J: Pertanyaan itu menarik, dan cukup banyak orang di Indonesia mengira begitu. Saya sendiri tidak tahu, dan sulit mendapat gambaran dari dalam. Yang penting adalah bahwa ada dugaan itu. Dan itu menunjukkan bahwa orang kurang percaya pada itikad baik pimpinan negara. Mau tak mau, abolisi akan menunjukkan pemerintah lebih banyak memikirkan kepentingan kalangannya sendiri, bukannya kepentingan masyarakat Indonesia.

PERNAH BERJASA

T: Sebagian lagi bilang, "Jasa-jasa Suharto mesti diingat."

J: Kalau mau menilai jasanya Suharto ada baiknya memikirkan keadaan Indonesia sekarang, ketika hampir semua lembaga negara hancur, yang berarti negara hancur, ekonomi dalam keadaan yang hampir bangkrut, hutang bertumpuk, hutan di seluruh masih saja hilang dicuri, setiap hari ada pembunuhan di mana-mana, banyak orang lari ke luar negeri untuk cari makan, ada daerah yang mau ke luar dari negara, korupsi jalan terus, reputasi Indonesia di dunia sangat rendah, dst. Jasanya Suharto di mana?

Bahwa ada cukup banyak orang yang jadi kaya selama Suharto berkuasa, antara lain temen-temen Suharto, keluarganya dan mereka yang dia lindung, itu memang betul. Tapi itu tidak menolong Indonesia sebagai suatu negara dan tidak menolong kemajuan masyarakat, yang masih saja rugi karena kelemahan pendidikan, kelemahan politik kesehatan, kelemahan kebijakan lingkungan, dst. Tidak menolong masyarakat Indonesia yang masih penuh dengan orang miskin. Yang dipuji sebagai kestabilan jaman Orba itu berlandasan kekerasan, yang berakibat kost yang tinggi sekali buat masyarakat. Lantas jasanya apa?

SOAL PRIORITAS 

T: Sebagian lagi berpendapat soal ini bukan prioritas utama, "Memperdebatkan nasib Suharto justru mengalihkan persoalan yang dihadapi. Terutama masalah pemulihan keamanan dan perekonomian." Itu dikatakan oleh Profesor Aziz Saleh dari Universitas Andalas. Golkar juga mengingatkan soal prioritas ini.

J: Itu pikiran yang agak aneh. Kalau Suharto diadili tidak berarti negara hanya akan melakukan itu. Pengadilan Suharto akan dikerjakan oleh hakim, kejaksaan, pembela, dll. Sisa pemerintahan kan bekerja terus? Ini tidak menghambat usaha pemerintah untuk memperbaiki ekonomi atau memulihkan keamanan. Terkecuali kalau umpamanya ada kelompok tentara atau kelompok lainnya yang mengacaukan lagi untuk melindungi Suharto.

Orang-orang yang mengatakan, "Banyak urusan yang lebih penting, jadi sebaiknya Suharto jangan diapa-apakan," itu tidak mengerti bahwa suatu negara terdiri juga atas pandangan terhadap keadilan. Dan ada banyak sekali orang Indonesia yang rasa keadilannya terus saja dilanggar. Rasa keadilan mereka harus dipuaskan juga, bukan? Kalau abolisi jadi, legitimasi pemerintah yang cukup tipis sekarang akhirnya akan hilang sama sekali antara kalangan orang -- terutama generasi muda, para reformis, dan lain lagi -- yang mengharapkan perubahan fundamental. Banyak warga negara akan semakin yakin bahwa pemerintah ini hanya mau melindungi suatu elite politik yang kecil sekali.

Yang mengatakan, "Sebaiknya soal Suharto itu dilupakan saja atau dikesampingkan saja," kelihatannya tidak peduli atas perasaan banyak orang. Tapi suatu elite politik yang tidak memikirkan perasaan rakyat tidak mungkin tahan lama sebagai pimpinan yang dihormati masyarakat.

