dhia_prekasha's posts with tag: indonesia
| Generasi Larva: Memulai 100 Tahun Kedua caTATan dari Noe Letto Kompas, / Home/ Minggu, 18 Mei 2008 | 01:40 WIB http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/05/18/01401465/generasi.larva.memulai.100.tahun.kedua  Noe vocalis Letto Band bersama Uchie Salah satu produk populer di ”dunia gaul” dari 100 tahun kebangkitan bangsa kita adalah idiom ”Indonesia banget!”. Bahasa tubuh dan mimik yang mengungkapkan istilah itu mengungkapkan konotasi negatif. Mungkin sekali saya salah, tetapi sering kali saya merasakan bahwa ”Indonesia banget” adalah kata ganti untuk semacam perilaku negatif, yang sehari-hari atau bahkan untuk kasus-kasus dalam skala yang lebih besar. Misalnya, buang sampah sembarangan, melanggar peraturan lalu lintas, merokok di no smoking area, tidur saat rapat atau sidang, koruptor tak terhukum, umbar janji pemilihan, bahkan pada kasus tertentu: ngiler bisa dikomentari ”Indonesia banget lu!”. ”Output” cinta Sampai umur 29 tahun sekarang, tidak saya peroleh ”peluang menjadi pahlawan”, misalnya, dengan berjuang melawan Jepang atau Belanda. Tidak mengalami secara langsung Sumpah Pemuda, Kebangkitan Nasional, juga Proklamasi Kemerdekaan. Ketika Reformasi terjadi, saya kesepian kuliah di Edmonton Kanada Utara tanpa seorang teman Indonesia pun. Bisa nama para menteri saja kurang dari 10 persen yang saya tahu. Tapi, saya yakin tidak ada satu pun para pendiri Indonesia yang menginginkan kata ”Indonesia” dilibatkan dalam idiom negatif ”Indonesia banget!”. Mereka pasti sedih kalau hidup cukup lama dan tahu hal ini. Tapi, tolong jangan bilang saya tidak sedih, meskipun saya belum pernah menjadi ”aktivis nasionalisme” secara ”formal”. Juga jangan berani bilang saya tidak cinta Indonesia—meskipun, terus terang, memang saya menemukan masalah serius dalam hal ”mencintai Indonesia”. Kalau mencintai seorang perempuan, sedikit mudah mencerna apa yang sebenarnya saya alami: suka bentuk tubuhnya, sikapnya, prinsipnya, kecerdasannya, hatinya, atau gabungan semuanya. Setelah mempelajari dan memperoleh kejelasan latar belakang orang yang saya cintai itu, akan saya tindak lanjuti dengan langkah berikutnya: mendapatkan cintanya, me-maintain cintanya, dan memastikan bahwa output dari semuanya adalah keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, kalau perlu, keluarga madani. Itu semua frame yang relatif sederhana. Akan tetapi, cintaku kepada Indonesia itu jenis yang mana? Kalau tahap itu belum jelas, mau menindaklanjuti dengan cara bagaimana? Output bagaimana yang saya harapkan? Bagaimana agar Indonesia bisa dicintai Terkadang ada satu hal fundamental yang saya selalu pertanyakan: ”diri”-ku yang primer itu ”diri” yang mana? Diri ”Noe”, diri ”anak band”, diri ”penikmat fisika dan matematika”, diri ”Muslim”, dan banyak dimensi identitas lainnya. Bahkan mana yang lebih utama aku sebagai diri ”anak ibuku” atau diri ”anak ayahku”. Untung itu bukan pertanyaan check-point seperti dalam ujian nasional. Itulah kekayaan dinamis proses kehidupan setiap orang. Dan kalau kita bicara Indonesia dengan kebangkitannya, langsung saja terasa yang paling nyata adalah bahwa diriku adalah bagian dari Indonesia. Dan cara berpikir yang saya pilih bukan bagaimana cara mencintai Indonesia, tapi bagaimana agar Indonesia bisa dicintai. Minimal oleh diri Indonesia sendiri. Di situlah wilayah kontribusi ”bagian dari Indonesia” kepada ”Indonesia”. Subyek utamanya, tujuannya, output-nya adalah ”Indonesia”, sedangkan si ”bagian dari Indonesia” hanya kontributor. Seratus tahun yang lalu, 20 Mei 1908, yaitu tanggal berdirinya Budi Oetomo, dikenang sebagai tonggak kebangkitan nasional. Merefleksikannya ke zaman ini, pertanyaan pertama (dan cliché) adalah: setelah seratus tahun, apakah kita sudah benar-benar bangkit? Saat itu, membaca dari buku sejarah, dua kata kunci yang memicu semangat kebangkitan bisa ditarik langsung dari dua kata kunci: eksploitasi dan diskriminasi. Waktu itu diskriminasi termanifestasi dengan adanya kesenjangan dengan obyek : pribumi-nonpribumi. Eksploitasi terutama terdefinisikan (secara kasuistik) dengan tindakan Pemerintah Hindia-Belanda yang menggunakan uang orang Indonesia untuk merayakan ulang tahun kemerdekaan negerinya. Hal ini direspons oleh Ki Hadjar Dewantoro dengan artikelnya Als ik Nederlander was (seandainya saya orang Belanda), yang membawanya langsung ke penjara. Sebuah simbol perjuangan yang menebalkan polaritas dan membangkitkan semangat bersama. Siklus alam dan lingkaran setan Saat ini: untuk mengukur langsung tingkat kesuksesan semangat Kebangkitan Nasional, akan akurat jika mengukur dari dua kata kunci tersebut. Apakah di zaman sekarang masih ada yang namanya eksploitasi dan diskriminasi (negatif)? Kita semua sadar pentingnya semangat kebangkitan, kita sadar kita ingin keluar dari stigma tersebut. Tapi, terlihat secara nyata dari pengalaman seratus tahun ini bahwa ada sebuah proses (bisa kita sebut lingkaran setan) dan dengan kedua ”setan” ini terpelihara dan justru terkembangbiakkan. Tidak hilang, tapi malah terlestarikan. Contohnya dalam dunia pendidikan: ketidaksadaran akan pentingnya pendidikan (kesejahteraan guru, dana pendidikan tidak maksimal)—pendidik tidak mampu bekerja maksimal—murid terdidik dengan tidak maksimal—generasi/SDM lemah—ketidaksadaran akan pentingnya pendidikan, dan seterusnya. Diskriminasi terhadap hak pendidikan membawa degradasi generasi. Kalau salah satu nilai yang dijunjung tinggi demokrasi adalah persamaan hak berkompetisi untuk setiap individu, padahal modal pendidikan (menjadi terdidik) adalah syarat utama untuk mampu berkompetisi tidak dapat terpenuhi (diskriminasi terjadi saat ada korelasi antara ”biaya pendidikan” dan ”kualitas pendidikan”), kita harus menyelesaikan persoalan ini dahulu sebelum berhak bicara banyak soal demokrasi. Contoh lain dalam lalu lintas informasi: informasi tidak lengkap—salah persepsi—salah reaksi—salah sasaran—salah konklusi—disinformasi/informasi tidak lengkap. Eksploitasi disinformasi akan memperpanjang disinformasi, dan secara langsung memperpanjang kesempatan eksploitasi. Beberapa generasi terlewati, tetap dalam lingkaran ini dan tetap tertunggangi oleh stigma-stigma ini. Yang kemudian melahirkan banyak masalah turunan yang begitu luas, akut, dan semakin sulit teridentifikasi akar masalahnya (apalagi pemecahannya). Belum ditambahi dengan budaya kita yang lebih suka