi kepentingan satu golongan agama yang menindas golongan agama lainnya, seperti pernah berlangsung di Abad Pertengahan ketika Eropa terbenam dalam peperangan antar-agama.

Rousseau, mencetuskan semboyan "kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan" (1789) yang menjadi dasar pengembangan demokrasi. Hakikat demokrasi ini ketika itu adalah pembebasan individu dari dominasi agama. Dan kemerdekaan individu diagung-agungkan. Bahkan, diartikan begitu ekstrem sehingga dalam Undang-Undang Dasar Perancis yang pertama, tercantum larangan orang berserikat. Karena perserikatan itu membatasi kemerdekaan individu. Dan dalam ekonomi bergemalah semboyan laissez faire, laissez passer yakni "merdeka berbuat, merdeka berjalan."

Individualisme dianggap ketika itu penting untuk melepaskan jiwa manusia dari kungkungan buatan manusia, seperti feodalisme dan dominasi agama. Individualisme juga penting menumbuhkan daya cipta manusia sehingga tumbuh berkembang teknologi yang memicu revolusi industri. Sungguh pun individualisme ini penting namun perlu ada kekuatan pengimbang untuk mengendalikannya agar tidak mendominasi kehidupan.

Dari sudut inilah Bung Hatta beranjak. Beliau menolak demokrasi yang mengutamakan individualisme. Karena dalam perkembangan masyarakat kemudian, kaum bermodallah yang paling cepat bisa memanfaatkan demokrasi seperti ini. Dan kaum pemodal, kapitalis, bisa tumbuh bila tidak ada kekuatan pengimbang terhadap dirinya. Dengan demikian, tumbuh dominan kaum kapitalis dalam demokrasi kapitalis ini.

Dalam demokrasi kapitalis inilah terbuka lebar jalan l'exploitation de l'homme par l'homme yakni "eksploitasi manusia atas manusia." Manusia buruh dieksploitasi oleh manusia kapitalis. Manusia petani kecil dieksploitasi oleh manusia pemilik tanah besar. Yang lemah dieksploitasi yang kuat.

Bung Hatta menginginkan demokrasi yang mengoreksi kekurangan ini. Hak politik harus berada di tangan rakyat. Supaya rakyat bisa mengembangkan hak demokrasinya, secara sadar perlu ditumbuhkan kekuatan pengimbang guna mencegah dominasi kaum kapitalis dan feodal. Dalam kaitan inilah sangat penting adanya:

Pertama, kebebasan berserikat dan berorganisasi, sebagai kebalikan dari sikap Perancis dengan UUD yang pertama. Tumbuhnya organisasi perlu sebagai kekuatan pengimbang bagi kelompok bermodal, kelompok bersenjata dan kelompok yang mendominasi masyarakat politik. Dominasi kelompok cenderung bergeser ke jurusan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Untuk mencegah inilah harus ada kekuatan pengimbang. Dan untuk inilah perlu dijamin kebebasan berorganisasi.

Kedua, kebebasan menyatakan pendapat dalam tulisan dan lisan. Karena itu beliau menolak sensor pers. Dalam konteks masa sekarang perlu juga diberantas "praktik amplop" bagi wartawan guna mencegah hilangnya obyektivitas pemberitaan. Pemaksaan pendapat pun harus dicegah agar masyarakat tidak tertipu oleh informasi yang cenderung bersifat indoktrinasi.

Ketiga, hak sanggahan secara massal, mass protes, yang memang sudah dikenal masyarakat desa di Jawa, dan dilakukan tanpa kekerasan. Dalam masa sekarang sanggahan massal bisa terwujud dalam bentuk surat protes massal, polling publik, gugatan publik, aksi dan wacana publik. Penguasa berkepentingan memahami dan menanggapi sanggahan publik ini.

Keempat, pembangkitan semangat gotong-royong, rasa bersama, kolektivitas untuk bersama-sama menerima atau menolak sesuatu. Di masa kini ini terwujud dalam ikhtiar pemberdayaan masyarakat madani, pengembangan kapasitas masyarakat desa, lembaga berbasis komunitas, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain. Pemberdayaan kelompok menggalang kekuatan pengimbang, terutama bagi yang lemah terhadap yang kuat.

