Pancasila, San Min Chu I, dan Lincoln

Christianto Wibisono

Hari Jumat 6 Juni adalah hari kelahiran Bung Karno yang ke-107. Menjadi presiden pada umur 44, dilengserkan merangkak 1966-1968 dan wafat dalam isolasi politik rezim Soeharto pada 21 Juni 1970. Di beranda Istana Merdeka. saya (C-W) melakukan wawancara imajiner  dengan Bung Karno (BK) mengulangi debut 1977.

CW: Selamat pagi Pak, Hari Lahirnya Pancasila telah diperingati di Monas dengan sukses oleh Megawati dan PDI-P, tapi juga diwarnai oleh insiden aksi FPI terhadap AK-KBB. Apa komentar bapak terhadap perkembangan ambivalent itu?

BK: Pancasila adalah ideologi kelas global, suatu sinergi yang memasukkan elemen dari Abraham Lincoln, a government of the people, by the people and for the people. Analog dengan San Min Chu I dari Bapak Tiongkok modern, DR Sun Yat Sen, Min Chu, Min Chuan, dan Min Sheng. Nasionalisme, Sosialisme dan Demokrasi. Dipayungi faktor iman Ketuhanan Yang Maha Esa dan penghormatan kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, Pancasila bukan sekadar Marhaenisme lokal, tapi bisa menjadi acuan global jika elite dan Bangsa Indonesia melakukan secara konsisten dan konsekuen.

Saya akui bahwa saya sendiri kurang berhasil menerapkan Pancasila secara faktual. Karena saya sibuk merebut Irian Barat dan energi terkuras mengatasi dua musuh bebuyutan TNI/AD dan PKI. Kata kunci ialah elite Indonesia munafik dalam menerapkan Pancasila.

Gus Dur telah memberikan reaksi terhadap aksi kekerasan 1 Juni. Saya telah berpolemik dengan Natsir sejak tahun 1926 bertema Nasionalisme, Islam dan Marxisme. Saya telah mengupayakan persatuan ketiga "ideologi" itu dalam Nasakom. Komnya dihapus total setelah G30S, maka tinggallah nasionalisme yang diwakili oleh TNI/AD menghadapi "Islam politik" dengan pelbagai pasang surut dan pragmatisme di era Orde Baru.

Dalam arsitektur awal Orde Baru, militerisme dan otoriterisme dianggap benteng paling kuat seperti Kemal Attaturk melakukan sekularisasi di Turki. Setelah konflik Soeharto-Benny Moerdani, maka Soeharto mulai berkoalisi dengan ICMI Habibie yang tidak didukung Gus Dur pluralis. Pada mandala global komunisme berantakan dan arus khilafah mulai mengglobal dengan sukses Ayatollah Khomeini mendirikan rezim mullah di Iran, disusul Taliban menggusur superpower Uni Soviet dari Afghanistan.

Teoretisi Francis Fukuyama yang terburu memproklamirkan doktrin The End of History berbasis dialektika Hegelian bahwa demokrasi liberal Barat akan menjadi jawaban sistem politik universal, akan digeser oleh doktrin benturan peradaban Samuel Huntington, the Clash of Civilizations antara tiga peradaban besar, Islam, Confucius dan Barat.

Belakangan muncul teori besar baru, yaitu Kebangkitan Asia dan Timur Tengah yang sukses membangun ekonomi dan kelas menengah, serta mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan serta peluang masa depan yang lebih baik bagi 2 miliar lebih penduduk Tiongkok dan India.

Inilah gelombang baru teori Kebangkitan Asia yang didukung oleh banyak pakar dan teoretisi mulai dari Kishore Mahbubani, Parag Khanna, Amy Chua, Gabor Steingart, Fareed Zakaria, dan lain-lain. Barisan kelas menengah dan elite tercerahkan di Timur Tengah sudah mulai mengikuti jejak Deng Xiaoping dan India untuk bersikap eklektik dalam percaturan global. Sovereign Wealth Fund (SWF), pengelola Aset Timur Tengah modern, bersama Tiongkok dan India serta Singapura, sekarang ini malah menggantikan peran IMF, menyelamatkan bank-bank papan atas Eropa dan AS seperti UBS dan Citibank, sedang IMF-nya sendiri akan melakukan PHK dan menjual cadangan emas karena defisit.

