dhia_prekasha's posts with tag: aa kawilarang
Sat Jul 14, 2007 4:24 pm (PST) KOMPAS - Sabtu, 14 Juli 2007
Masyarakat Sudah Letih...
Oleh Agung Setyahadi/Try Harijono
Konflik horizontal yang meletus pada 1999 meninggalkan trauma yang sangat mendalam bagi masyarakat Maluku. Tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam konflik tersebut. Justru mereka kehilangan harta, anggota keluarga, dan orang-orang yang sangat dicintai. Konflik juga meninggalkan pengalaman getir berupa kekejaman, kelaparan, kesedihan, dan ketakutan yang luar biasa.
Kini masyarakat Maluku, dari relung hati yang paling dalam, sepakat tak ingin konflik terulang kembali. Tak ingin kegetiran, kekejaman, dan ketakutan itu terjadi lagi.
Oleh karena itu, ketika segelintir orang mencoba memprovokasi dengan berupaya membentangkan bendera benang raja di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, masyarakat Maluku tidak terpancing. Ambon dan daerah-daerah lainnya di Maluku tetap tenang, nyaman, dan aktivitas pun berjalan normal seperti biasanya.
"Masyarakat Maluku kini makin dewasa, tak gampang lagi terprovokasi. Mereka menyadari, jika terjadi konflik lagi, merekalah yang paling dirugikan," kata Pendeta Jacky Manuputty dari Sinode Gereja Protestan Maluku.
Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku Idris Latuconsina mengemukakan, masyarakat Maluku sebenarnya masyarakat yang toleran, rukun, dan sangat mencintai perdamaian. "Karena itu, janganlah pihak luar melakukan provokasi di sini. Biarkanlah kerukunan yang telah ada tetap terpelihara, " ujarnya.
Uskup Diosis Amboina Mgr PC Mandagi menyatakan bahwa kondisi Maluku saat ini sangat kondusif dan nyaman. Karena itu, terjadinya insiden saat Hari Keluarga Nasional XIV sangat mempermalukan masyarakat Maluku.
Meski demikian, menyikapi insiden tersebut, Uskup meminta agar diselesaikan dengan jernih dan jangan melakukan kekerasan, baik kekerasan kata-kata dengan saling menyalahkan antarpihak maupun kekerasan fisik. Pendekatan yang paling baik dan bermartabat untuk menyelesaikan kasus tersebut adalah dengan pendekatan hukum, tanpa pandang bulu.
"Saya melihat RMS sudah menjadi komoditas politik segelintir orang, baik untuk menjatuhkan SBY, gubernur, maupun kepentingan politik menjelang pilkada 2008," ujarnya.
Berangsur pulih
Di tingkat akar rumput di Maluku saat ini terlihat upaya yang sungguh-sungguh untuk melupakan konflik horizontal antaragama dan antaretnis yang meletup pada 1999. Mereka menyadari bahwa konflik hanya menyengsarakan masyarakat di lapisan bawah karena mereka merasakan langsung kegetiran hidup, seperti kelaparan berkepanjangan, kehilangan tempat usaha dan harta benda serta kehilangan sanak saudara.
Jacklyn Manulette, warga Lorong Mayang, Sirimau, Kota Ambon, misalnya, kini merasa bahagia karena kondisi keamanan Ambon semakin mantap. Masyarakat sudah mulai melupakan pengotakan komunitas. Setiap perayaan Natal, teman-teman kampusnya yang dari komunitas lain banyak yang ikut merayakan. Demikian juga komunitas non-Muslim berkunjung ke kerabat yang merayakan Idul Fitri.
Kehidupan yang tidak membedakan komunitas itu jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2003-2004. Saat itu, rasa canggung bercampur curiga masih mewarnai kehidupan sehari-hari. Kondisi yang melelahkan bagi sebagian besar warga Ambon yang bertahun-tahun disengsarakan konflik.
Semangat pembauran itu memang belum seutuhnya pulih. Trauma konflik sosial menyebabkan permukiman masih terkotak-kotak berdasar komunitas meskipun dalam pergaulan sehari-hari sudah tidak ada batas-batas primordial.
Keinginan untuk melupakan sejarah kelam itu justru memunculkan musuh bersama di masyarakat Maluku. Mereka mampu memetakan pola-pola provokasi untuk memancing munculnya konflik. Masyarakat tahu bahwa selama ini telah menjadi korban konspirasi yang ingin menghancurkan kehidupan yang aman dan damai. Ambon Manise harus dipulihkan bersama-sama.
Ketahanan masyarakat itu terbukti saat terjadi serangkaian ledakan bom dan granat di Ambon antara Maret hingga Mei 2006. Provokasi dengan meledakkan granat di halaman Masjid Al Fatah pun tidak mampu menggoyang kokohnya ketahanan masyarakat.
"Kalau dulu saat masih konflik, ada bom meledak saja semua orang sudah kumpul di jalan. Sekarang orang Ambon sudah bosan konflik. Sudah letih... makanya, cuek saja kalau ada bom," ujar Haji Nasir (60), warga Silale.
Masyarakat Maluku memiliki kepekaan untuk membaca pola provokasi yang mirip dengan awal kerusuhan tahun 1999. Insiden pencegatan mobil angkutan umum rute Kudamati dan Amahusu, yang dikenal sebagai kompleks komunitas tertentu, pascademonstrasi penolakan RMS tidak mampu memicu emosi warga. Justru warga Waihaong yang meredakan ketegangan dengan melindungi mobil-mobil angkutan umum.