Kelima, pemberdayaan kekuatan ekonomi masyarakat dari bawah, bottom-up, dengan membuka aksesibilitas rakyat kecil pada pengelolaan sumber daya alam, seperti tanah, hutan, laut, pantai, bahan mineral, fauna, flora. Juga membuka aksesibilitas rakyat kecil pada sumber pembiayaan berupa modal, kredit perbankan. Dan membuka aksesibilitas rakyat kecil pada fasilitas pendidikan, kesehatan, pengembangan kapasitas teknologi, pemasaran dan modal buatan manusia.

Dengan mewujudkan kelima-lima pokok ini demokrasi politik tumbuh berimbang dengan demokrasi ekonomi yang terjalin dalam demokrasi kerakyatan. Dan, "medan kerja" (level playing field) yang dihadapi rakyat adalah adil, fair, dan berimbang dengan dorongan kebijakan pembangunan yang memberi pengutamaan, affirmasi, dan perlindungan bagi mereka yang lemah dan miskin.

Demokrasi kerakyatan yang didambakan Bung Hatta mempunyai berbagai lapis. Lapisan pertama di tingkat desa, yang memungkinkan pemilihan langsung wakil rakyat oleh rakyat pemilih di desa. Lapisan kedua di tingkat provinsi melalui pemilihan wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan lapisan ketiga di tingkat nasional melalui pemilihan wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat.

Tercermin dalam pola ini struktur pemerintahan dan sistem ekonomi yang terdesentralisasi. Desentralisasi politik terwujud melalui pemilihan wakil rakyat di daerah dan desentralisasi ekonomi dilakukan melalui persebaran usaha oleh rakyat desa dan daerah antara lain melalui bentuk koperasi. Tekanan Bung Hatta adalah pada bentuk perekonomian yang hasilnya dipungut rakyat. Bila Indonesia diibaratkan satu taman luas, maka koperasi adalah pohon-pohon yang membuahkan hasil yang dipungut rakyat penanam pohon itu sendiri.

Semangat zaman beralih

Indonesia Merdeka sudah tercapai. Bahkan, Republik Indonesia kini berusia 57 tahun. Dan selama ini telah dipimpin oleh lima Presiden dan sembilan Wakil Presiden.

Jumlah penduduknya pun meningkat dari 50 juta pada permulaan kemerdekaan menjadi 210 juta jiwa sekarang ini. Laju pertumbuhan penduduk yang semulanya 2,5 persen setahun di tahun 1950-an berhasil diturunkan dengan separuh di tahun 1990-an. Program Keluarga Berencana yang berhasil menurunkannya ini memperoleh penghargaan Lembaga Kependudukan dan Keluarga Berencana PBB tahun 1980-an.

Tingkat buta huruf penduduk berhasil diturunkan. Kebanyakan anak-anak berusia 6-12 tahun sudah masuk sekolah dasar. Indonesia sudah mempunyai banyak sarjana dalam berbagai bidang. Banyak perempuan sekarang turut mengenyam pendidikan dan menduduki posisi dalam masyarakat.

Tingkat kematian penduduk sudah menurun. Dan panjang usia penduduk sudah semakin membaik. Berbagai penyakit rakyat sudah bisa dikendalikan. Penduduk Indonesia tidak menderita tingkat kelaparan yang akut. Pangan cukup tersedia didukung oleh program produksi swasembada pangan yang memperoleh penghargaan Food and Agriculture dari PBB tahun 1980-an.

Dalam perkembangan pembangunan, Indonesia sudah menunjukkan perobahan stuktur ekonomi yang cukup berarti. Pola produksi secara berangsur menuju ke arah keseimbangan antara sektor produksi primer dengan sektor produksi sekunder.

Jaringan prasarana jalan, jembatan, saluran irigasi, listrik dan telekomunikasi sudah membaik dan mampu menunjang mobilitas horizontal penduduk yang berlalu-lalang dari Sabang sampai Merauke.

Dampak positif semua ini menaikkan pendapatan per jiwa penduduk setahun dari 300 dollar AS (1950) menjadi 1.200 dollar (1995). Dan jutaan penduduk di bawah garis kemiskinan tahun 1970-an berhasil dikurangi di tahun sembilan-puluhan. Prestasi pembangunan ini mendorong United Nations of Development Program (UNDP) dari PBB memberi penghargaan tahun 1990-an.