Di dalam reverse renaissance ini, Asia yang menjadi penabung terbesar sedunia, sekarang dan kelak akan menjadi "penyelamat" krisis AS dan Eropa. Modernisasi dan Renaisans Asia ini jika tidak dihayati oleh elemen dogmatik fanatik abad ke-7 dan dibiarkan mengambil alih Indonesia maka percuma saja menggelar peringatan Lahirnya Pancasila. Jika di depan hidung ratusan ribu kader Pancasila, sesama anak bangsa dilecehkan dan diserang oleh elemen yang dibiarkan oleh aparat.

Saya berdoa kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa mencerahkan elite Indonesia agar tidak terjebak pada keterkucilan dan keterbelakangan dalam pencerahan peradaban yang sedang berlangsung di Asia secara signifikan. Percuma saja Pancasila lahir bila sesama bangsa Indonesia tidak bisa toleran dan mawas diri.

Heboh Demo BBM

CW: Sebagai negarawan bapak sudah mawas diri, semoga didengar oleh elite yang sedang panik oleh kenaikan harga BBM. Ada petuah Bapak soal heboh demo BBM?

BK: Saya ikut prihatin dengan pola konfrontasi mahasiswa dan aparat yang masih timbul di era reformasi. Tahun 1966 mahasiswa sudah sampai di depan istana, karena itu Tjakrabirawa menembak, dan Arief Rahman Hakim tewas pada 23 Februari.

Esoknya Jakarta dikepung people's power dan 15 hari kemudian saya terpaksa memberikan Supersemar kepada Soeharto.

Tahun 1974 konspirasi busuk Malari makan korban rakyat.

Tahun 1978 tentara menyerbu kampus ITB karena Dewan Mahasiswa se-Indonesia menuntut Soeharto berhenti sesudah dua masa jabatan.

Perhatikan bedanya, Tjakrabirawa menembak karena mahasiswa sudah "merangsek" hingga di depan Istana Merdeka. Sedang di ITB tentara menyerbu kampus.

Setelah 20 tahun, kembali polisi menembaki mahasiswa yang sudah kembali ke kampus Trisakti. Aparat yang menyerbu, jelas bukan perbuatan bela diri .Kini 2008 polisi kembali menyerbu Unas, nafsu angkara aparat belum pupus di era reformasi.

CW: Tapi terkadang ada provokator yang mengadu domba.

BK: Itulah yang membuat saya sedih. Orde Baru telah mewariskan genetic pola kekerasan, intel, dan adu domba selama 30 tahun lebih. TNI/AD dan PKI di balik loyalitas semu kepada saya, saling menyusupkan intel dan double agent yang memprovokasi G-30-S dan kontra kudeta Soeharto.

Pola ini diteruskan di zaman Soeharto dengan korban para jenderal saling gusur. Mula-mula Sarwo Edhie, (mertua SBY) dilempar ke Medan, Irian dan Seoul, Ibrahim Adjie ke London, Kemal Idris ke Yugoslavia, Dharsono ke Bangkok dan Phnom Penh, Alamsyah ke Den Haag dan Soemitro terguling karena Malari 1974.

Pada 1976 Ibnu Sutowo dipecat, 1980 Ali Sadikin dikucilkan, 1983 giliran Ali Moertopo digusur diganti Harmoko. M Jusuf karena terlalu populer di kalangan prajurit, hanya satu periode (1978-1983) jadi Menhankam/Pangab lalu diganti oleh Benny Moerdani. Dua jenderal Angkatan Darat, Widodo dan Widjojo Suyono, tidak diberi peluang jadi Pangab.

Menurut Sudomo, di zaman kebesaran Soeharto hanya boleh ada satu "jenderal besar dari Jawa". Semua yang berpotensi jadi presiden harus direm dan digusur dari puncak ABRI. Benny Moerdani merangkap jabatan Pangab dan Pangkopkamtib karena minoritas beragama Katolik tidak mungkin jadi presiden.

Ia digusur pada 1988 karena menentang Sudharmono sebagai Wapres, tapi masih diberi jabatan Menhan, Robert Hefner menguak misteri Tragedi Mei 1998 mengacu dokumen konspirasi antara ormas berbasis agama dan korps militer elite sejak Januari 1998.