menggariskan kebenaran dari norma dan bukan nilai. Nyamuk dan generasi larva yang mandiri Telur-larva-pupa-nyamuk-telur-larva. itulah lingkaran hidup nyamuk. Untuk memberantas nyamuk dibutuhkan cara yang efektif untuk memotong lingkaran hidup nyamuk ini sehingga lingkaran itu tidak bisa berputar secara komplet. Begitulah yang saya pelajari di SD. Sepertinya tidak terlalu far fetched kalau kita mengadopsi cara berpikir yang sama. Dibutuhkan sebuah metode untuk memecahkan lingkaran setan ini. Masalah utamanya ternyata adalah ketidaksadaran posisi kita sebenarnya ada di mana. Mungkin sebenarnya kita sudah masuk di lingkaran tersebut. Mungkin lebih santun disebut: generasi saya, generasi muda. Sebentuk generasi larva yang terdesain sedemikian rupa untuk menjadi nyamuk di masa depannya. Ketika beribu demo sudah dilakukan, ketika tenggorokan sudah kering berteriak tuntutan, ketika kita bingung sendiri kita baru saja menuntut apa, ketika sudah kehabisan orang yang dituntut untuk melakukan perubahan, ketika kita capai sendiri dan dengan sukarela memilih jadi salah satu dari yang dulu pernah kita benci. Sepertinya tidak ada pilihan lain: setelah larva adalah pupa dan jika berumur sedikit lebih panjang, kita akan menjadi nyamuk. Selesai. Selesai? Mungkin tidak kalau saja kita memulai sedikit berani. Kalau saja semua larva memutuskan untuk tidak mau menjadi bagian dari lingkaran hidup nyamuk. Kalau saja generasi larva ini beramai-ramai mendeklarasikan bahwa dirinya bukanlah larva dan tentu saja tidak menganut sifat-sifat ”kenyamukan”. Demo kali ini bukanlah berpawai ribuan orang dengan tuntutan-tuntutan yang diteriakkan. Demo yang ini adalah menyatakan jati diri dan sikap bahwa kita bukanlah larva. Kita adalah generasi baru dengan sikap dan pemikiran yang baru. Generasi ini menolak menjadi nyamuk, generasi ini generasi yang mandiri dan memilih menjadi garuda. Seharusnya dengan sikap dan pemikiran antitesis dari permasalahan selama ini. Adalah dibutuhkan sebuah generasi mandiri (bukan hanya kontinuasi dari generasi sebelumnya) yang mau dan mampu mengubah dirinya sendiri, dan lepas dari lingkaran-lingkaran setan. Tak perlu menuntut nyamuk untuk berubah menjadi sapi. Tapi, kita pastikan kita tidak akan menjadi nyamuk, tapi menjadi generasi garuda yang sakti. Siapa tahu tahun 2008 sekarang ini adalah awal dari 100 tahun kedua dengan paradigma kebangkitan yang sudah berbeda dan tak kalah kreatif dari perintis 100 tahun pertama. ”Tidak mudah” itu pasti. ”Tidak mungkin” itu salah persepsi. Deklarasi, petisi, hanya salah satu cara untuk memberi ”bendera” pada kebersamaan. Deklarasi menjadi mentah jika ia hanya menjadi simbol. Deklarasi akan menjadi sangat kuat bila ia menjadi ruh dari sebuah tekad yang ditanggungjawabi dalam bentuk sikap/tindakan secara bersama-sama. Tindakan adalah refleksi dari sikap. Sebelum ada tindakan semestinya datang dari pemikiran yang cermat, bersih dan obyektif. Sebuah pemikiran semestinya dilandasi sebuah nilai (tidak selalu norma) yang kita sepakati bersama sebagai sebuah kebenaran. Tanpa ada pernyataan nilai yang disepakati dan diusung bersama, ruh tindakan tidak akan hidup cukup panjang untuk membuat sebuah perubahan. Noe adalah Vokalis Kelompok Band Letto http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/05/18/01401465/generasi.larva.memulai.100.tahun.kedua |
| Julia Noordraven Wartawati, Penerbang dan Pedagang Pesawat | | Dialah yang mendatangkan 16 pesawat Pilatus Porter. Bukti manuver ganda seorang wartawati, yang pantas dicontoh. | Julia juga pernah dagang tank/Angkasa-ben
| Entah untuk yang keberapa kalinya, wanita muda itu datang ke Mabes TNI AD menemui Jenderal Ahmad Yani. "Ini perempuan, ngapain lagi pakai ikut ngurusin tank segala," tegur Yani becanda. "Nggak apa-apa Pak, biarin, lagipula saya kan tidak naik tank," jawab Juli santai. Sayang, proyek besar pengadaan lebih 100 panser berkemampuan ampibi Mowag (Motor Wagen) buatan Swiss untuk 1 batalyon TNI AD, batal dilaksanakan. Padahal tinggal satu-dua langkah lagi, panser beroda itu terealisasi. "Pak Yani gugur dalam peristiwa September 1965," tutur Julia. Kala bertandang ke Mabes AD itu pula, biasanya, Jenderal Gatot Subroto selalu menegurnya, "Hai, Non, mau kemana." Walau dilahirkan dari pasangan keluarga bangsawan Palembang Masagus Qomaruddin dan Masayu Malia pada tanggal 3 Juli 1932 di Bandung, Julia Chozaima Noordraven tak bisa menghindari kepedihan masa revolusi. Ketika Kota Bandung dibumihanguskan oleh Tentara Republik Indonesia (dikenal sebagai "Bandung Lautan Api"), 23 Maret 1946, Julia beserta nenek, adik, dan beberapa keponakan, mengungsi ke Malangbong. Harta benda serta pabrik di Cicalengka kepunyaan kakeknya, sudah hangus dibakar kakek dan oom-nya, kemudian dibunuh tentara NICA. Bagi generasi 45', pasti sudah tahu apa yang akan terjadi. Kelaparan, penyakit, menyebar secepat jamur di musim hujan. Beberapa keluarganya meninggal. Apa saja yang bisa mengganjal perut, terpaksa dimakan. Untunglah, dua kakaknya yang bergabung dengan milisi Hizbullah, kerap mengantarkan beras. Namun, sejak itu, Julia yang masih teramat muda, harus menanggung beban yang terlalu berat untuk gadis seusianya (14 tahun). Posisi tertua diantara saudara, membuatnya berpikir keras. Termasuk nenek yang harus dibantu. Bandung mulai reda. Yang tinggal hanya puing. Menjelang tahun 1949, mereka kembali ke kota (Bandung) untuk memulai hidup baru. Sampai satu hari, tante yang selama ini membesarkannya, menceritakan bahwa laki-laki yang selama ini dianggap ayah oleh Julia, ternyata kakeknya. "Ayah kamu masih hidup, ada di Jakarta," aku si tante. Dalam sedih bercampur haru, Julia menyusul ke Jakarta, mencari sang ayah yang berdasarkan saran nenek waktu itu, harus berpisah dari putri tunggalnya sejak kepergian ibunya ketika Julia masih berumur 3 tahun. Julia berhasil menemukan ayahnya. Namun Tuhan berkehendak lain. Tidak sampai setahun sejak bersatunya dua hati yang terpisah, Tuhan memanggil sang ayah (1949). "Jadi kesan saya sedikit sekali terhadap ayah," kata pemilik sekaligus Direktur PT Vista Ekspres Tours & Travel. Julia berjuang sendiri mencari jati dirinya. "Saya berusaha sendiri. Prinsip saya, lebih baik makan garam daripada minta-minta. Untuk dapat uang, saya menitipkan pisang goreng di warung soto dekat rumah," jelasnya. Mulai dari sekolah dasar hingga SMA, dilaluinya di Bandung. Sempat mengecap bangku kuliah di Fakultas Hukum Universitas Merdeka dari tahun 1954-1957 (sekarang Pajajaran), namun tidak diselesaikannya karena terlalu asyik dengan pekerjaan dan terhantui oleh kesuksesannya bekerja. Julia merupakan potret wanita pekerja. Kejujuran dan kemandirian, adalah senjata yang selalu dibawanya kemanapun. Kalaulah boleh dibilang, kesuksesan yang diraihnya saat ini, tidak terlepas dari kerja kerasnya selama hampir 40 tahun, sejak menjadi reporter RRI Bandung 1950 wartawan wanita Bandung satu-satunya. "Mungkin juga karena dasar agama yang kuat. Saya yakin, Tuhan akan memberikan balasan dimana dia mau," kata ibu dari Otje Noordraven, mantan penerbang Airbus A-300 Sempati, yang memperoleh gelar doctor honoris causa dari Western Kennedy University dalam bidang pendayagunaan human resources di bidang turisme, Desember lalu. Belajar terbang | Bersama suami, Noordraven/Angkasa-D.N. Yusuf