Demikianlah beberapa cuplikan kemajuan yang dicapai bangsa Indonesia dalam kurun waktu 57 tahun ini. Selama itu Indonesia dipimpin oleh lima Presiden dan sembilan Wakil Presiden. Setiap pergantian jabatan Presiden tidak berlangsung lancar dan acapkali disertai guncangan politik yang cukup besar. Indonesia belum menemukan format pergantian kepemimpinan negara secara demokratis dan damai.

Di samping kemajuan yang dicapai, cukup banyak pula kekurangan selama perjalanan hidup kemerdekaan bangsa Indonesia. Salah satu kekurangan yang sangat mengganggu adalah rendahnya kualitas good governance. Ini tercermin pada gawatnya korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Pengembangan lembaga politik pun tertinggal dibandingkan dengan kebutuhan guna menopang laju pembangunan ekonomi. Sehingga pada suatu saat akan terjadi krisis akibat mismatch pengembangan berbagai institusi ini.

Selama tahun 1970-1995 kebijakan pembangunan telah berhasil mengangkat posisi Indonesia dari negara berpendapatan rendah di tahun 1960-an menjadi negara berpendapatan menengah tahun 1990-an. Prestasi perkembangan Indonesia merupakan bagian dari apa yang dijuluki Bank Dunia sebagai the East Asian Miracle atau "keajaiban pembangunan Asia Timur."

Dalam pertemuan Consortium Group on Indonesia (CGI) di Tokyo, April 1997, semua indikator ekonomi menunjukkan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi bisa berlanjut. Sehingga Bank Dunia, selaku Ketua CGI, meramalkan pada permulaan abad ke-21 ekonomi Indonesia akan memasuki tahapan permulaan negara industri.

Ambruknya nilai mata uang baht Thailand 2 Juli, 1997, disusul dengan anjloknya nilai mata uang Korea, Indonesia, Malaysia, dan Filipina sungguh mengejutkan. Sebagai bagian dari proses globalisasi, liberalisasi pasar modal dan finansial di negara-negara ini berlangsung terlalu cepat sehingga menciptakan kondisi spekulasi mata uang. Arsitektur finansial global tidak memadai untuk mencegah usaha spekulasi ini sehingga memicu krisis finansial.

Untuk Indonesia krisis keuangan berkembang menjadi krisis ekonomi yang serius sehingga berimbas kemudian pada krisis politik. Liberalisasi perkembangan ekonomi tidak disertai liberalisasi perkembangan politik, sehingga institusi politik tidak berjalan seiring dengan kebutuhan untuk mendukung perkembangan ekonomi. Lembaga demokrasi tidak berfungsi dalam struktur politik yang terkendali ketat. Krisis ekonomi menggoncangkan struktur politik begitu besar sehingga merobohkan penguasa pemegang tampuk politik.

Indonesia mengalami pergantian Presiden dan Wakil Presiden sebanyak tiga kali dalam kurun waktu krisis 1997-2002 ini. Dan Indonesia kini sedang dalam proses menemukan jalan yang sebaiknya mengatasi krisis dan memulihkan proses pembangunan bangsa. Banyak tantangan baru yang dihadapi Indonesia kini. Proses demokrasi dan desentralisasi sedang bergerak mencari bentuknya yang pas. Tak ayal lagi tentu timbul berbagai ekses-ekses negatif dalam proses transisi dari pola lama ke yang baru ini.

Dalam menempuh proses pengembangan bangsa di masa krisis dan transisi ini, dibutuhkan kepemimpinan yang mantap mampu mengemudikan "kapal" bangsa ini dengan selamat di tengah amukan badai globalisasi dengan hujan kompetisi yang keras di bawah kekuasaan dunia yang tidak simetris, serba jomplang, menguntungkan negara maju dan merugikan negara berkembang.