Setelah Soeharto lengser 21 Mei, tetap meletus tragedi Semanggi I, II lewat cara-cara intel, provokator dan kerusuhan. Saya sedih dan dari alam kekekalan, hanya bisa berdoa. Kenapa elite Indonesia masih gemar berpenyakit konspirasi busuk. Padahal, sudah reformasi dan bisa pilpres langsung. Kenapa tidak bersabar lima tahun untuk bertanding secara jantan, kesatria, sportif, bermoral, beretika. Jangan curang dan jangan ngambek kalau kalah lantas mau mengudeta dengan segala cara. Itu semua jelas bertentangan dengan moral dan jiwa Pancasila sejati.

Penulis adalah pengamat masalah nasional dan internasional

Last modified: 1/6/08

SUARA PEMBARUAN DAILY

THE GLOBAL NEXUS

Ben Anderson Soal Pengadilan Soeharto,

Seperti Ribut Masalah Selera Noraknya Hitler

Warta Berita Radio Nederland Wereldomroep,

Edisi: Bahasa Indonesia, Rabu 30 Agustus 2000

31 Agustus 2000 mungkin akan menjadi salah satu hari bersejarah baru bagi Indonesia, karena pada hari itu, paling sedikit seperti diumumkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 23 Agustus, dimulai pengadilan mantan Presiden Soeharto. Akhirnya, peradilan Indonesia yang semasa 32 tahun kekuasaan Soeharto terbukti tidak pernah mandiri dari kekuasaan mutlaknya, berani menyeruak tampil dengan wewenang yudikatifnya. Maka inilah kesempatan emas bagi jajaran peradilan Indonesia untuk membuktikan diri mampu menegakkan kedaulatan hukum.

Tetapi, tidak semua kalangan menyambut baik pengadilan bersejarah ini. Salah satunya adalah Profesor Benedict Anderson, indonesianis dari Cornell University di Ithaca, Amerika Serikat. Dalam sebuah mingguan ibukota Ben Anderson pernah menulis,

"Keributan mempersoalkan perkara korupsi Soeharto dan keluarga (seolah-olah kriminalitas Soeharto hanya sejenis kriminalitas Eddy Tansil) sama gilanya dengan keributan tentang banyaknya gundik Idi Amin, tentang pencolengannya Slobodan Milosevic, atau selera artistik Adolf Hitler yang norak. Bahwa kelas menengah Jakarta dan sebagian besar lapisan intelektual masih sibuk dengan isu duit yang dicolong "Pak Harto" (Duit kite, lo. Mungkin begitu impiannya), itu menunjukkan dengan jelas bahwa mereka belum mampu menghadapi realitas dan sejarah modern bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sikap burung unta, yang ngotot "mencemplungkan kepalanya" ke dalam lautan pasir, berbahaya sekali. Seorang intelek wicaksana pernah bersabda: mereka yang tak mau tahu masa lalu dihukum untuk mengulanginya. Mengerikan, bukan?"

Nada sinis pada peringatan di atas sebenarnya sulit dipahami kalau harus datang dari seorang yang selama 20 tahun lebih sempat dicekal oleh Soeharto untuk bisa masuk Indonesia. Untuk mengetahui alasan kesinisan ini kami menelpon Profesor Benedict Anderson di kantornya, di Ithaca, bagaimana pendapatnya mengenai dakwaan korupsi terhadap Soeharto itu?

Benedict Anderson [BA]:

Bagaimana pun saya kira ini paling gampang untuk elit. Jadi masalah korupsi itu masalah, ya, pribadi. Jadi, kalau dia diadili atas tuduhan ini, geng Orde Baru dan sebagian besar dari geng Reformasi akan merasa aman. Tapi kalau tuduhannya berbau politik dan kriminal, tentara bisa groggy, dan banyak orang yang sekarang berkaok sebagai kelompok Reformasi akan terpaksa melihat ke belakang. Karena bagaimanapun landasan era reformasi tetap apa yang terjadi di Indonesia pada tahun 60an.

Saya sudah pernah bikin perhitungan, bahwa kalau kita ikutkan orang Timtim, selama Harto berkuasa, paling sedikit 800 ribu manusia Indonesia mati secara tidak normal.