Pendeta Jacky Manuputty mengungkapkan, provokasi pascademonstrasi anti-RMS memiliki pola yang sama dengan awal kerusuhan 1999. Konflik berasal dari perseteruan orang pasar yang tidak jelas masalahnya. Masyarakat sudah melihat pola itu dan tidak terpancing oleh provokasi.
"Kami selalu membangun identitas kolektif, baik sebagai orang Maluku maupun sesama korban konflik. Identitas kolektif ini yang selalu dimasukkan ke setiap lapisan masyarakat supaya ketahanan meningkat," ujar Jacky.
Perimbangan birokrasi
Namun, di tengah semangat pembauran itu ada potensi-potensi konflik yang justru dipelihara. Tuntutan perimbangan dalam birokrasi pemerintahan masih belum bisa dihilangkan. Karena itu, ada upaya, misalnya, jika ada bupati dari kelompok Kristen, maka wakilnya dari kelompok Muslim. Demikian sebaliknya.
Upaya ini patut dihargai, tetapi di sisi lain juga membawa dampak negatif. Misalnya, demi perimbangan jumlah kepala dinas yang mewakili semua kelompok, penentuan kepala dinas bukan berdasarkan keahlian atau kecakapan, tetapi berdasarkan agama. Karena itu, kerap dijumpai kepala dinas selaku ujung tombak pemerintahan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan ataupun bidang keahliannya.
Kondisi ini menyebabkan program pemerintahan tidak berjalan efektif dan pelayanan kepada masyarakat pun tidak optimal. Perimbangan birokrasi ini sering dikritik sebagian warga Maluku yang menginginkan pembauran secara total.
Nico Manuputty, seorang tukang ojek di Ambon, tidak mau pusing dengan persoalan birokrasi itu. Ia hanya menginginkan kondisi Maluku kembali pulih. Setiap orang bisa bebas bergaul tanpa batas-batas komunitas. Ia meyakini bahwa semua orang Maluku bersaudara dan tidak pantas saling bermusuhan.
Satu lagi potensi konflik yang perlu diantisipasi sejak dini, yaitu persaingan perekonomian dengan masyarakat pendatang. Pascakonflik, warga Ambon memulai hidup yang benar-benar baru. Mereka berusaha mengembalikan kondisi perekonomian dengan menjadi pedagang, sopir opelet, tukang becak, dan ojek. Profesi itu sebelum konflik dilakoni oleh pendatang dari Buton dan Makassar.
Pascakonflik, lapangan pekerjaan sangat sulit dan pekerjaan apa pun harus dilakoni untuk memperoleh rupiah. Saat kondisi Ambon semakin aman, warga pendatang terus berdatangan untuk melanjutkan usaha yang terputus saat konflik.
Kondisi itu memunculkan persaingan ekonomi karena warga pendatang lebih ekspansif dengan jaringan bisnis yang lebih mapan. Kultur berdagang bukanlah milik orang Ambon sehingga wajar bila persaingan dimenangi oleh pendatang. "Kondisi ini harus diantisipasi sejak dini agar tidak menjadi bibit-bibit konflik di kemudian hari," kata Pendeta Jacky Manuputty.
Persaingan itu kini mulai bergeser ke arah politik. Warga pendatang yang di desa-desa tertentu jumlahnya lebih banyak dari penduduk asli mulai berusaha masuk ke kancah politik lokal. Pilkada merupakan peluang yang terus digunakan untuk masuk ke birokrasi pemerintahan di Maluku.
"Segregasi itu sudah ada sejak zaman Belanda dan dijustifikasi oleh konflik. Saat konflik, hanya ada dua desa, Wayame dan Latah, yang bebas segregasi komunitas," ungkap Jacky.
Riak-riak konflik kultural sudah mulai muncul dan membutuhkan solusi yang arif untuk menjaga supaya tidak kembali berkembang ke arah konflik.
http://www.gatra. com/artikel. php?id=106066
Mimpi Republik Para Bidak
Awan mendung masih menggelayut di bumi Maluku, Jumat siang lalu. Hujan yang baru saja reda menyisakan genangan air di sudut-sudut Lapangan Merdeka, Ambon. Suasana hangat mulai menjalar ketika Presiden Susilo "SBY" Bambang Yudhoyono tiba di podium kehormatan. Tepuk tangan hadirin terdengar riuh dari segenap sudut lapangan, menandai acara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-14 segera dimulai.
Sebagai tuan rumah, Gubernur Maluku Karel Albert Ralahatu mendapat kesempatan menyampaikan ucapan selamat datang. Semula, acara lancar-lancar saja. Namun, di tengah-tengah pidato Karel, tiba-tiba dari arah samping kanan podium muncul 28 pemuda bertelanjang dada. Mereka tanpa alas kaki, bercelana sebetis aneka warna, dan berikat kepala kelir merah.
Para "penari" itu sebagian menggenggam bambu runcing dan salawaki --senjata parang khas Maluku terbuat dari kayu. Di tengah lapangan becek, badan mereka tak henti meliuk-liuk, mengikuti suara tifa. Mereka menari cakalele, tarian perang yang sangat populer di kalangan masyarakat Maluku dan kerap disuguhkan pada setiap acara.