Dalam menanggapi badai globalisasi ini, "awak kapal" serba sibuk mengutamakan kepentingan diri dan saling berebut mencari keuntungan diri. Dalam keadaan ini dibutuhkan tipe kepemimpinan Bung Hatta yang bercirikan:

penyerahan diri secara total berjuang tanpa pamrih bagi pembangunan bangsa dengan meletakkan kepentingan diri jauh di belakang

berkarakter yang jujur serta bersih dalam kehidupan di atas jalan lurus yang diridai Tuhan Maha Esa

berkomitmen penuh pada perbaikan nasib dan tingkat hidup rakyat kecil

menegakkan dan menjalankan secara konsekuen nilai-nilai demokrasi kerakyatan

mengutamakan rasio ketimbang emosi dan karena itu gandrung pada usaha mendidik rakyat ketimbang agitasi membangkitkan emosi rakyat dalam pembangunan bangsa

Semangat zaman memang sudah berubah, namun ciri-ciri kepemimpinan Bung Hatta dan esensi perjuangan memerdekakan dan membangun bangsa seperti yang dihayatinya selama hidupnya tetap kekal abadi sebagai warisan bagi generasi kini dan nanti.

* Emil Salim Ekonom

Jumat, 9 Agustus 2002

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0208/09/nasional/bung34.htm

 

Demokrasi  dan  Nasionalisme  Hatta

Antara Menang dan Kerbau

 

Oleh : Indra J Piliang

 

MOHAMMAD HATTA tanggal 11 Juni 1957 menegaskan,

"Revolusi kita menang dalam menegakkan negara baru, dalam menghidupkan kepribadian bangsa. Tetapi revolusi kita kalah dalam melaksanakan cita-cita sosialnya.... Krisis ini dapat diatasi dengan memberikan kepada negara pimpinan yang dipercayai rakyat! Oleh karena krisis ini merupakan krisis demokrasi, maka perlulah hidup politik diperbaiki, partai-partai mengindahkan dasar-dasar moral dalam segala tindakannya. Korupsi harus diberantas sampai pada akar-akarnya, dengan tidak memandang bulu. Jika tiba di mata tidak dipicingkan, tiba di perut tidak dikempiskan. Demoralisasi yang mulai menjadi penyakit masyarakat diusahakan hilangnya berangsur-angsur dengan tindakan yang positif, yang memberikan harapan kepada perbaikan nasib."

(Deliar Noer, Mohammad Hatta: Biografi Politik, LPE3S, Jakarta, 1990, halaman 504-505. Bandingkan, Mohammad Hatta, Bung Hatta Berpidato Bung Hatta Menulis, Penerbit Mutiara, Jakarta, 1979, halaman 73-93)

Barangkali, dari beragam sumbangan pemikiran, perilaku, tindakan, dan capaian kehidupan Hatta, yang terus akan berkembang dan bermasalah menyangkut demokrasi dan nasionalisme di Indonesia. Rujukan Hatta tentang demokrasi juga beragam, mulai dari alam pikiran Yunani, sampai alam pedesaan Indonesia.

Atas dasar demokrasi dan nasionalisme, Perhimpunan Indonesia (PI) menerbitkan buletin paling terkenal di Belanda, Indonesia Merdeka, yang menyebabkan Hatta dan kawan-kawan diadili yang, uniknya, justru tak dibela kalangan komunis Belanda yang getol berbicara tentang kolonialisme (MR JEW Duijs, Membela Mahasiswa Indonesia Di Depan Pengadilan Belanda, PT Gunung Agung, Jakarta, 1985, halaman 3), sebagaimana dukungan yang diterima oleh Ibrahim Tan Malaka ketika ditangkap dan dibuang ke Belanda, lalu menetap di Moskwa, Uni Soviet. (Harry A Poeze, Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik (I), PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1988, halaman 263)

Di bidang ekonomi, Hatta tak lupa mencantumkan demokrasi ekonomi, lalu menemukan bentuk ideal koperasi berdasarkan ritual perjalanannya di negara-negara Skandinavia dan akarnya dalam masyarakat desa. Begitupun dalam sosialisme, ia tak lupa mencantumkan sosialisme demokrasi. Tanpa demokrasi, sosialisme akan kehilangan arah, dukungan, dan tujuan. Dari keseluruhan bangunan pikiran itu, Hatta dengan tegas menyebutkan agama yang ia anut, Islam, sebagai fundamen. Ia menjadikan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai roh atau landasan tauhid sila-sila berikutnya. Ini juga sesuai dengan falsafah utama alam Minangkabau, adat basandi syara' (agama, syariat), dan syara' basandi Kitabullah (Al Quran).