Itu suatu kriminalitas yang luar biasa. Tapi kalau itu dijadikan tuduhan terhadap Soeharto, banyak sekali orang lain yang harus terseret.

Radio Nederland [RN]: Anda mengatakan sebagai yang "paling gampang" dan "supaya orang lain tidak terseret", jadi seolah-olah orang lain ini tidak korupsi gitu?

BA: Bukan, maksudnya kalau masalah yayasan ini, atau yayasan itu menyelewengkan duit, itu yang lain-lain akan merasa sudah aman. Karena ini pasti kasus yang lama. Dan tingkat korupsi pada masa Soeharto begitu tinggi dan begitu meluas, sehingga kalau mulai diadili kasus-kasus korupsi, itu baru bisa selesai mungkin 60 tahun ke depan.

RN: Padahal menurut anda kasus-kasus non korupsi, kasus kejahatan politik yang anda bilang itu lebih penting ya ketimbang kasus korupsi?

BA: Ya, saya pernah menulis bahwa ribut masalah duit ini, duit itu dicolong sama Soeharto dengan tidak menghiraukan kriminalitas politik, itu seperti ribut masalah selera noraknya Hitler dan tidak menghiraukan pembunuhan massal yang dilakukan oleh Hitler. Jadi ini sangat tidak rasional dan sangat di luar proporsi.

RN: Dengan demikian menurut anda semua ini juga masih direkayasa ya, jadi hanya masalah korupsi, tapi bukan masalah kejahatan politiknya gitu. Maksudnya direkayasa itu diarahkan ke sana gitu, ya?

BA: Ya, karena kalau masalah pembunuhan yang pernah terjadi, pembunuhan di Aceh, di Irian, di Timtim sampai sekarang enggak pernah dihadapi secara jantan oleh elit Indonesia, apalagi yang sebelumnya. Jadi masalah petrus tahun 83, dan paling penting itu pembunuhan massal tahun 65-66, kan. Di mana Ansornya Gus Dur, di mana Bantengnya Megawati, di mana tentara, di mana banyak sekali orang ikut. Kalau masalah ini dibuka kembali, ya susah untuk mereka. Mereka harus menghadapi masa lalu mereka sendiri. Dan itu mereka enggak mau.

RN: Ada semacam sikap selektif gitu ya di kalangan elit politik Indonesia. Karena misalnya kalau kita membandingkan dengan kerusuhan tahun 98, yang mengarah pada lengsernya Eyang Soeharto, orang-orang Tionghoa banyak menjadi korbannya, perempuan-perempuan Tionghoa diperkosa segala macem. Itu kan terjadi semacam histeria massal, kaget semua. Tapi, kenapa kok menurut anda berhenti di situ saja? Orang-orang kok tidak menoleh lebih jauh lagi?

BA: Well saya kira mungkin sebagian karena timingnya (saatnya, Red.), karena kriminalitas ini dianggap sebagai kriminalitas terakhir geng Soeharto yang setelah itu jatuh. Jadi mereka begitu happy (gembira, Red.) dengan dilengserkannya Soeharto sehingga apa yang terjadi sebelumnya enggak usah banyak dipikirkan. Tetapi jelas kalau kerusuhan itu diselidiki bener-beneran, ya itu pasti tentara kan menjadi biangnya. Seperti banyak sekali kasus di Indonesia, kan?

Di Timtim itu sampai sekarang belum ada investigasi yang bener-beneran tentang apa yang terjadi. Enggak ada orang yang tanggung jawab atas apa yang terjadi, enggak ada orang yang dihukum karena itu. Apalagi masalah perkosaan terhadap wanita-wanita Tionghoa yang sebagian besar pasti dikerjakan oleh preman-preman anu, yang dekat dengan istana, dan Prabowo, dan sebagainya. Jadi, Soeharto sendiri enggak bisa begitu brutal dan begitu kriminal kalau dia tidak menjadi jenderal di antara sekian banyak jenderal dengan loyalitas angkatan darat di belakangnya. Jadi membongkar apa yang terjadi dulu, itu membongkar noda-noda yang besar sekali dalam image (citra, Red.) dan self respect (harga diri, Red.) angkatan darat.