Masuk akal kalau hampir semua hadirin merasa tak ada yang aneh. Sebagian malah bertepuk tangan. Hadirin baru terkesiap manakala rombongan pemuda itu mendekati podium tempat presiden berada. Jaraknya hanya sekitar delapan meter. Hadirin semakin terkejut ketika seorang pemuda mengeluarkan bendera kelir merah-hijau- putih-biru ukuran 30 x 40 sentimeter dari dalam tifa.
Karena tergesa-gesa, bendera yang merupakan atribut gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS) itu terjatuh. Pada saat hendak dibentangkan, dua orang berseragam batik dan seorang polisi --yang menguntit penari liar sejak masuk arena-- langsung merebutnya.
SBY pun terkejut. Dia sempat berdiri dari tempat duduk. Ketika itulah semua sadar bahwa acara telah disusupi. "Kalau ada yang ganggu keutuhan NKRI, atas nama konstitusi, harus berikan tindakan yang tegas dan tepat," kata SBY sebelum membaca sambutan tertulis, sembari memerintahkan agar mengusut tuntas kasus ini.
Aparat keamanan sigap. Mereka menggiring dan menahan 38 orang, termasuk 22 penari cakalele. Polisi menyatakan, enam orang lagi masih buron. Selain itu, polisi juga masih menguber beberapa nama, satu di antaranya Simon Saiya yang diduga menjadi otak aksi tarian liar itu. Polisi mengantongi nama Simon berdasarkan pengakuan Abraham Saiya, satu di antara para penari.
Simon mengklaim diri sebagai Kepala Pemerintahan RMS. Lewat surat berbahasa Inggris, dia memerintahkan para penari berlatih. Persiapan diawali dengan pertemuan yang dikoordinasikan Yeye Teterissa, simpatisan RMS yang berprofesi sebagai guru, di Desa Aboru, Pulau Haruku, Mei lalu. Sejak itu, mereka melakukan serangkaian latihan di beberapa tempat. Termasuk di Desa Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, sepekan sebelum puncak acara Harganas.
Bagi aparat keamanan, insiden itu jelas memalukan: betapa mudah pengamanan presiden ditembus. Sedangkan bagi simpatisan RMS, seakan menjadi ajang unjuk diri. "Supaya RMS dianggap masih ada di Maluku," kata Brigadir Jenderal Polisi Guntur Gatot Setiyawan, Kapolda Maluku.
Gerakan separatis itu dideklarasikan pada 25 April 1950. Dimotori dan beranggotakan sekitar 4.000 bekas prajurit KNIL (Koninklijke Nederlands-Indische Leger/Tentara Kerajaan Hindia Belanda) asal Maluku yang tak puas atas pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Mengambil basis di Pulau Seram dan Ambon, RMS bertujuan membentuk pemerintahan sendiri berdasarkan kesamaan agama (Kristen).
Namun kekuatan militer RMS tak berusia lama. Tiga bulan berselang, TNI di bawah komando Kolonel A.A. Kawilarang berhasil menumpasnya. Para pentolan RMS kocar-kacir. Presiden RMS Soumokil, bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, sempat ngumpet di hutan. Sampai akhirnya ia tertangkap pada 1963 dan setahun kemudian divonis mati. Sedangkan tokoh RMS lainnya, seperti J.A. Manusama dan J.H. Manuhutu, lari ke Belanda.
Sejak ditumpas, perjuangan RMS hanya sebatas politis. Itu pun tak lepas dari dukungan Belanda, yang pada 1951 mengeluarkan kebijakan untuk memboyong para bekas serdadu KNIL asal Maluku beserta keluarga. Sedikitnya 12.500 ikut boyongan ke negeri bekas penjajah itu. Merekalah yang kemudian melanjutkan mimpi sebuah republik merdeka dari tanah pelarian dengan membentuk pemerintahan RMS di pengasingan. Terpilih sebagai pemimpin, Johan Manusama. Terakhir beralih ke Frans Tutuhatunewa.
Seiring membaiknya hubungan RI-Belanda, tahun 1970-an RMS di pengasingan mulai merasa ditinggalkan. Mereka kecewa. Kekecewaan ini ditunjukkan dengan menebar aksi teror. Antara lain aksi penyanderaan 38 penumpang kereta api pada 1975, penyanderaan 100 siswa di sebuah sekolah tahun 1977, dan penyanderaan 78 warga sipil di gedung pemerintahan Belanda di Assen pada 1978.
Rangkaian aksi kekerasan ini membuat citra RMS semakin tenggelam, sekalipun di negeri yang semula melindunginya. Lambat laun gerakan ini kehilangan gaung. Boleh dibilang, keberadaannya hanya sebatas klaim "pemerintahan" dan segelintir simpatisan yang ada di tanah asal, Maluku.
Belakangan, ketika Ambon dipanggang api konflik antar-agama, tahun 1999-2004, gerakan RMS seakan "pulang kandang", ikut mendompleng. Pada kerusahan pertama, selepas Idul Fitri 1999, misalnya, di antara puing-puing bangunan yang telah jadi abu, berserakan tulisan: "Inilah RMS".
Setahun kemudian, mereka mulai berani unjuk diri, meski bersembunyi di balik wadah Forum Kedaulatan Maluku (FKM). Jati diri sebagai RMS terlihat dari yel-yel "menamura", salam kemerdekaan dalam bahasa Alifuru. Juga penggunaan atribut bendera "Benang Raja", bendera RMS. Tokoh utama FKM adalah Dr. Alex Manuputy, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar.