Demi penghormatan atas demokrasi, Hatta mundur dari pemerintahan, mengubah dwitunggal menjadi dwitanggal, di alam kemerdekaan. Sekalipun para pendukungnya meradang, lalu meletuskan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang berbasis di kampung kelahirannya, yang didominasi oleh panglima militer di Sumatera dan Sulawesi, juga Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Masyumi, Hatta menolak bergabung. Sebaliknya, ia mengecam kekerasan militer dalam memadamkan pembangkangan itu. Hatta menulis risalah kecil bernama "Demokrasi Kita" (DK).

"Apa yang terjadi sekarang ialah krisis daripada demokrasi. Atau demokrasi dalam krisis. Demokrasi yang tidak kenal batas kemerdekaannya, lupa syarat-syarat hidupnya dan melulu menjadi anarki, (yang) lambat laun digantikan oleh diktator. Ini adalah hukum besi dari sejarah dunia! (Sri Edi Swasono dan Fauzie Ridjal (penyunting), Mohammad Hatta: Beberapa Pokok Pikiran, UI Press, Jakarta, 1992, halaman 112)

Ketika Hatta mengecam Bung Karno yang tidak mendorong proses demokratisasi, ia tidak mengalami tindakan fisik, berupa penahanan. Padahal, Sutan Sjahrir, Muhammad Natsir, Ida Anak Agung Gde Agung, dan tokoh Masyumi dan PSI lainnya masuk penjara. Soekarno hanya menyindir Hatta, berdasarkan bisikan orang-orang di sekelilingnya.

Hatta juga tak memilih kawan bergaul, saking demokratis dan egaliternya. Ia "tersandung" dalam kasus Sawito yang sebetulnya kasus biasa, tetapi menjadi luar biasa ketika tokoh-tokoh seperti Hatta, Buya Hamka, Kardinal Justinus Darmojuwono, dan TB Simatupang ikut menandatangani dokumen yang dijadikan oleh Soeharto untuk menyatakan konspirasi politik penggulingannya. Padahal, usia Hatta sudah 74 tahun bahkan ia harus memakai kaca pembesar untuk membaca. (Tempo, 2 Oktober 1976)

Sikap Hatta yang 'kurang teliti' itu mendapat perlakuan buruk. Ia dipaksa menandatangani konsep surat yang bukan ditulisnya sendiri, sehingga tidak menggambarkan kekhasan bahasanya. Ia "diinterogasi" oleh Jaksa Agung lewat surat tanggal 18 Desember 1976. Ia juga ditanya soal pemberian maaf untuk Soekarno. Hatta mengalami gangguan yang tak masuk akal, diusik, untuk sekadar pertaruhan politik di sekitar pembantu-pembantu Soeharto.

Hatta juga dikenal sebagai nasionalis sejati. Ia berjuang di Belanda dan daratan Eropa, bersama dengan pejuang-pejuang lain dari beragam garis ideologi dan negara di tengah bangkitnya kerja sama antikolonialisme di kalangan kaum pergerakan di berbagai belahan Dunia Ketiga. Ia amat percaya Indonesia pasti merdeka. Demi tujuan itu, Hatta rela untuk tidak menikah.

Pepatah klasik adat Minangkabau, "Kawinilah ibumu sebelum kawin dengan orang lain!" hidup dalam dirinya. Mengawini ibu ini maksudnya adalah mencukupi kebutuhan ibu kandung, bahkan kalau bisa mencari uang agar ibu bisa pergi ke tanah suci, Mekah, Arab Saudi. Hatta menerapkannya dengan cara yang lain, tidak menikah sebelum Ibu Pertiwi merdeka. Parameter pencapaian kemerdekaan hakiki, langsung melekat dalam dirinya, sebagaimana ukuran lain dalam kedisiplinan, ketelitian, pendidikan, demokrasi, agama, dan kemajemukan.

Hatta tidak hanya menulis dan berpidato, tetapi langsung memakainya. Hatta bisa disebut "buah pikiran yang berjalan". Ia hidup dari pikiran-pikirannya, dan pikiran-pikirannya hidup dari dia. Satu kombinasi yang kemudian secara tajam diterjemahkan oleh Nurcholis Madjid sebagai sufi dalam bidang agama Islam (Nurcholish Madjid, Bung Hatta: Dari Demokrasi Minangkabau ke Demokrasi Indonesia, pada Pidato Kebudayaan untuk Acara Peringatan 100 Tahun Bung Hatta, Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha Indonesia, Jakarta, 7 Juni 2002). Tepatnya, sikap zuhud terhadap dunia.