RN: Ya. Di Indonesia ini, para korban Orde Baru, misalnya yang diorganisir oleh Ibu Sulami itu kan mulai aktif, Ben. Bahkan hari-hari ini, Madame Danielle Mitterand, istrinya mendiang Presiden Prancis Francois Mitterand berkunjung ke Indonesia bertemu dengan Ibu Sulami segala. Nah itu ada kan semacam perlawanan atau usaha untuk minta keadilan pada periode itu Ben?

BA: Memang ada. Walaupun secara resmi missinya Bu Sulami itu bukan untuk menyeret orang ke pengadilan, tetapi untuk mengetahui berapa banyak orang yang mati, matinya di mana, caranya bagaimana dan sebagainya. Jadi, itu semacam riset daripada semacam interogasi. Dan lama-lama saya kira juga orang-orang bekas Tapol akan buka mulut, akan menulis dan sebagainya. Tapi ini proses yang lama. Dan toh mereka menghadapi realitas bahwa sistem hukum di Indonesia itu kacaunya bukan main, korupnya bukan main. Jadi selama Mahkamah Agung, selama Pengadilan Tinggi dan sebagainya begitu brengsek, mereka juga tidak punya harapan.

Pinochet Iya, kenapa Soeharto Enggak?

RN: Lalu kalau kita bandingkan dengan Cile gimana Ben? Kan mantan diktator militer Cile ini, Jenderal Augusto Pinochet akhirnya dicabut kekebalan politiknya sebagai senator seumur hidup dan dia bisa diadili. Nampaknya memang di Cile hasrat untuk memperoleh keadilan dengan masa lampau itu lebih besar ya katimbang di Indonesia?

BA: Well, ada bedanya juga. Barusan saya ke Peru dan bicara dengan sejarawan-sejarawan Cile yang kebetulan berkunjung ke sana. Mereka sangat anti Pinochet. Terus saya tanya jumlah total korban Pinochet, berapa orang yang dibunuh? Mereka bilang, "Menurut perhitungan kami itu kira-kira 3000 orang." Sedangkan korban tentara di Peru, selama Sendero Luminoso, dari pihak tentara paling sedikit 30 ribu. Tapi enggak ada orang yang omong perkara itu. Jadi jumlahnya di Cile tidak begitu besar, tapi itu menjadi sangat terkenal karena korbannya intelektual-intelektual, orang-orang kelas menengah dan sebagainya. Sedangkan di Peru yang dibunuh itu ya, petani-petani, sebagian besar.

Ini masalahnya di Indonesia juga. Korban 65-66 ya tentunya banyak orang kader-kader PKI. Tapi sebagian besar, mungkin 90%, itu orang-orang di pedesaan, di mana orang Jakarta juga enggak perduli. Di mana pun ini masalah siapa yang menjadi korban. Itulah yang penting.

Jadi si Pinochet bisa terseret, sebagian karena ia sendiri dengan bodonya pergi ke Inggris di mana dia bisa ditangkap, kan. Kalau dia tetap di Cile saya enggak percaya bahwa dia sampai kehilangan imunitasnya. Saya juga yakin ada semacam deal (kesepakatan, Red.) di belakang layar antara Inggris dengan Cile. Jadi menteri dalam negeri Inggris melepaskan Pinochet supaya tidak diseret ke Spanyol, tetapi saya yakin bahwa diem-diem pemerintah Cile berjanji bahwa dia akan diurusin bener-bener di Cile sendiri. Jadi apa yang terjadi di Inggris memaksa pemerintah Cile untuk bertanggung jawab, karena sebenarnya mereka takutnya bukan main.

Bagusnya Soeharto mau diobati di luar negeri, lalu ditangkap. Nah, baru mungkin ada perbaikan.

RN: Ya, jadi menurut anda yang ideal adalah memancing Soeharto supaya pergi ke luar negeri ya?

BA: Well, ini omong secara kelakar, karena dia sudah tahu sekarang itu resikonya besar, kecuali kalau dia berobat ke Jepang. Kalau di Eropa atau Amerika, susah.

RN: Kalau gitu, kembali kepada kasus Cile tadi, nampaknya Indonesia ini lebih mirip dengan Peru di mana banyak yang mati itu adalah penduduk pendesaan dan orang miskin, sehingga kesimpulannya keadilan ini masih milik orang kaya dan orang perkotaan ya?