FKM pun semakin mengambil peran dalam konflik. Mereka tak lagi sekadar pembonceng, tapi justru jadi pemantik. Pada 25 April 2001, misalnya, kelompok ini memanaskan suasana yang mulai reda dengan memperingati HUT RMS. Mereka mengibarkan bendera Benang Raja di depan rumah Alex di kawasan Kudamati, Ambon. Aksi ini sempat memancing reaksi warga Ambon yang menjadikan NKRI sebagai harga mati, yang kebetulan mayoritas muslim.
Kerusuhan bisa dihindari setelah polisi menciduk Alex, dua bulan kemudian. Bekas dokter teladan ini sempat divonis empat tahun penjara. Namun ia berhasil lari ke Amerika Serikat, memanfaatkan keteledoran administrasi. Surat vonis Mahkamah Agung yang jatuh pada Oktober 2003 ternyata baru sampai ke Kejaksaan Agung pada 21 November 2003, karena pengetikan salinannya telat. Ketika itu, Alex sudah kabur setelah dikeluarkan dari tahanan pada 8 November 2003 dengan alasan habis masa penahanannya.
Kaburnya Alex bukannya mematikan gerakan FKM. Hampir tiap tahun, tepatnya 25 April, peringatan HUT RMS semakin jorjoran. Bendera RMS berkibar di berbagai pelosok Ambon. Hanya saja, provokasi ini tak mempan. Warga Ambon, baik dari kalangan Kristen maupun Islam, yang meneken surat perdamaian di Malino pada Februari 2002, malah menentang mereka.
Barulah pada 2004, provokasi mereka berhasil. Kali ini, HUT RMS berlangsung lebih heboh. Sampai-sampai ada pelepasan balon gas ke udara yang membawa bendera RMS. Alex melayangkan pidato tertulis yang dibacakan Sekjen FKM, Mozes Tuanakotta. Tak lama kemudian Mozes ditangkap, yang kemudian memancing simpatisan FKM turun ke jalan.
Ambon kembali membara setelah pengunjuk rasa melintasi permukiman muslim yang pro-NKRI. Bentrok kedua kubu tak terelakkan. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba terdengar tembakan. Beberapa orang roboh bersimbah darah. Satu di antara yang tewas adalah Abdullah Daeng Matta, Ketua DPC PKS Ambon. Kerusuhan baru bisa diatasi setelah polisi melakukan penggarukan besar-besaran. Sedikitnya 11 pentolan FKM ditahan pada 6 Mei 2004.
Sejak itu, keberadaan FKM nyaris tak terdengar, walau dari tahun ke tahun masih saja terjadi insiden kecil pengibaran bendera. Polisi pun melihat mereka tidak lebih hanya sebuah LSM. Kelangsungan hidup mereka bergantung pada bantuan luar negeri dan donator dari kalangan mereka sendiri. "Kekuatan mereka kecil," kata Inspektur Jenderal Sisno Adiwinoto, Kadiv Humas Mabes Polri.
Para aktivis RMS boleh saja dianggap kecil, bahkan bisa diibaratkan tak lebih dari sekadar bidak catur. Toh, nyatanya mereka mampu membuat kejutan. Mereka bisa menari cakalele di depan Presiden RI.
Hidayat Gunadi, Rach Alida Bahaweres, dan Deni Muliya Barus
[Laporan Utama, Gatra Nomor 34 Beredar Kamis, 5 Juli 2007]
KOMPAS - Sabtu, 14 Juli 2007
Membangun Maluku, dari Mana Dimulai?
Oleh Sri Hartati Samhadi
Insiden penyusupan aktivis gerakan separatis Republik Maluku Selatan menggunakan tarian Cakalele dalam acara peringatan Hari Keluarga Nasional XIV yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Ambon beberapa waktu lalu bisa jadi merupakan aksi makar paling damai di dunia, tetapi sekaligus sangat keras menampar wajah Yudhoyono.
Isu Republik Maluku Selatan (RMS) dan insiden yang memalukan bagi aparat keamanan Indonesia itu bukan tidak mungkin akan terus terulang, selama akar masalah di Maluku tidak disentuh.
Meskipun gaung peristiwa tersebut sangat besar, pengamat masalah Maluku, Tamrin Amal Tomagola, berpendapat, peristiwa tersebut selayaknya diperlakukan tak lebih sebagai sebuah insiden saja. Tomagola juga melihat, di balik peristiwa itu ada banyak pekerjaan rumah pemerintah terkait masalah Maluku yang belum selesai, seperti gesekan antaretnis dan antaragama serta ketermarjinalan masyarakat lokal dari sisi ekonomi dan politik, sedangkan isu RMS hanya salah satu dampak ikutannya.
Isu RMS sendiri, menurut Tomagola, sebenarnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan. RMS sebagai suatu gerakan dinilai Tomagola tidak memiliki kekuatan massa yang signifikan untuk bisa menjadi ancaman serius bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Isu RMS ibaratnya asap yang hanya muncul sekali dalam setahun menjelang peringatan hari ulang tahun RMS, 25 April. Di Maluku sendiri, RMS hanya didukung sekitar 5-6 keluarga di Pulau Haruku.
RMS juga tidak memiliki jaringan dan pijakan kuat di luar Maluku. Meski ada puluhan ribu anggota komunitas Maluku yang tersebar di beberapa negara, terutama Belanda dan Amerika Serikat (AS), RMS yang ada di Maluku sekarang ini hampir tidak memiliki keterkaitan dengan RMS yang dibentuk Soumokil pada tahun 1950-an.