| Sebagai wartawan, Julia berkesempatan menemui banyak orang, dari berbagai lapisan, "Dari tukang becak sampai presiden," akunya. Beberapa kali Julia sempat mewawancarai Presiden Soekarno. Karena ketertarikannya terhadap politik, Julia 'ngepos' di DPR. Di RRI Bandung, Julia mengelola rubrik Wanita, Pemuda, dan Varia Nusantara. Pengagum Buya Hamka dan Iqbal (sastrawan Pakistan) yang telah menulis sejak berusia 11 tahun ini, juga penulis lepas di harian Berita Indonesia dan Nusantara. Sifatnya adventurer, tegar, selalu ingin tahu dan menjadi lebih baik, serta haus ilmu. Ilmu kewartawanan diraihnya disebuah tempat kursus jurnalis di lapangan Banteng, yang dibina persatuan wartawan kala itu. Jabatan ketua bidang keuangan PWI, pernah dipegangnya zaman Burhan dan Sumantoro. Julia terus bermanuver. Di sela-sela perkuliahannya di Merdeka, Julia bekerja di kantor pengacara Mr Djody Gondokusumo dan Mr Sie Soe Giang (1956-1964). Nah, pada periode inilah karirnya bermula. Bos-nya menugaskannya mendampingi seorang bisnisman Amerika yang akan mengikuti tender pembelian C-130 Hercules. Bolak-baliklah wanita muda itu ke Mabes AURI. Satu hari, dia menemui Kol (Pnb) PGO Noordraven, dari bagian logistik AURI. Tapi ditolak. "Anda temui saja Mayor Sumartoyo," tolak Noordraven halus, yang kayaknya risih ditemui wanita. "Dia tidak percaya karena saya wanita," papar Julia. Itulah, aku Julia, pertama kali bertemu Noordraven yang kemudian menikahinya tahun 1963. Sayang, klien-nya kalah tender dari Mr. Dassaat. Beberapa tahun sebelumnya, persisnya tahun 1952, Julia tergoda oleh perkembangan dunia penerbangan Indonesia. Profesi sebagai wartawan yang selalu ingin tahu, memaksanya berpikir bagaimana caranya bisa memahami dunia "pria" ini yang ujung-ujungnya bisa dituangkan ke dalam tulisan. Keingintahuan itulah, yang kemudian membawanya bergabung dengan klub olahraga dirgantara Avia Nusantara (Aviantara) di Andir, Bandung didirikan 8 Januari 1950. Ketika Julia masuk, Aviantara dipimpin Efendi Saleh. Julia masuk tanpa halangan. Bersamaan dengannya, ikut latihan istri Wiweko Soepono serta Dini Suwardi, putra Gubernur Akmil pertama. Latihan diadakan setiap minggu selama lebih kurang 40 menit, menggunakan pesawat latih Piper Cub L-4J. Untuk setiap latihan, Julia harus membayar Rp 15.000 jumlah yang besar untuk saat itu. Instrukturnya Wiweko, Sudarmo, Subambang, dan Wibisono. Julia yang biasa terbang dengan Subambang, mengaku muntah dalam penerbangan pertamanya. Ulah musibah yang menimpa seorang penerbang bernama Hidayat, membuat hati Julia kecut. Dia memutuskan keluar ketika jam terbangnya baru 30 jam, sebelum menyelesaikan solo. Seingatnya, Dini (kemudian dinikahi Capt. Sudarmo) dan istri Wiweko sampai solo. Ketika keinginan terbang itu muncul lagi setelah menikah, sang suami malah melarang. "Sudahlah, masa semua harus terbang," bujuk Noordraven, penerbang pembom B-25 itu. Boyong Pilatus | Julia masih menjadi wakil Pilatus/Dok. Pribadi
| Dari pengalamannya terbang di Aviantara, Julia merasa siap untuk menulis feature tentang bagaimana rasanya terbang. Menurutnya, tulisan ini dibaca oleh delegasi Pilatus yang tengah bertandang ke Indonesia. Hingga suatu hari di Tanah Abang ketika mengurus Hercules, Julia bersua dengan Max Hosli dari Pilatus Porter Aircraft Factory. Max bilang, dia bingung, bagaimana caranya memperkenalkan Pilatus di Indonesia. "Gampang, saya wartawan, banyak kenalan, tinggal mengundang teman-teman untuk menyaksikan demo terbang Anda," usul Julia. Alhasil, bertempat di Bandara Kemayoran, dilakukan demo terbang Pilatus PC-6 Porter buatan Swiss, yang dikembangkan dibawah lisensi dari Fairchild, Amerika, awal tahun 1960. 30-an wartawan yang datang, terpukau, geger. Sampai-sampai, Presiden Soekarnopun ingin terbang. Lalu digelar lagi di Bandung. Pilatus makin nafsu. Dibawanya lagi Pilatus untuk aerial spray. Uji penyemprotan dilaksanakan di Karawang dan Lamongan. Malang kali ini. Ketika demo di Karawang, pesawat menabrak kabel listrik hingga menewaskan pilot-uji Schmidiger. Di Lamongan juga terjadi insiden kecil. Demo sempurna baru terlaksana di Curug, disaksikan langsung oleh Budiarto namanya diabadikan sebagai Bandara Budiarto, Curug. Sukses besar. 16 Pilatus yang sebuahnya senilai 130.000 dollar AS plus training, berhasil dibawa masuk. Julia langsung ditunjuk menjadi perwakilan di Indonesia. Namun untuk aerial spray, dia kalah. "Sudah mulai ada intrik, saya dikalahkan. Padahal pesawat serta obat-obatan saya bagus dan lebih murah. Otak saya tidak bisa menerima, kok bisa kalah," jelas Julia sedikit emosi. Tidak hanya pesawat, bisnisnya berkembang kepada perlengkapan militer lainnya, termasuk tank Mowag yang gagal. Kalau di Pilatus sebagai perwakilan, maka di bidang lain Julia hanya sebatas delegasi. "Tapi tetap ada komisi," katanya. Mulai dari helm infanteri, pistol, roket buatan Hispano Suiza, sebuah kapal patroli cepat Polisi, serta perlengkapan ABRI lainnya sampai lift, didatangkannya dari kantornya yang hanya dihuni tiga karyawan di Jalan Wijaya III, Kebayoran Baru. Semua buatan Swiss. Untuk prestasinya itu, Julia merasa biasa-biasa saja. "Karena saya memang biasa." Pujian mulai muncul dimana-mana. "Saya dibilang wanita pertama dibidang ini." Kegagalan mendatangkan aerial spray, dianggap Julia warning. "Itu kegagalan pertama saya. Sejak itu, ruang gerak saya mulai sempit karena mulai banyak permainan." Julia yang menguasai bahasa Inggris dan Belanda (aktif dan pasif) serta Jerman dan Arab (pasif), banting stir. Dari kemapanan finansial yang diperolehnya selama berbisnis dengan ABRI, dibelinya PT. Vista Ekspress tahun 1976. 