ADILI DULU, PENGAMPUNAN BELAKANGAN

T: Pimpinan PKB berpendapat, "Suharto harus tetap diadili untuk membuktikan salah tidaknya. Jika bersalah maka presiden bisa memberi grasi." Gus Dur juga berpendapat senada, "Pak Harto  diampuni tapi harus diadili dulu biar posisi hukumnya jelas." Begitu juga pendapat Buyung Nasution, "Yang paling penting saat ini memastikan dulu apakah mantan presiden Suharto bersalah atau tidak. Jadi perkaranya tidak boleh digugurkan begitu saja." Buyung juga mengingatkan, "Presiden seharusnya mempertimbangkan banyaknya rekayasa yang pernah dilakukan Suharto pada masa berkuasa. Seperti banyaknya kejahatan HAM dan menjebloskan banyak orang ke penjara tanpa kesalahan."

J: Coba pikirkan kembali, selama hampir empat tahun terakhir ini yang berbuat salah dulu tidak ada yang betul-betul diadili dan dihukum. Cuma Bob Hasan saja. Keadaan ini dengan sendirinya menimbulkan pertanyaan dalam masyarakat.

Orang sekarang tidak percaya pada polisi, tidak percaya pada pengadilan, kejaksaan, DPR, MPR, yang berarti bahwa rakyat tahu ada sesuatu yang aneh, yang salah. Orang-orang yang saya ketemu di Indonesia bulan Agustus dan September lalu sangat sinis terhadap pemerintah. Bukan hanya karena pemerintah dilihat tidak mampu tetapi juga karena dianggap tidak jujur. Pemerintah malahan melindungi orang-orang yang dianggap penjahat.

Saya setuju sekali dengan mereka yang mengatakan Suharto harus diadili. Tentu saja harus diberikan kesempatan pada Suharto untuk membela diri, itu tugas pembelanya. Dan diberi kesempatan juga pada negara, atas nama masyarakat, untuk menuntut dia atas dasar tuduhan yang serius.

Tapi perlu ditanyakan apakah hanya soal korupsi yayasannya itu yang akan diusut? Apakah tidak seharusnya Suharto diminta tangung jawabnya atas kematian begitu banyak warga negara Indonesia pada tahun 65, ribuan orang lagi selama aksi-aksi Petrus tahun 80-an? Suharto sendiri dalam tobiografinya dengan bangga mengakui bahwa dia yang bertanggung jawab atas Petrus. Mengapa tidak diadili atas dasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana soal pembunuhan?

Kalau ada seorang presiden yang tidak menghiraukan warga negaranya --malahan membunuh begitu banyak warga negara, mencuri begitu banyak kekayaan negara, yang jadi biang korupsi, memberi kesempatan dan kemudian membela teman-teman dan keluarganya yang korupsi -- apakah lantas mau diampuni begitu saja? Tunggu dulu. Diadili dulu. Kalau sudah diadili dan kalau dihukum karena terbukti salah, baru setelah itu, atas dasar keadaan kesehatannya, dapat dipertimbangkan apakah boleh dikeluarkan dari penjara.

Banyak orang dalam masyarakat Indonesia sekarang cukup yakin bahwa Suharto dan teman-temannya berdosa besar tapi belum diadili, belum dihukum. Mengadili Suharto, dan banyak penjahat lagi, adalah soal simbolik yang sangat penting dan yang bisa merupakan langkah menuju penyembuhan kembali negara. Kalau kesempatan itu diabaikan berarti pemerintah sekarang tidak bertanggung jawab.

Ada contoh dari negara lain yang tidak lari dari tugas pembersihan itu. Di Peru presidennya, Fujimori, mau dituntut, lalu dia lari ke Jepang. Di Pilipina, mantan presiden Estrada diadili. Di Chili, jenderal Pinochet pada akhirnya bisa mengelak pengadilan di negaranya sendiri, tapi namanya hancur dan kesalahannya, pelanggarannya terhadap hak asasi manusia, diakui umum. Dan ada contoh lain lagi. Kalau Suharto tidak diapa-apakan berarti bahwa pimpinan negara Indonesia sama sekali tidak dituntut tanggung jawabnya.