Gerakan RMS yang ada di luar negeri sendiri sekarang ini sudah terpecah-pecah menjadi beberapa faksi. Di Belanda sebagai konsentrasi utama komunitas Maluku eks-KNIL, idealisme pembentukan negara RMS hanya tersisa pada generasi pertama.
Adapun generasi kedua, yang meninggalkan Indonesia waktu mereka masih anak-anak, memiliki pandangan lebih realistis mengenai cita-cita mendirikan negara RMS. Sementara generasi ketiga yang lahir dan besar di luar negeri sama sekali tidak mengenal RMS.
Di Maluku sendiri, sikap masyarakat akar rumput cenderung pragmatis. Mereka hanya menginginkan kehidupan yang lebih baik bagi mereka dan anak cucu mereka. "Akar rumput sejak kesepakatan Malino sudah tidak mau (dengan RMS)," kata Tomagola. Yang menjadi persoalan kemudian, jika tidak didukung akar rumput, kenapa isu RMS masih terus hidup dan muncul setiap tahun?
Masalah perut
Menurut Tomagola dan Elya G Muskitta dari Advance Maluku, tuntutan pendukung RMS selama ini sebenarnya lebih banyak terkait dengan masalah perut ketimbang ideologi.
Secara historis, gerakan RMS muncul karena adanya orang-orang yang merasa ditinggalkan dan dimarjinalkan secara ekonomi dan politik, setelah dulu mereka ikut berperang melawan kekuatan kolonialisme. Adapun beberapa pemimpin RMS dan gerakan lain, seperti Front Kedaulatan Maluku (FKM), yang ada sekarang ini dinilai oleh Tomagola, Muskitta, dan tokoh Maluku Thamrin Ely tak lebih dari sekadar petualang atau orang-orang yang kecewa karena ambisi pribadi mereka dalam pemerintahan atau organisasi tidak tercapai.
Kasus insiden penyusupan aktivis RMS kemarin juga semakin memperkuat sinyalemen bahwa isu RMS, seperti juga isu-isu separatisme atau konflik di beberapa daerah lain di Indonesia, sengaja dipelihara oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka.
Kesepakatan Malino, menurut Tomagola, sebenarnya momentum baik untuk membangun kembali Maluku yang tercabik-cabik oleh konflik etnis dan agama. Sayangnya, momentum yang masih rapuh itu tidak bertahan lama (sustain) dan loyo lagi. Ini menyebabkan beberapa pekerjaan rumah penting juga terbengkalai. Maluku pascakesepakatan damai Malino, menurut Tomagola, ibaratnya back to square one.
Dari sisi sosial budaya, Tomagola melihat masih kuatnya nuansa pengotak-kotakan masyarakat dan semangat pengaplingan teritorial berdasarkan etnis dan agama, yang karena tidak diselesaikan kemudian melebar dan merembet ke politik. Hal ini diperparah oleh kuatnya politicking oleh komunitas yang dengan sengaja ataupun tak sengaja mengeksploitasi isu-isu etnoreligiositas untuk kepentingan mereka sehingga justru mempertajam pengotak-kotakan masyarakat secara sosial budaya itu.
Di sektor pemerintahan, pengaplingan teritorial juga terjadi. Di Kotamadya Ambon, misalnya, dominasi Kristen sangat kental, sedangkan di tingkat provinsi, Muslim yang mendominasi. Inti semua itu adalah perebutan posisi-posisi strategis birokrasi. Meski demikian, saat ini sudah ada upaya untuk pembagian kekuasaan demi keseimbangan, sekaligus meredam kekecewaan kelompok lain. Suatu upaya yang patut dihargai.
Di lembaga pendidikan, etnis tertentu atau agama tertentu juga menguasai perguruan tinggi tertentu, mulai dari dosen hingga mahasiswanya. Dengan demikian, meskipun dari luar kelihatannya tenang, potensi gesekan dan konflik untuk kembali tepercik sangat besar karena garis demarkasi secara sosial, budaya, politik, dan ekonomi masih kentara meski konflik horizontal sudah lama berlalu.
"Kalau kondisi ini dibiarkan, saya khawatir, tidak sampai 30 tahun kita akan berkelahi lagi karena memperebutkan posisi-posisi strategis," kata Tomagola.
Upaya pemerintah untuk menerobos blok-blok tersebut juga tidak kelihatan. Padahal, mestinya pemerintah bisa melakukan intervensi, antara lain melalui sistem perekrutan berdasarkan meritokrasi dan keberpihakan (affirmative action) kepada mereka yang tercecer untuk perimbangan.
"Project driven"
Politik kepentingan bukan hanya ada dalam kehidupan sosial budaya dan politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi. Elya G Muskitta—yang lembaganya banyak terlibat dalam membantu pemda menyusun program-program pembangunan strategis yang berdampak pada masyarakat melalui pembangunan keunggulan kompetitif daerah—mengungkapkan persoalan yang dihadapinya, seperti tidak siapnya daerah, baik birokrasi maupun usaha daerahnya.
Akibatnya, berbagai upaya kerja sama yang dijajaki, termasuk dengan BUMN atau negara lain, tidak berjalan karena ketidaksiapan daerah ini, selain juga karena tidak adanya komitmen riil dari pemda. Persoalan utama Maluku adalah birokrasi yang tidak jalan. Birokrasi Maluku selama ini baru jalan kalau ada proyek sehingga semua aktivitas pemerintah sifatnya project driven dan sarat politik kepentingan.