3 miliar Ketika aksi pemuda-mahasiswa memuncak tahun 1966, Julia membuka dapur umum di rumah yang merangkap kantor. Banyak tokoh pemuda berkumpul di rumahnya, seperti Cosmas Batubara, Harsono, Nurcholis Madjid, serta salah satu adik Gus Dur (Presiden Abdurachman Wahid). Karena keluarganya di Bandung tokoh dari salah satu organisasi Islam, Julia merasa tidak asing dengan tokoh-tokoh besar yang sering main ke rumahnya. Sebut saja Natsir atau Wahid Hasyim. Akumulasi masa kecil serta pergaulannya yang luas, telah membentuk pribadi Julia seperti hari ini. Dalam membangun usahanya, Julia selalu menerapkan pendekatan kemanusiaan. Tak heran, keterbukaan ini membuat karyawannya betah. Berawal dari Vista, usaha biro perjalanannya berkembang pesat. Tidak sekadar incoming tour operator, Vista juga menangani kapal pesiar (cruises) yang tiap tahun sanggup mendatangkan 15.000 turis. Namun Julia mengeluhkan, lemahnya koordinasi antar departemen terkait dalam menangani cruise. "Dari segi sarana dan prasarana, kita lemah. Mulai dari urusan parkir, bus, sampai pelabuhan. Masa kita yang membersihkan pelabuhan, belum lagi urusan preman," keluh Julia soal bisnis cruise yang dari segi tur katanya sanggup memberikan 300.000-400.000 dollar AS. Sepak terjangnya melahirkan kepercayaan. Tahun 1990, Bank Dunia memberi pinjaman Rp 3 miliar untuk pembangunan sebuah hotel berbintang empat yang kini berdiri megah di Lembang. Dari 10 tahun waktu pengembalian yang diberikan Bank Dunia, Julia sanggup memulangkan dalam tempo 4 tahun. "Ini dasar kita, jangan pernah tergantung kepada orang lain," kata Julia, penerima 13 tanda penghargaan di bidang pariwisata dari dalam dan luar negeri.(ben) | | http://www.angkasa-online.com/10/06/profil/profil1.htm Copyright © 1998 Majalah Angkasa. All rights reserved Designed by Kompas Cyber Media |
 | Category: | Books | | Genre: | Nonfiction | | Author: | John McLaren |
John McLaren, States of Imagination: Nationalism and Multiculturalism in Australia and Southern Asian Literature (ISBN 8175511206), Victoria, Australian Scholarly Publishing, 2000, 223 pages, paperback, $40.00, reviewed by Megan McKinlay, University of Western Australia. The nation states of Asia and the South Pacific that were formerly ruled by Britain or the United States have in common their colonial past and the civil institutions inherited from it, the widespread use of the English language, and the problem of building new nations amid cultural, ethnic religious and linguistic diversity. This study examines the ways writers in English have dealt with these problems in India, Pakistan Malaysia, Singapore, Philippines and Australia, where nationalism remains a potent force, alternatively responsible for savage bloodletting and for supporting a frame of order within which citizens can go freely about their business. Constitutions designed on the Westminster model assempt to preserve between individual and communal rights a balance that is challenged by the presence of competing ethnic, linguistic or religious groups. Governments in these societies can impose order by power, but they can achieve authority only by developing open forms of nationality that give legitimacy to variety. This nationality may be based on an appeal to a common tradition in the past or to a vision of openness in the future. The works of fiction examined here are all characterised by attempts to locate the time of varying pasts in particular locations in the present and to imagine viable nations for the futre. The book concludes with a suggestion of an open form of nationalism as an alternative to exclusive nationalisms that serve only to exclude much of the populations they call to solidarity. http://www.api-network.com/cgi-bin/reviews/jrbview.cgi?n=8175511206Many of the diverse cultures represented within the nation-states of Southern Asia and Australia are bound by a single historical fact — that of their one-time status as colonies of Britain or the United States. As this volume argues, one effect of this shared history, and the linguistic, cultural and institutional legacies it has bequeathed these former colonies, is that despite their religious, ethnic, cultural and linguistic diversities, nations such as Australia, India, Pakistan, Malaysia, Singapore and the Philippines share a common and complex engagement with issues of national and individual identity. In States of Imagination, John McLaren places literature at the centre of this process, considering the ways in which writers from these various diaspora have attempted to negotiate these issues. The text begins with a short prologue, in which a brief introduction is provided to some of the challenges facing 'the new nations of Asia', among them issues such as the status of English as dominant language and the difficulties of reconciling modernity with the pre-colonial past. Chapter One then goes on to discuss the nature of nationalism itself and to give an overview of theoretical approaches to its consideration, with particular reference to the post-colonial. The remaining six chapters are devoted to textual analysis. From a glance at the Table of Contents, it is apparent that McLaren has managed to consider a comprehensive array of writers, many of whose works are subject to a close and detailed reading. In general, sufficient background information is provided for the texts that a reader who is unfamiliar with the material could follow the analysis without recourse to the original text. At times, however, it is unclear as to why a particular text has been included, or afforded particular weight, where others have been excluded or given only minimal consideration. The discussion of Frank Hardy is a case in point. McLaren uses 'But the Dead are Many' as the basis for a discussion of politics and resistance, of the conflict between the ideals of the individual and the commonwealth, but any links between the text and this volume's overarching concern with postcolonial experience and multiculturalism are not explicitly made. Moreover, the rather lengthy consideration of Morel's relationship with the protagonists of other European novels serves to distract, rather than add to the development of the discussion. At times throughout the text, the relationship between the literary analysis and the issues