Dari mana Hatta memperoleh seluruh esensi demokrasi dan nasionalisme itu? Kenapa nasib demokrasi dan nasionalisme meredup, atau menyimpang? Sebaiknya kita menyelam ke masa silam, menyangkut pergumulan Sumatera Barat (Sumbar) dalam awal abad ke-20, ketika kaki Gunung Merapi dan Singgalang dikuasai oleh bangsa kulit putih, sejak tahun 1837. Sumbar pada tahun-tahun itu menjadi muntahan lava berbagai bentuk pemikiran. Sekolah gabungan modern dengan tradisional sedang marak. (Taufik Ismail et.al., (ed), Manusia Dalam Kemelut Sejarah, LP3S, Jakarta, 1978, halaman 219-243)

Kaum adat dan kaum agama menjadikan sekolah dan media massa sebagai arena perdebatan. (Khairul Jasmi, Surat Kabar Minang: Konfigurasi Pemikiran Menakjubkan, dalam majalah Pantau, Tahun II Nomor 022 - Februari 2002, Jakarta, halaman 56-59)

Di Batavia, sastrawan-sastrawan Minang sedang riuh-rendahnya memikirkan, merenungkan, mengolok-olok, atau merumuskan kebudayaan modern. (Pamusuk Eneste, Leksikon Kesusasteraan Indonesia Modern, edisi baru, cetakan ke-3, Djambatan, Jakarta, 1990, halaman xii-xiv).

Padang, Medan dan Jakarta adalah segitiga pertumbuhan pengetahuan dan kebudayaan dalam skala massif, dengan lingua franca Melayu yang egaliter.

Sementara, Belanda sedang mengalami pendinginan arah invasi teritorial, setelah lelah menghadapi perjuangan rakyat Aceh yang baru berakhir tahun 1904. Dalam tingkat global, Jepang baru saja mengalahkan Rusia dalam perang tahun 1905. Kekalahan Rusia adalah awal kebangkitan Asia atas dominasi bangsa-bangsa kulit putih Eropa. Dunia Eropa-Amerika juga sedang bergejolak dengan Perang Dunia Pertama dan dilanjutkan dengan Perang Dunia Kedua.

Nasionalisme dan demokrasi

Hatta adalah tipikal manusia yang berjalan lurus. Satu pepatah Minang mungkin hidup dalam dirinya, sejauh-jauhnya terbang bangau, pasti kembali ke kubangan. Sekalipun terkenal sebagai orang yang berpendidikan Belanda dan modern, Hatta tak kehilangan jati dirinya. Ia hanya mengambil apa yang dianggap perlu dari pemikiran, struktur pemerintahan, sampai konsepsi demokrasi dan nasionalisme yang didapatkan dari pengembaraan di Eropa. Hampir keseluruhan rujukannya dapat dipulangkan ke Nagari asal, sekaligus kontra interpretasinya.

Dari Nagari, Hatta menemukan prototipe dari Indonesia, kebudayaannya, juga bentuk hubungan kekuasaan dalam bingkai demokrasi. Ketika bercerita tentang pasar di Bukittinggi, Hatta menulis, "Pasar dan pekan (pasar-Red) itu teratur baik". Bukan pemerintah setempat yang mengaturnya, melainkan Nagari menurut tradisi. Waktu politik mulai masuk ke daerah Minangkabau sering terdengar perkataan orang di pasar Bukittinggi dengan menunjuk ke rumah Asisten Residen yang tidak jauh dari situ: 'Beliau itu di situ berkuasa, memerintah seluruh Agam, tetapi di sini kita yang kuasa. Ini anak negeri yang punya. Di sini masih berlaku Plakat Panjang, yang sudah dirobek-robek oleh Belanda." (Mohammad Hatta, Memoir, Tintamas, Jakarta, 1979, halaman 4).