"Ada kepentingan siapa, baru ada pembangunan. Proyek yang ada pun sudah terkapling-kapling sehingga tidak sedikit proyek yang sudah diketahui pemenangnya sebelum tender dilaksanakan, " kata Muskitta.
Dengan potensi sumber daya alam dan kekayaan laut yang melimpah, peluang Maluku keluar dari ketertinggalan sebenarnya sangat besar. Dana yang digelontorkan pemerintah pusat, bantuan luar negeri dan, lembaga-lembaga nonpemerintah ke wilayah ini juga sangat besar, mencapai triliunan rupiah setiap tahun.
Namun, angka kemiskinan justru melonjak dari sekitar 30 persen menjadi 60-an persen pascakonflik.
Setiap tahun, Maluku juga mengalami lost generation karena dari sekitar 18.000 anak lulusan sekolah dasar setiap tahunnya, hanya sekitar 4.000 anak yang bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi akibat kemiskinan. Dalam istilah dia, kemiskinan menjadi stakeholder utama Maluku.
Maluku juga dihadapkan kepada problem besar kerusakan lingkungan. Seperti wilayah bagian timur Indonesia lainnya, Secara ekonomi, Maluku dengan kekayaan sumber daya alamnya, seperti tambang, terus menjadi obyek eksploitasi, mulai dari zaman kolonial Belanda, selama masa penjajahan Jepang, hingga pascakemerdekaan. Namun, rakyatnya tetap miskin.
"Maluku dengan bangganya juga selalu menyebut mereka punya sektor unggulan, yaitu pertanian, perikanan, dan pariwisata. Kenyataannya, pariwisata tidak pernah hidup. Sektor pertanian dan perikanan juga bukan sektor unggulan, tetapi sektor perkulian Maluku. Yang mendapat competitive advantage-nya sebenarnya Makassar dan Surabaya karena mereka yang mengekspor dan mengolah. Kita (masyarakat Maluku) hanya menjadi kulinya," papar Thamrin Ely.
Kebijakan pembangunan yang diterapkan pemda, menurut Thamrin Ely, justru membunuh keunggulan wilayah. Contohnya, pembangunan infrastruktur jalan yang dicanangkan oleh setiap gubernur atau bupati baru, yang justru menghancurkan industri maritim setempat.
Karena kegagalan birokrasi, Maluku tidak mampu mengangkat kehidupan rakyatnya dengan ketiga sektor yang diklaim sebagai sektor unggulan tersebut. Sebaliknya, wilayah ini justru terus bergantung pada tiga sektor unggulan lain sebagai isu jualan rutin setiap tahun, yakni persoalan pengungsi yang tak pernah selesai, masalah kemiskinan, dan isu RMS.
Meski pemerintah sudah memosisikan gerakan separatis sebagai musuh bersama, sampai sekarang tidak ada satu pun produk hukum yang melarang keberadaan RMS atau gerakan separatisme lainnya sehingga dengan mudah siapa saja bisa menggunakan isu RMS untuk kepentingan mereka sendiri. Selama isu RMS ditarik ke konflik agama dan politik kepentingan terus bermain, Thamrin Ely yakin isu RMS ini bakal langgeng.
Maluku ke depan
Berbagai kompleksitas persoalan di atas memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana membangun Maluku ke depan. Muskitta melihat ini bukan persoalan mudah. Salah satunya karena rasa percaya diri masyarakat yang telanjur jatuh akibat konflik yang berkepanjangan.
Tomagola, Thamrin Ely, Muskitta, dan anggota DPD, Ichsan Loulembah, sepakat, untuk membangun kembali Maluku perlu regenerasi dalam kepemimpinan di daerah. Sekarang ini, usia calon gubernur semuanya di atas 60 tahun. Padahal, Maluku tidak kekurangan tenaga muda terdidik yang bisa melihat persoalan secara lebih obyektif, baik dari kelompok Muslim maupun Kristen.
Tomagola juga berpendapat, sudah waktunya pendekatan keamanan ditinggalkan dalam merespons fenomena seperti RMS. Jika dicermati, tuntutan mereka sebenarnya lebih pada masalah ketidakadilan ekonomi yang kemudian dieksploitasi oleh sekelompok orang tertentu.
Akhirnya, Maluku memang hanya miniatur dari Indonesia. Seperti dikatakan Ichsan Loulembah, RMS tidak bisa dianggap terlalu berbahaya, tetapi juga tidak bisa diremehkan.
"RMS harus dilihat tidak sekadar sebagai RMS historis dan RMS struktural yang ada organisasinya secara formal. RMS juga harus dilihat sebagai suatu simbol penyatu perlawanan yang juga bisa muncul di wilayah lain Indonesia. Persoalannya, kita mau benahi tidak soal ekonomi. Kalau ini enggak kita beresi, lihat saja, hotspot akan terus muncul. Daerah-daerah konflik selama ini adalah daerah-daerah yang punya kekayaan SDA, tetapi rakyatnya terus miskin," paparnya.