of nationalism and multiculturalism appears to be somewhat oblique, and particularly in Chapter 2, the sociological and theoretical framework threatens to overpower the literary discussion, with the links between the two not always clearly made. Given that the texts used differ so vastly – in terms of their chronology of publication, time of setting relative to the colonial experience, and overt thematic concerns – some indication as to specific selection criteria would have been of benefit to the reader. The flyleaf of States of Imagination does note that '[t]he works of fiction examined here are all characterised by attempts to locate the time of varying pasts in particular locations in the present, and to imagine viable nations for the future', and this claim is certainly borne out in the textual analysis. McLaren forges some rather interesting comparisons between the work of writers as diverse as Shashi Tharoor, Yasmine Gooneratne, Ming Cher, Salman Rushdie and Shirley Lim, to name but a few. It was ultimately unclear to me, however, whether McLaren set out specifically to assemble work with these characteristics from within a varied range of responses to the colonial experience, or whether it is his contention that this is a feature of post-colonial writing in these regions generally. Clarification of this issue in the early chapters would have given greater coherence to the textual analysis which at times appears a little fragmented in terms of the linkages between the works considered. Apart from this unifying characteristic, the texts selected represent a diversity of experience and of responses to that experience. Indeed, it seemed to me that the relationship between texts was more often represented in terms of difference rather than of commonality. This is hardly surprising given the immense cultural, ethnic and religious experiences of the regions whose writing features here. For the most part, however, and possibly as an inevitable consequence of spatial constraints, there is little consideration given to the ways in which specific differences in each nation's colonial and post-colonial experience might have contributed to the similarities and differences between the approaches of these particular texts. There is no sustained attempt to consider the various literary approaches as part of a whole, or as artefacts of particular geography, culture or history, beyond the shared 'colonised' aspect of their experience. In this regard, the care with which McLaren articulates the differing circumstances of textual production in the cases of Henry Handel Richardson and Yasmine Gooneratne might have been fruitfully applied to the linkages, or otherwise, between what is ultimately an extremely diverse selection of writings. States of Imagination is extremely broad-ranging in its analysis, and does an impressive job of illuminating the variety of ways in which writers of Southern Asia and Australia have approached issues arising from their national experience of colonialism. I could not help feeling, however, that the text's focus on the shared experience of these nations meant that their many and complex differences, which were inevitably exposed in the course of textual analysis, were inadequately explored. The relationship between the various texts considered, and between those texts and the volume's driving concern with 'nationalism and multiculturalism' was not always made clear, and the discussion would have benefited from a periodical 'taking stock', a re-capping of the linkages between the literature and the theme at hand. Although many of these fragments are drawn together in the final chapter, this is done as a precursor to the introduction of additional material, this time relating to the positioning of Australia within the post-colonial imagination, and does not ultimately do justice to the richness and complexity of the preceding analysis. States of Imagination gives voice to a striking diversity of writing, and succeeds in illuminating interesting linkages and slippages within that diversity; That its presentation is at times somewhat fragmented and unfocused is an unfortunate feature of an otherwise engaging discussion. Reviewer: Megan McKinlay, University of Western Australia [details] 
 | Category: | Books | | Genre: | Nonfiction | | Author: | Duncan Graham |
Duncan Graham, The People Next Door: Understanding Indonesia (ISBN 1920694099), Nedlands, UWA Press, 2004, 190 pages, paperback, $38.95, reviewed by Richard Gehrmann, University of Southern Queensland. [Cover blurb] [Order] How should Australians react to the world's most populous Muslim nation? In The People Next Door, Walkley Award-winning journalist Duncan Graham crosses the cultural divide to probe the way Indonesians live, work and interact. The tales he unearths from city slum-dwellers, shopkeepers, beleaguered householders, teachers, writers, political malcontents and many others are funny and sad, incisively revealing and refreshingly accessible http://www.api-network.com/cgi-bin/reviews/jrbview.cgi?n=1920694099The Indonesian way is not ours. But it deserves respect, is worth the study, and calls for understanding. In the wake of the bomb attack on the Australian Embassy in Jakarta, a varied collection of thoughts come to mind. A decade ago I reviewed Ratih Hardjono's White Tribe of Asia: An Indonesian View of Australia. This was at a time of Gareth Evans and Paul Keating inspired euphoria for Australia's (apparently) new found relationship with Asia. The Ingleson Review on Asia in Australian Education and the Garnaut Report on regional economies had informed Australians that Asia actually did exist and required observation and understanding, and when Japanese tourists and investors descended upon parts of Australia such as Queensland's Gold Coast. Australia was indubitably part of Asia, with President Suharto of Indonesia as Australia's new best friend in the region, most notably after the sartorial elegance of an unforgettable batik-clad 1994 APEC Summit in Bogor. This was a great time to be teaching Asian history and politics at an Australian University, with both funding and enrolments growing apace. Since then we have seen the rise and fall of One Nation, the cataclysmic effects of the 1997 Asian Economic Crisis, the removal of Suharto by reformasi inspired demonstrators, the bloody independence