BA: Oh iya, di mana pun. Saya selalu heran dulu waktu nginterview (wawancara, Red.) orang-orang yang pernah menjadi Tapol di Indonesia. Semua mengakui bahwa orang yang paling disiksa, yang paling berat hukumannya justru yang kecil-kecil, anak Pemuda Rakyat, dan sebagainya. Sedangkan tokoh-tokoh besar, seperti Sudisman, yang seharusnya tanggung jawabnya paling besar justru tidak disiksa. Saya kira ada banyak faktor dalam hal ini. Tapi sebagian adalah, bagaimanapun Sudisman masuk lapisan intelektual, lapisan priyayi kecil, dan sebagainya. Ini tidak logis. Jadi justru orang yang tinggi seharusnya dapat hukuman yang paling berat, bukan yang kecil-kecil. Tapi dalam realitasnya justru sebaliknya. Ini bukan hanya di Indonesia yang terjadi demikian. Ini memang sering terjadi di manapun di dunia, aneh.

Presiden Punya Premannya

RN: Kalau begitu menurut anda adakah keterkaitan antara masa lampau Indonesia ketika Orde Baru tampil ini, dengan kekerasan yang sampai sekarang tidak pernah berhenti ini, di Maluku, kemudian di Aceh. Apakah menurut anda keduanya berkaitan?

BA: Saya kira ada. Tetapi kita harus ingat bahwa Revolusi 45 sendiri itu penuh kekerasan. Terus Darul Islam pada tahun 50an itu cukup banyak kekerasan. Kahar Muzakar banyak kekerasannya. Jadi ini bukan 100% baru. Tetapi yang penting, yang terjadi selama Orde Baru adalah sekelas manusia yang merasa diri di atas hukum. Jadi tentara dengan OK dari Soeharto bisa buat apa saja untuk kepentingan negara di mata mereka sendiri. Jadi mereka enggak usah takut diseret ke mana-mana, diadili dan sebagainya. Mereka betul-betul menjadi monster. Mulai di Timtim, terus dari Timtim itu menjalar ke tempat lain. Petrus itu juga satu contoh.

Selain itu sistem pengadilan, sistem hukum di Indonesia, itu sudah hopeless (tak bisa diharapkan, Red.). Jadi orang-orang merasa bahwa kalau mereka mau membela diri atau mencari selamat, kalau mau melawan, mereka harus pake cara-cara yang sama. Selain itu terus fenomena premanisme yang pada 10 tahun terakhir ini berkembang dengan sangat cepat, di mana mulai dengan pemerintah, Ali Moertopo dan sebagainya. Lama-lama itu PDI punya premannya, Islam punya premannya, presiden punya premannya.

Sering masalah-masalah, seperti di Maluku, sebenarnya mulai di Jakarta. Waktu itu terjadi saingan antara geng Kristen dengan geng Islam perkara tempat judi dan sebagainya di Kota. Orang-orang Ambon Kristen kalah, terus mereka pulang ke Ambon dan mulai balas dendam di sana. Jadi, kultur premanisme, kultur di atas hukum di kalangan tentara, kultur kediktaturan semua ikut menjadi sebab musabab situasi seperti sekarang ini.

RN: Kalau begitu akankah ada semacam jalan keluar kalau kita menegakkan apa yang disebut Gus Dur kedaulatan hukum, jadi menaruh semuanya di bawah hukum. Apakah anda setuju kalau itu dianggap sebagai langkah pertama yang paling bisa dikerjakan?

BA: Well itu yang paling penting, tetapi justru itu yang paling sulit. Karena kalau lihat korps jaksa, korps polisi, korps hakim itu keroposnya minta ampun. Jadi pembersihan besar-besaran di lembaga-lembaga ini sangat perlu. Tetapi resikonya untuk Gus Dur itu tinggi juga. Marzuki Darusman sudah janji akan membersihkan Kejaksaan Agung, tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda yang jelas bahwa itu sedang dikerjakan. Seharusnya semua anggota Mahkamah Agung dipensiunkan, kalau enggak diadili. Tapi itu juga belum dilaksanakan. So, it's very difficult, ssssuuuulllitttt sekali. Resikonya besar. Tapi kalau enggak dijalankan ini akan tambah parah.