Ichsan sependapat dengan Tomagola mengenai perlunya perlakuan khusus dan keberpihakan kepada daerah-daerah seperti ini. Pasalnya, kalau tidak, percikan gerakan separatis akan terus muncul. Yang diperlukan sekarang ini adalah model kepemimpinan baru yang bebas dari ikatan-ikatan politik sempit atau ikatan-ikatan primordial sempit. Kepemimpinan yang bisa merangkul semua komponen untuk membangun Maluku.
[Non-text portions of this message have been removed]
Back to top Reply to sender | Reply to group | Reply via web post
Messages in this topic (1)
Sat Jul 14, 2007 11:08 pm (PST) http://www.gatra.com/artikel.php?id=106066
Mimpi Republik Para Bidak
Awan mendung masih menggelayut di bumi Maluku, Jumat siang lalu. Hujan yang baru saja reda menyisakan genangan air di sudut-sudut Lapangan Merdeka, Ambon. Suasana hangat mulai menjalar ketika Presiden Susilo "SBY" Bambang Yudhoyono tiba di podium kehormatan. Tepuk tangan hadirin terdengar riuh dari segenap sudut lapangan, menandai acara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-14 segera dimulai.
Sebagai tuan rumah, Gubernur Maluku Karel Albert Ralahatu mendapat kesempatan menyampaikan ucapan selamat datang. Semula, acara lancar-lancar saja. Namun, di tengah-tengah pidato Karel, tiba-tiba dari arah samping kanan podium muncul 28 pemuda bertelanjang dada. Mereka tanpa alas kaki, bercelana sebetis aneka warna, dan berikat kepala kelir merah.
Para "penari" itu sebagian menggenggam bambu runcing dan salawaki --senjata parang khas Maluku terbuat dari kayu. Di tengah lapangan becek, badan mereka tak henti meliuk-liuk, mengikuti suara tifa. Mereka menari cakalele, tarian perang yang sangat populer di kalangan masyarakat Maluku dan kerap disuguhkan pada setiap acara.
Masuk akal kalau hampir semua hadirin merasa tak ada yang aneh. Sebagian malah bertepuk tangan. Hadirin baru terkesiap manakala rombongan pemuda itu mendekati podium tempat presiden berada. Jaraknya hanya sekitar delapan meter. Hadirin semakin terkejut ketika seorang pemuda mengeluarkan bendera kelir merah-hijau- putih-biru ukuran 30 x 40 sentimeter dari dalam tifa.
Karena tergesa-gesa, bendera yang merupakan atribut gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS) itu terjatuh. Pada saat hendak dibentangkan, dua orang berseragam batik dan seorang polisi --yang menguntit penari liar sejak masuk arena-- langsung merebutnya.
SBY pun terkejut. Dia sempat berdiri dari tempat duduk. Ketika itulah semua sadar bahwa acara telah disusupi. "Kalau ada yang ganggu keutuhan NKRI, atas nama konstitusi, harus berikan tindakan yang tegas dan tepat," kata SBY sebelum membaca sambutan tertulis, sembari memerintahkan agar mengusut tuntas kasus ini.
Aparat keamanan sigap. Mereka menggiring dan menahan 38 orang, termasuk 22 penari cakalele. Polisi menyatakan, enam orang lagi masih buron. Selain itu, polisi juga masih menguber beberapa nama, satu di antaranya Simon Saiya yang diduga menjadi otak aksi tarian liar itu. Polisi mengantongi nama Simon berdasarkan pengakuan Abraham Saiya, satu di antara para penari.
Simon mengklaim diri sebagai Kepala Pemerintahan RMS. Lewat surat berbahasa Inggris, dia memerintahkan para penari berlatih. Persiapan diawali dengan pertemuan yang dikoordinasikan Yeye Teterissa, simpatisan RMS yang berprofesi sebagai guru, di Desa Aboru, Pulau Haruku, Mei lalu. Sejak itu, mereka melakukan serangkaian latihan di beberapa tempat. Termasuk di Desa Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, sepekan sebelum puncak acara Harganas.
Bagi aparat keamanan, insiden itu jelas memalukan: betapa mudah pengamanan presiden ditembus. Sedangkan bagi simpatisan RMS, seakan menjadi ajang unjuk diri. "Supaya RMS dianggap masih ada di Maluku," kata Brigadir Jenderal Polisi Guntur Gatot Setiyawan, Kapolda Maluku.
Gerakan separatis itu dideklarasikan pada 25 April 1950. Dimotori dan beranggotakan sekitar 4.000 bekas prajurit KNIL (Koninklijke Nederlands-Indische Leger/Tentara Kerajaan Hindia Belanda) asal Maluku yang tak puas atas pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Mengambil basis di Pulau Seram dan Ambon, RMS bertujuan membentuk pemerintahan sendiri berdasarkan kesamaan agama (Kristen).
Namun kekuatan militer RMS tak berusia lama. Tiga bulan berselang, TNI di bawah komando Kolonel A.A. Kawilarang berhasil menumpasnya. Para pentolan RMS kocar-kacir. Presiden RMS Soumokil, bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, sempat ngumpet di hutan. Sampai akhirnya ia tertangkap pada 1963 dan setahun kemudian divonis mati. Sedangkan tokoh RMS lainnya, seperti J.A. Manusama dan J.H. Manuhutu, lari ke Belanda.