Hatta termasuk salah satu pemikir besar Indonesia yang tak memutuskan mata rantai atau tali-temali budaya dari daerah asalnya, termasuk dari dunia pertamanya. Ia tak mengalami sindroma budaya, sebagaimana digambarkan dalam novel Salah Asuhan. Hatta juga bercerita tentang linglungnya orang-orang Indo yang sekapal dengannya ketika sampai di Pelabuhan Rotterdam (Mohammad Hatta, op.cit., halaman 104). Tetapi ia juga tak terjebak dengan simbol-simbol adat, sebagaimana juga tidak dalam posisi anti-asing secara kurang proporsional.

Dalam berpakaian, Hatta malah lebih dikenal dengan pakaian resmi, dan tidak pernah menggunakan pakaian adat. Istri Hatta bahkan menggunakan kebaya dan tidak menggunakan kerudung yang tertutup ketika menikah tanggal 18 November 1945, sebagai tanda ia bukanlah orang yang terjebak dengan simbol-simbol agama. Hatta tak punya dan tak memakai gelar Datuk (penghulu).

Ia mengaku lupa nama suku ibunya, padahal suku penting bagi orang Minang, mungkin juga sebagai penghormatan kepada ayah tirinya Mas Agus Haji Ning yang merupakan keturunan ketujuh dari Pangeran Sidang Bajak, atau bisa jadi sebagai kritikan atas adat istiadat yang tak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Keadaan ini sangat berbeda dengan Orde Baru, ketika Minang mengalami Golkarisasi dan feodalisasi, yang terlihat dari penggunaan gelar Datuk oleh hampir seluruh pejabat di Minang, bahkan juga turut dilekatkan kepada pejabat di luar Minang.

Dalam demokrasi, Hatta malah pernah berpolemik tajam dengan seorang penulis yang menyebut nama "Si Rakyat" yang menulis di majalah Persatoean Indonesia. "Si Rakyat" mengkritik penggunaan nama Volkssouvereiniteit sebagai bahasa Belanda dan menyimpulkan demokrasi Indonesia sebagai barang impor. Hatta membalas: "...perkataan 'demokrasi' yang dipakai oleh Si Rakyat tidak asli. Perkataan itu juga import!....Partai-partai Indonesia disuruh memakai semboyan 'Demokrasi Indonesia'... "Sebagai contoh disebutnya pengertian demokrasi di Minangkabau: Sepakat. .... ia mengutip suatu pepatah Minangkabau, yaitu: 'Kemenakan beraja (tunduk seperti diperintah raja-Red) ke mamak, mamak beraja ke penghulu, penghulu beraja ke mufakat'. Mufakat siapa? Bukan mufakat rakyat, melainkan mufakat penghulu saja. ... sudah banyak benar sekarang jumlah kemenakan yang tiada mau lagi 'beraja' ke mamak dan penghulu...." (Mohammad Hatta, Kumpulan Karangan, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1976, cet. 2, halaman 123-129)

Inilah kritik Hatta atas model "permufakatan" adat yang esensinya tidak melibatkan masyarakat. Idealisasi Hatta atas adat Minang dalam sejumlah hal justru bertentangan dengan pemahaman orang banyak.

Hatta tak mengalami semangat nasionalisme radikal, sebagaimana label yang diberikan kepada Tan Malaka. Ia juga tak berubah menjadi seorang yang sangat liberal, sekalipun pengacaranya berasal dari kalangan liberal Belanda, apalagi nasionalisme puritan ala Soekarno yang terkenal dengan Trisaktinya (merdeka di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berdaulat di bidang budaya). Ia tak suka menggado-gadokan berbagai aliran ideologi yang saling bertentangan, sebagaimana dilakukan oleh Soekarno atas Marxisme, Islamisme, dan nasionalisme, yang berubah menjadi Nasakom (nasionalis, agama, dan komunis) di usia tua.

Dalam membangun pemikiran, Hatta amat hati-hati, nyaris kompromis. Tetapi kompromismenya bukan tanpa batas, ketika ia mundur dari kursi Wapres, juga tidak bersedia bergabung dengan PRRI, atau memilih Pendidikan Nasional Indonesia (PNI), ketimbang bergabung dalam Partai Rakyat Indonesia (Partindo) dalam urusan koperasi dan nonkoperasi dengan Belanda. Hatta bukan orang yang melampaui batas-batas yang sanggup dijalani. Dalam nasionalisme, ia tahu dan mengerti mana yang tubuh, mana bayangan dari tubuh ketika diterpa matahari. Ia tak melangkah melebihi bayangan diri sendiri, atas nama utopianisme semu. Makanya, ia jarang terjerembab.