RN: Kalau saya boleh berpaling ke negara-negara Asia Tenggara lainnya, ya. Indonesia ini kan bukan satu-satunya negara yang kekerasan itu selalu nampak menonjol. Bagaimana dengan Filipina atau Thailand, menurut anda?

BA: Well, Filipina dalam banyak hal mirip. Artinya sistem hukumnya brengseknya bukan main. Korupsinya bukan main. Jadi, kalau punya duit, apa saja tindakan kriminalmu, kamu akan selamat. Dan kekerasan yang besar-besaran terjadi di daerah Selatan antara Kristen dan Islam. Sudah 20 tahun terjadinya. Tetapi di tempat-tempat lain, dengan hampir selesainya gerakan gerilya Komunis, boleh dikatakan bahwa masyarakatnya lebih homogen, jadi 90% Katolik. Kekerasan atas dasar agama memang ada, tetapi daerahnya terbatas. Bagaimanapun dengan jatuhnya Marcos tentara juga lama-lama mundur. Dan memang sampai sekarang tidak pernah ada kediktaturan militer di Filipina. Jadi itu sesuatu perbedaan besar. Marcos itu orang sipil.

Kalau di Muangthai situasinya lebih baik. Polisinya sangat dibenci, dan banyak korupsinya. Tetapi selama 15 tahun belakangan ini tentara berangsur-angsur dipinggirkan dari arena politik oleh kelompok kapitalis besar, kelompok raja, kelompok intelektual, dan sebagainya. Tapi harus diakui bahwa kekerasan yang paling terkenal dalam sejarah moderen Muangthai, yaitu pembunuhan massal di Universitas Thammasat pada tahun 76, sampai sekarang tidak pernah diperiksa, tidak ada orang yang diadili, dan sebagainya, walaupun semua orang tahu siapa yang membuatnya. Tetapi elit politik rupanya merasa bahwa kalau masalah ini dibongkar bisa merembet ke mana-mana, itu berbahaya, jadi dipetieskan. Kraton juga ikut main waktu itu.

RN: Ya, jadi itu soal militer ya. Tapi bagaimana dengan soal premannya?

BA: Well di Muangthai premanisme ada. Tapi civil society (masyarakat sipil, Red.) lebih kuat dan kelas menengah tidak suka sama premanisme. Jadi, itu faktor lokal, bukannya faktor nasional. Di Filipina banyak sekali geng-geng, tetapi semua geng-geng ini juga bersifat lokal. Tidak menentukan politik di tingkat nasional.

Kita ambil suatu contoh. Pemuda Pancasila. Walau pun sekarang seperti sudah mau keok, tetapi pada masa jayanya, itu organisasi nasional. Jadi punya cabang di mana-mana, di seluruh Indonesia. Memeras kiri kanan. Di Muangthai atau Filipina, sama sekali nggak ada preman tingkat nasional yang dilindungi oleh pemerintah, seperti itu. Itu agak unik. Jadi peranan gengster-gengster kelas nasional. Gengster di Muangthai dan gengster di Filipina, ya, bersifat lokal. Itu satu perbedaan besar.

RN: Dengan demikian di kedua negara ini masalah penegakan hukum ini tidak sebesar di Indonesia ya?

BA: Tidak sebesar di Indonesia.

Mengganggu Rasa Keadilan Orang Indonesia

RN: Anda juga mengatakan, di Indonesia ini orang tidak berpikir tentang masa lampaunya. Lalu kan orang juga mengerti, kalau masa lampau ini tidak diselesaikan, orang akan dihukum untuk mengulanginya lagi. Anda juga pernah menulis soal ini. Kemungkinan itu tetap ada di Indonesia?

BA: Well, bisa juga. I mean (maksud saya, Red.), kalau umpamanya orang seperti Benny Moerdani ditangkap dan diadili, walaupun mungkin pada akhirnya dia bisa dimaafkan oleh Presiden dengan amnesti, tapi paling sedikit pengadilannya akan membuka, untuk koran dan sebagainya, segala macam kekerasan yang pernah terjadi. Jadi akan menggugah kesadaran orang Indonesia tentang apa yang terjadi pada masa lampau. Orang seperti Benny Moerdani, Harto, biarpun mereka dieksekusi, toh mereka tidak bisa menghidupkan kembali ratusan ribu korban kan. Tapi paling sedikit, dengan pengadilan demikian, negara dan bangsa Indonesia akan terpaksa menghadapi apa yang terjadi dan memikirkan masa lalu mereka sendiri. Jadi, sebagai masalah anu, conscience, kan?