Sejak ditumpas, perjuangan RMS hanya sebatas politis. Itu pun tak lepas dari dukungan Belanda, yang pada 1951 mengeluarkan kebijakan untuk memboyong para bekas serdadu KNIL asal Maluku beserta keluarga. Sedikitnya 12.500 ikut boyongan ke negeri bekas penjajah itu. Merekalah yang kemudian melanjutkan mimpi sebuah republik merdeka dari tanah pelarian dengan membentuk pemerintahan RMS di pengasingan. Terpilih sebagai pemimpin, Johan Manusama. Terakhir beralih ke Frans Tutuhatunewa.
Seiring membaiknya hubungan RI-Belanda, tahun 1970-an RMS di pengasingan mulai merasa ditinggalkan. Mereka kecewa. Kekecewaan ini ditunjukkan dengan menebar aksi teror. Antara lain aksi penyanderaan 38 penumpang kereta api pada 1975, penyanderaan 100 siswa di sebuah sekolah tahun 1977, dan penyanderaan 78 warga sipil di gedung pemerintahan Belanda di Assen pada 1978.
Rangkaian aksi kekerasan ini membuat citra RMS semakin tenggelam, sekalipun di negeri yang semula melindunginya. Lambat laun gerakan ini kehilangan gaung. Boleh dibilang, keberadaannya hanya sebatas klaim "pemerintahan" dan segelintir simpatisan yang ada di tanah asal, Maluku.
Belakangan, ketika Ambon dipanggang api konflik antar-agama, tahun 1999-2004, gerakan RMS seakan "pulang kandang", ikut mendompleng. Pada kerusahan pertama, selepas Idul Fitri 1999, misalnya, di antara puing-puing bangunan yang telah jadi abu, berserakan tulisan: "Inilah RMS".
Setahun kemudian, mereka mulai berani unjuk diri, meski bersembunyi di balik wadah Forum Kedaulatan Maluku (FKM). Jati diri sebagai RMS terlihat dari yel-yel "menamura", salam kemerdekaan dalam bahasa Alifuru. Juga penggunaan atribut bendera "Benang Raja", bendera RMS. Tokoh utama FKM adalah Dr. Alex Manuputy, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar.
FKM pun semakin mengambil peran dalam konflik. Mereka tak lagi sekadar pembonceng, tapi justru jadi pemantik. Pada 25 April 2001, misalnya, kelompok ini memanaskan suasana yang mulai reda dengan memperingati HUT RMS. Mereka mengibarkan bendera Benang Raja di depan rumah Alex di kawasan Kudamati, Ambon. Aksi ini sempat memancing reaksi warga Ambon yang menjadikan NKRI sebagai harga mati, yang kebetulan mayoritas muslim.
Kerusuhan bisa dihindari setelah polisi menciduk Alex, dua bulan kemudian. Bekas dokter teladan ini sempat divonis empat tahun penjara. Namun ia berhasil lari ke Amerika Serikat, memanfaatkan keteledoran administrasi. Surat vonis Mahkamah Agung yang jatuh pada Oktober 2003 ternyata baru sampai ke Kejaksaan Agung pada 21 November 2003, karena pengetikan salinannya telat. Ketika itu, Alex sudah kabur setelah dikeluarkan dari tahanan pada 8 November 2003 dengan alasan habis masa penahanannya.
Kaburnya Alex bukannya mematikan gerakan FKM. Hampir tiap tahun, tepatnya 25 April, peringatan HUT RMS semakin jorjoran. Bendera RMS berkibar di berbagai pelosok Ambon. Hanya saja, provokasi ini tak mempan. Warga Ambon, baik dari kalangan Kristen maupun Islam, yang meneken surat perdamaian di Malino pada Februari 2002, malah menentang mereka.
Barulah pada 2004, provokasi mereka berhasil. Kali ini, HUT RMS berlangsung lebih heboh. Sampai-sampai ada pelepasan balon gas ke udara yang membawa bendera RMS. Alex melayangkan pidato tertulis yang dibacakan Sekjen FKM, Mozes Tuanakotta. Tak lama kemudian Mozes ditangkap, yang kemudian memancing simpatisan FKM turun ke jalan.
Ambon kembali membara setelah pengunjuk rasa melintasi permukiman muslim yang pro-NKRI. Bentrok kedua kubu tak terelakkan. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba terdengar tembakan. Beberapa orang roboh bersimbah darah. Satu di antara yang tewas adalah Abdullah Daeng Matta, Ketua DPC PKS Ambon. Kerusuhan baru bisa diatasi setelah polisi melakukan penggarukan besar-besaran. Sedikitnya 11 pentolan FKM ditahan pada 6 Mei 2004.
Sejak itu, keberadaan FKM nyaris tak terdengar, walau dari tahun ke tahun masih saja terjadi insiden kecil pengibaran bendera. Polisi pun melihat mereka tidak lebih hanya sebuah LSM. Kelangsungan hidup mereka bergantung pada bantuan luar negeri dan donator dari kalangan mereka sendiri. "Kekuatan mereka kecil," kata Inspektur Jenderal Sisno Adiwinoto, Kadiv Humas Mabes Polri.
Para aktivis RMS boleh saja dianggap kecil, bahkan bisa diibaratkan tak lebih dari sekadar bidak catur. Toh, nyatanya mereka mampu membuat kejutan. Mereka bisa menari cakalele di depan Presiden RI.
Hidayat Gunadi, Rach Alida Bahaweres, dan Deni Muliya Barus
[Laporan Utama, Gatra Nomor 34 Beredar Kamis, 5 Juli 2007] Back to top Reply to sender | Reply to group | Reply via web post
Messages in this topic (1)
| |