of East Timor, people smuggling and the Tampa. When considering these events, and the terrorist actions leading to September 11, the Bali Bombing, and the Jakarta Embassy bombing, the atmosphere seems so very different. It is challenging to have to accept that in a short ten-year period so much has apparently changed. Yet while our engagement with Asia is not viewed in the same light that it once was, Asia is still of immense importance to Australia, and of all the states that make up the (possibly non existent but often debated) construct that is Asia, Indonesia is, for a variety of reasons, extremely important. This being the case, there is a large potential audience who will read Graham's book, and because of the diminution of enthusiasm for 'Asia' at a government level, the arrival of this book is particularly appropriate. The People Next Door consists of former award winning journalist Duncan Graham's personal experiences of, and observations in Indonesia. These are a study of the evolving relationship between two very close and two very different neighbours. Graham's easygoing, even chatty style makes the book most accessible to both academic and non-academic audiences, and should guarantee a wide and satisfied readership. Moving from analysis of Javanese spirit worship and religion to the Indonesian predilection for zany uniforms, this is an entertaining read. Graham's fondness for, and familiarity with the East Javanese city of Surabaya is clearly apparent and his warm descriptions of a region he is deeply attached to is especially effective. Academic interpretations of Indonesian society and culture have at times been inhibited by the need to write for a highly critical and at times partisan audience both in Indonesia and Australia. Under the New Order (1965-98), fear of being refused permission to undertake further research acted as a constraint on free speech by overly critical outsiders while within Australia, pro and anti New Order schools of thought enlivened many academic debates. (I recall a 1989 ANU conference assessing the 25 years of the New Order being the forum for several tense exchanges). As with many depictions originating in journalism, there is a freedom in being outside the academy that allows Graham to fill the pages of The People Next Door with critical and accessible vignettes on contentious and often hidden issues such as Indonesian racism, drug use, gays, persecution of Christians, abuse of women and the condition of the poor. In 'Praise be to Allah', readers are taken into a pesantren (Islamic boarding school) located in Bali bomber Amrozi's hometown, and given an introduction to both the negatives and positives of the rural Javanese world that shaped the condemned terrorists. It is fitting that Graham ends this excursion into a very un-Indonesian fanaticism on a positive note, and that he makes the point that when reflecting on the culture of the pesantren, there are similarities to the world of the Christian fundamentalist. Graham's text includes a series of detailed and thoughtful interviews with a variety of opinion makers. These include Arswendo Armowiloto, the former magazine editor of Monitor jailed for three years for blasphemy after his magazine published a popularity poll that placed the Prophet Mohammed below the President; the well known journalist, former political prisoner and political activist Pramoedya Ananta Toer, and Julius Siryaranamual, a human rights worker committed to assisting prostitutes. These interviews serve to identify currents of thought and activity within Indonesia's intellectual world, and make it clear that the 215 million inhabitants of the archipelago do not think as one. The People Next Door contains fascinating insights into how Indonesians see us, and these insights highlight the difference between the two cultures. Of note is Indonesian confusion regarding an Australian institution we take for granted - the unemployment benefits system; of our casual acceptance of public graffiti; our lack of respect for order and authority; and our puzzlingly empty churches. Some Australians reading this will be sadly surprised to learn that we are not universally viewed in a positive light within Indonesia. For us the 'Howard Doctrine' is less a sponsorship of universal human rights in a repressive region, than an issue of debate constituting part of the domestic political agenda. From an Indonesian perspective, Australia can be seen as an interfering would be puppet-master that tries to shape Indonesian life and society into a pattern of its own choosing. There are a number of 'how to' sections such as how to speak the language which while useful, seem to sit outside of the style of the rest of the rest of the book. In a similar fashion, there are insights into everyday Indonesian business practice that also do not really jell as well as they might. Yet why should travel guides be the sole authority on these issues? Why do we regard the inclusion of these topics in a book such as this as inappropriate? Perhaps we need to reconsider the nature of books. The useful bibliography allows the more scholarly reader to go further, while the incipient traveller or backpacker will be well satisfied and in the process learn a lot more about the world's 4th largest country than they would from the Lonely Planet. Reviewer: Richard Gehrmann, University of Southern Queensland 
| Responses to The Arrest of Abu Dujana (3) Posted by: "ariel_heryanto" ariel_heryanto@yahoo.com ariel_heryanto Sun Jul 8, 2007 5:17 pm (PST) http://groups.yahoo.com/group/kunci-l/message/3685
Tafsir Semiotika Sosial (Memaknai Berita Kompas dalam Kasus Abu Dujana)
Oleh Sudaryono Achmad [1]
Kabar media selalu menerpa kita setiap hari. Kita, kadang terjebak untuk percaya begitu saja dengan kabar media itu. Padahal, belum tentu kebenarannya. Disana berpotensi bias, bahkan tak tertutup kemungkinan ada rekayasa berita didalamnya. Kabar media, sejatinya adalah kontruksi realitas yang diwartakan oleh pekerja media (wartawan). Berita media adalah realitas kedua. Kita memang bisa mengambil manfaat atas informasi yang tersiarkan tersebut. Bagaimanapun juga, kabar media bisa memperkaya wawasan dalam memahami fenomena "diluar sana". Namun, disisi lain, kehati-hatian dalam memilah dan mensikapi informasi tetap perlu dilakukan. Kita perlu mensikapi kabar media dengan kritis.