Dalam demokrasi, ia memilih pendekatan kemanusiaan, walau sering disatu-nafaskan dengan pemikiran sosialisme. Dasar kerakyatan Hatta dalam demokrasi, dibangun atas kesadaran rakyat sendiri, dan bukan elite. Dalam bentuk negara, pemikiran Hatta berkembang menjadikan Indonesia sebagai negara serikat, walau gagal. Tetapi ia tetap mampu memasukkan Pasal 18 dalam UUD 1945, juga berbagai catatan di seputar UUD 1945, dalam Aturan Penjelasan dan Aturan Peralihan. Hatta juga dikenal sebagai penggagas awal desentralisasi dalam skala luas, termasuk desentralisasi partai politik dan pemilu sistem distrik. Minang, memang terkenal dengan susunan Nagarinya, membentuk "pemerintahan" berdasarkan konfederasi Nagari.

Demokrasi model Hatta juga bukan demokrasi yang bersifat tunggal. Ia suka demokrasi multipartai, dengan melahirkan Maklumat X tahun 1945, untuk menolak fasisme Jepang. Namun ia kecewa Pemilu 1955 tidak menghasilkan pimpinan-pimpinan politik yang andal, akibat banyak anggota DPR yang sebetulnya "ditunjuk" oleh partainya, bukan langsung dipilih rakyat. Yang dipilih rakyat ialah partai atau kelompok dalam daftar Pemilu.

Sistem daftar seperti ini mengurangi demokrasi, katanya, dan malah cenderung pada oligarki. Tapi Hatta juga bukan tokoh yang anti pada partai, atau bermaksud menguburkan partai-partai. Hatta malah mengingatkan berbahayanya sistem kepartaian yang dibangun oleh Soeharto, yang membatasi jumlah partai dan melahirkan massa mengambang.

Dalam nasionalisme, Hatta tak berlaku chauvinistik. Ia bukan lagi orang pemerintah ketika Soekarno atas nama Demokrasi Terpimpin mengusir 40.000 orang Belanda dari Indonesia, dan melakukan nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan Belanda di bidang perkebunan dan eksploitasi minyak tahun 1957. Ia tak punya peran ketika Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) awal tahun 1965 dan Soekarno mempersiapkan suatu konferensi besar New Emerging Forces (Conefo). Padahal, sebelumnya, Hatta penyumbang konsep "Mendayung di Antara Dua Karang", lalu prinsip itu lebur termuat dalam Dasasila Bandung dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955. (Mohammad Hatta-Gde Agung, Surat Menyurat Hatta dan Anak Agung: Menjunjung Tinggi Keagungan Demokrasi dan Mengutuk Kelaliman Diktatur, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, halaman)

Hatta juga menggagas Program Ekonomi Benteng, mirip dengan yang dilakukan oleh Mahathir Mohamad di Malaysia, untuk melindungi ekonomi pribumi. Dalam metode perjuangan yang terbagi menjadi koperasi dan nonkoperasi di masa Jepang, Hatta memilih menempuh cara koperasi, lalu bergabung dalam Poetera (Pusat Tenaga Rakyat). Bersama Soekarno dan Ki Bagus Hadikusumo, ia pergi ke Tokyo bulan November 1943, lalu bertemu Tenno Heika. Ketiganya dianugerahi Bintang Ratna Suci, Kelas II untuk Soekarno, dan kelas III untuk Ki Bagus dan Hatta, hingga menggemparkan golongan Kempetai (polisi rahasia) Jepang.

Tetapi ketika dibuang ke Bangka, dengan tegas Hatta menolak menemui pimpinan Belanda di Jakarta untuk berunding, karena ia wakil presiden. "Bukan aku yang perlu bicara dengan PM Drees, tetapi mungkin ia yang perlu dengan aku. Sebab itu ia mesti datang ke Bangka," kata Hatta. (Mohammad Hatta, Memoir, op.cit., halaman 546)

Hatta tak kehilangan gagasan-gagasannya, dalam dua rezim otoriter pribumi.