Presiden Megawati mengatakan bahwa seorang presiden harus diperlakukan dengan hormat. Apakah dianggap kurang penting bahwa seorang presiden, dan pemerintah pada umumnya, seharusnya menghormati juga masyarakat dan hak-hak semua warga negara? Betul bahwa seorang presiden semestinya dihormati. Tapi itu tidak berarti seorang presiden bisa melakukan apa saja menurut kemauannya dan dia tidak akan dituntut tanggung jawabnya.

Penghormatan itu tergantung pada kelakuan seorang presiden sendiri, bukan sesuatu yang diharuskan saja lepas dari perbuatannya. Dari sudut moralitas, dari sudut politik, dari sudut reformasi di Indonesia, dari sudut hubungan sehat dan layak antara pimpinan politik dan masyarakat di Indonesia, Suharto perlu diadili.

KEMATIAN SISTIM HUKUM

T: Sebagian lagi bilang, "Abolisi untuk Suharto berarti lonceng kematian bagi sistim hukum di Indonesia." Pendapat ini dinyatakan tegas oleh Hendardi, Ketua PBHI.

J: Saya mengerti yang dimaksud Hendardi. Tapi kata-katanya berlebihan sedikit. Kalau seandainya tuntutan terhadap Suharto diabolisi, masih ada cukup banyak orang yang akan meneruskan perjuangan menuju negara hukum di Indonesia. Tapi memang abolisi Suharto akan menjadi pukulan keras. Karena dari pandangan orang di luar pemerintah, abolisi itu membuktikan lagi bahwa pemerintah sama sekali tidak perduli atas proses hukum. Hukum dipermainkan saja menurut kemauan pimpinan. Semestinya isu ini diserahkan pada lembaga peradilan, dan pemerintah jangan campur tangan.

Kalau belum apa-apa sudah abolisi, dari sudut hukum merupakan pelecehan terhadap proses hukum. Memang banyak orang akan berjuang terus menegakkan hukum. Tapi mau tidak mau sinisme dalam masyarakat Indonesia akan tambah meluas kalau kejahatan Suharto tidak pernah diadili.

LOLOS DARI TANGGUNG JAWAB

T: Munir berpendapat, "Kalau Suharto diberi abolisi, bukan cuma Suharto yang lolos, tetapi orang-orang di bawahnya, kroni-kroninya, akan lolos juga. Dan dalam masyarakat akan timbul kesan hukum hanya berlaku untuk masyarakat bawah. Tidak berlaku untuk para pejabat."

J: Dengan sendirinya. Kalau Suharto sendiri tidak disalahkan berarti bahwa ada ribuan orang yang sudah membunuh, mencuri, menjarah, sampai sekarang, yang tidak perlu terlalu takut apa-apa lagi. Persis itulah yang sudah terjadi sejak tahun 1998. Para koruptor, para pencuri, para penjarah, para pembunuh, itu justru semakin berani. Karena mereka lihat pemimpin besarnya masih bebas, mereka sendiri juga merasa cukup aman.

Orang-orang yang mendesak supaya Suharto diberi abolisi sebetulnya mau memperluas perlindungan untuk para penjahat lain. Kalau Suharto dibebaskan sebelum diadili, itu seolah-olah membenarkan pembunuhan, penjarahan, korupsi, penyalah-gunaan kekuasaan. Dan membuang kesempatan untuk mulai memulihkan pandangan politik yang sehat dan pengertian pemerintah yang bertanggungjawab pada masyarakat Indonesia.***

[Wawancara 26 Desember 2001]

WAWANCARA DAN LEV TENTANG ABOLISI UNTUK SUHARTO

http://www.geocities.com/gmni_jatim/dan_lev.htm

Disampaikan Kembali oleh:

mas Sunaryo Mbeyot, Binghamton, New York