Di ranah Ilmu Komunikasi, banyak metode yang bisa digunakan untuk memahami kabar media secara kritis. Diantaranya, dengan metode semiotika. Semiotika sendiri, berasal dari kata Yunani semion yang berarti tanda. Sebuah metode yang berusaha untuk memahami dunia yang bertalian tentang tanda. Semiotika banyak ragamnya, mulai dari semiotika analitik, deskriptif, faunal, kultural, naratif, natural, normatif, struktural maupun sosial. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mencoba memahami kabar (teks) media dengan menggunakan semiotika sosial.
Semiotika sosial, adalah sebuah "pisau" yang bisa kita gunakan untuk menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang yang berwujud kata maupun lambang yang berwujud kata dalam kalimat (Alex Sobur, 2001). Selengkapnya sebagai berikut;
Dalam menggunakan semiotika sosial untuk menganalisis teks media, ada tiga unsur yang menjadi pusat perhatian penafsiran teks secara kontekstual. Diantaranya, Pertama, medan wacana (field of discourse) menunjuk pada hal yang terjadi : apa yang dijadikan wacana oleh pelaku (media massa) mengenai yang terjadi dilapangan peristiwa. Kedua, pelibat wacana (tenor of discourse) menunjuk pada orang-orang yang dicantumkan dalam teks (berita) : sifat orang-orang itu, kedudukan dan peranan mereka. Dengan kata lain, siapa saja yang dikutip dan bagaimana sumber itu digambarkan sifatnya. Ketiga, sarana wacana (mode of discourse) menunjuk pada bagian yang diperankan oleh bahasa : bagaimana komunikator (media massa) menggunakan gaya bahasa untuk menggambarkan medan (situasi) dan pelibat (orang-orang yang dikutip) ; apakah menggunakan bahasa yang diperhalus atau hiperbolik, eufimistik atau vulgar.
Sebagai contoh, kita akan menganalisis berita yang muncul di Kompas terkait dengan dugaan terorisme atas Abu Dujana. Berita tersebut berjudul "Polri Tangkap Abu Dujana" (Berita 1) dan "Penangkapan Dujana: Polisi Punya Surat Perintah" (Berita 2). Berita selengkapnya terlampir. Sedangkan, analisis sederhananya sebagai berikut; A. Medan Wacana (Apa yang dibicarakan) Tema sentral yang dibicarakan terkait dengan tertangkapnya Abu Dujana.
Berita 1. Kompas berusaha berfokus menggambarkan berita pengkapan Abu Dujana versi polisi. Begitu juga, Kompas, berusaha memaparkan penangkapan itu hanya berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian semata. Berita tersebut sekilas nampak mengiyakan semua apa yang dikatakan polisi. Belum ada gambaran bagaimana proses penangkapan di lapangan versi di luar keterangan polisi.
Berita 2. Kompas, berusaha menggambarkan bagaimana penangkapan itu telah "sesuai prosedur" sebagaimana tertulis secara gamblang dalam judul ""Penangkapan Dujana: Polisi Punya Surat Perintah". Berita ini berkesan mengarahkan publik untuk menerima begitu saja proses penangkapan Abu Dujana. Seperti yang nampak dalam petikkan langsung berikut "Surat perintah penangkapan cukup menyebut bahwa tim harus menangkap para tersangka teroris. Kalau setiap satu orang satu surat akan banyak sekali," ujar Sisno, Rabu (13/6) siang.
B. Penyampai Wacana (Siapa yang Berbicara)
Satu-satunya sumber berita adalah pihak kepolisian. Hal ini tidak memberikan ruang bagi adanya pendapat lain tentang penagkapan Abu Dujana tersebut. Terutama terkait dengan prosedur yang berlaku. Memang, menjadi hal yang wajar ketika media (wartawan) mewawancarai pihak kepolisian yang mempunyai otoritas dalam memberikan keterangan. Dalam hal ini, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Sisno Adiwinoto. Hanya saja, menjadikan pihak kepolisian sebagai satu-satunya sumber berita, bukan sebuah berita yang "baik". Publik, bisa membaca hal ini sebagai sebuah strategi membenarkan tindakan dan kebenaran apa yang dilakukan kepolisian. Padahal, ketika ada referensi pembanding, tentu ada pandangan yang berbeda (misalnya dari Tim Pengaca Muslim). Namun, hal ini tidak dilakukan kompas.
C. Mode Wacana ( Peranan Bahasa yang Digunakan)
Ada yang menarik dari berita Kompas, yaitu tentang kata "Dilindungi" . Kutipannya sebagai berikut; (dalam berita 2) : “Sisno memastikan, polisi tetap berpegang pada koridor Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penangkapan para tersangka terorisme. Terkait itu, istri dan keempat anak Dujana ikut dibawa untuk dilindungi polisi. Dengan demikian, status istri dan anak Dujana bukanlah tahanan melainkan dalam perlindungan polisi.” Kata dilindungi seakan-akan memberikan citra yang baik atas kinerja pihak kepolisian. Hal ini menutup "pemberitaan lain" seperti adanya kasus penembakan secara sepihak atas Abu Dujana. Rupanya, hal itu tak terberitakan. Secara keseluruhan berdasar analisis berita yang ditampilkan, kita bisa membaca berita Kompas. Pertama, Kompas berusaha menjadi corong yang baik bagi pihak kepolisian. Kedua, Kompas berusaha menampilkan bahwa apa yang dilakukan polisi itu tepat dan sesuai prosedur. Ketiga, ketiadaan sumber lain selain polisi, jelas mempertegas bagaimana arahan yang ingin dibangun oleh Kompas terkait dengan kasus Abu Dujana tersebut. Demikian analisis singkat pembacaan berita Kompas terkait dengan pemberitaan Abu Dujana. Pembahasan ini, tujuan utamanya bukan pada tafsir yang "hebat" dan memadai terkait berita yang ada di Kompas. Tetapi semata-mata untuk "mensosialisasikan" bagaimana tafsir semiotika sosial bekerja. Harapannya, agar mereka yang berminat melakukan kajian media, tergerak untuk menggunakan dan mengembangkan metode yang ada dalam ranah Komunikasi. Selain itu, agar pembacaan teks media tidak terkesan "asal-asalan" , tetapi lebih "ilmiah" karena menggunakan metode tertentu dalam lingkung ilmu sosial, khususnya tafsir dan disiplin studi teks media. Demikian, semoga bermanfaat.
LAMPIRAN BERITA
Berita 1
Rabu, 13 Juni 2007 - 11:16 wib Polri Tangkap Abu Dujana
JAKARTA, RABU - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sisno Adiwinoto mengatakan Polri telah berhasil menangkap tersangka berbagai aksi terorisme di Indonesia, Abu Dujana alias Yusron beserta tujuh anak buahnya. "Penangkapan tersebut dilakukan oleh Tim Mabes Polri di beberapa tempat di Jawa Tengah dan Yogyakarta," kata Sisno di Jakarta, Rabu (13/6).
Ia mengatakan kepastian tertangkapnya Abu Dujana tersebut diperoleh setelah polisi memeriksa intensif Yusron yang tertangkap di Banyumas pada Sabtu (9/6). "Setelah diperiksa secara intensif pemeriksaan sidik jari dan dikonfrontasikan ke pihak lain ternyata Yusron adalah Abu Dujana," katanya.
Sisno mengatakan polisi belum dapat memastikan Abu Dujana saat penangkapan karena warga Cianjur ini memiliki banyak nama yakni Pak Guru, Mas Ud, Ainul Bachri, Thorim, Sobirin dan Dedi.
Sisno menjelaskan nama yang berlainan tersebut selalu dipakainya dan nama Abu Dujana sendiri hanya dipakai dalam komunitas terdekatnya, sedangkan dengan pihak lain selalu memakai nama yang berlainan.
Setelah Abu Dujana tertangkap, maka polisi menangkap tujuh tersangka lain yakni AI (45), NA (33), IAN (17), NFAS (19), AM (33), AW (31), AS (29). Namun demikian, Polri belum dapat menyebutkan lokasi penangkapan ketujuh tersangka karena masih dipakai untuk memburu tersangka lainnya. Sisno menambahkan, penangkapan Abu Dujana di Banyumas merupakan hasil olah keterangan anak buah Dujana yang telah tertangkap Februari 2007 lalu di Sleman. Dari keterangan itulah polisi mendapatkan Yusron yang tidak lain adalah Abu Dujana. (Antara/Ima)
Berita 2 Penangkapan Dujana: Polisi Punya Surat Perintah Laporan Wartawan Kompas Sarie Febriane
JAKARTA, KOMPAS --Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Sisno Adiwinoto menegaskan, polisi anti-teror telah berbekal surat perintah penangkapan saat meringkus Abu Dujana atau Ainul Bahri di Banyumas, Sabtu lalu. Sisno juga menerangkan, meski Dujana tidak bersenjata, buronan itu ditembak kakinya karena berusaha melarikan diri. "Surat perintah penangkapan cukup menyebut bahwa tim harus menangkap para tersangka teroris. Kalau setiap satu orang satu surat akan banyak sekali," ujar Sisno, Rabu (13/6) siang.
Polri akhirnya mengakui telah menangkap Dujana setelah sebelumnya terus membantah. Yusron alias Mahfud yang ditangkap Polisi antiteror akhir pekan lalu di Banyumas merupakan nama samaran lain dari Ainul Bahri atau Abu Dujana.
Sisno mengatakan, Dujana ditangkap tanpa perlu ada barang bukti senjata atau bahan peledak yang ada bersamanya. Dengan adanya kesaksian dan dokumen saja, polisi sudah bisa menciduk seseorang yang dicurigai terkait jaringan terorisme.
Sisno memastikan, polisi tetap berpegang pada koridor Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penangkapan para tersangka terorisme. Terkait itu, istri dan keempat anak Dujana ikut dibawa untuk dilindungi polisi. Dengan demikian, status istri dan anak Dujana bukanlah tahanan melainkan dalam perlindungan polisi. Sisno pun mengaku belum mengetahui perihal penangkapan Fauzan, yang turut dibawa polisi bersama dengan Dujana. Back to top Reply to sender | Reply to group | Reply via web post Messages in this topic (1) 9. Responses to The Arrest of Abu Dujana (4) Posted by: "ariel_heryanto" ariel_heryanto@yahoo.com ariel_heryanto Sun Jul 8, 2007 5:19 pm (PST) Koran Tempo Jum'at, 06 Juli 2007 Para Pembela Teroris Oleh : Luthfie Assyaukanie peneliti Freedom Institute, Jakarta Saya bukan sedang berbicara tentang Tim Pembela Muslim (TPM) yang belakangan sedang populer karena usaha mereka memberikan bantuan hokum kepada para pelaku teroris, melainkan tentang para wartawan, aktivis, dan kaum terpelajar yang secara gencar dan menjengkelkan membela para teroris. Sebagian dari mereka tampaknya tak menyadari apa yang sedang mereka lakukan, sebagian lainnya hanya demi bergenit-genit saja, dan sebagian lainnya tampak jelas mendukung ideologi serupa dengan para teroris, hanya dengan sedikit kemasan yang diilmiah-ilmiahkan. Tentu saja setiap upaya mempertanyakan prosedur hukum haruslah dihargai dan dijunjung tinggi. Adalah sebuah truisme belaka bahwa polisi bukanlah sebuah profesi yang maksum dari kesalahan. Tugas wartawan adalah mempertanyakan prosedur-prosedur yang dilakukan polisi, termasuk dalam menangani persoalan terorisme. Saya justru merasa senang bahwa pers kita kini sangat kritis dan tak takut lagi dalam menyorot kinerj
| |
|