RN: Masalah hati nurani, ya?

BA: Ya, bahwa orang yang sekuat itu bisa diadili, bisa dipaksa untuk bicara tentang apa yang telah terjadi, biarpun membela diri dan sebagainya, saksi-saksi datang ke depan membeberkan pengalaman mereka, dan sebagainya. Dokumen-dokumen akan dikeluarkan dari arsip-arsip. Ini suatu proses yang bagaimanapun juga penting. Biarpun pada akhirnya mereka enggak dihukum, itu enggak apa-apa. Karena bagaimana pun kedua-duanya akan diambil Tuhan, kan. Kedua-duanya tua dan groggy.

Juga dalam kasus Pinochet. Mereka pasti mengira bahwa dia tidak bisa hidup beberapa lama lagi kan. Dia sudah sakit, sudah ada masalah ini, masalah itu. Mungkin juga ada sebagian orang Cile yang mengharapkan bahwa dia cepat-cepat mati supaya enggak diadili. Tapi prinsipnya bahwa dia bisa diadili dan dipaksa untuk memberi semacam tanggung jawab terhadap tindakannya, saya kira untuk kesehatan moral bangsa Cile, itu penting.

RN: Sepenting itu juga mengadili Soeharto dengan tuduhan pelanggaran hak-hak asasi manusia bagi kesehatan moral bangsa Indonesia, ya?

BA: Iya, karena kalau menghukum preman ini, preman itu padahal Harto masih prei, dan sekaligus mengetahui bahwa kriminal besar masih enak-enak. Itu kan juga mengganggu rasa keadilan orang Indonesia, kan?

Saya kasih contoh, bangsanya si Yoris, yang dulu polisi enggak berani tangkap. Seandainya dia ditangkap dan diadili, dia orang kecil sebenarnya. Orang mungkin akan senang sekali kalau dia diadili. Tetapi, bagaimana pun dia cuma pionnya Harto, kan? Jadi orang akan merasa, oh kok Yoris bisa dihukum, tapi bosnya, otaknya, kok enggak, itu enggak fair, kan?

Demikian Profesor Benedict Anderson, pakar Indonesia dari Cornell University di Ithaca, Amerika Serikat. Profesor Anderson adalah salah satu penulis Cornell Paper, karya akademis pertama yang meragukan versi Soeharto atas Peristiwa G30S. Sejak itu, Soeharto melarangnya datang ke Indonesia, dan Ben Anderson, begitu panggilan akrabnya, melebarkan sayap. Ia tidak hanya menekuni Indonesia, tetapi juga Filipina dan Muangthai. Kepiawaian Prof. Anderson pada tiga negara itu terlihat pada buku terakhirnya, The Spectre of Comparison, yang menelaah dan membandingkan nasionalisme, budaya dan sejarah Asia Tenggara dan dunia.

__._,_.__

MANAI SOPHIAAN : KEHORMATAN BAGI YANG BERHAK

Yayasan: MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA
Jakarta, 1994

BAB XI   CATATAN AKHIR:  SEBERKAS TEKA-TEKI

SEWAKTU hendak mengakhiri tulisan ini, kondisi di Indonesia kokoh bertahan pada penilaian tunggal mengenai "Gerakan 30 September 1965". Gerakan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab PKI, apalagi tokoh-tokohnya yang diadili, mengakui demikian.

Namun ironisnya, Sukarno, Presiden Republik Indonesia waktu itu, juga harus ikut bertanggungjawab, dituduh ikut terlibat gerakan yang hendak menjatuhkan kekuasaannya sendiri (coup d'etat). Sebuah logika aneh yang direkayasa.

Penilaian ini sudah baku dan tidak kunjung surut sampai seperempat abad lebih lamanya. Sampai-sampai K.H. Abdurrahman Wahid, ketua Umum Pengurus Besar NU, penerima Magsaysay Award 1993, menganggap sangat menyedihkan bahwa tregedi 1965 itu tidak pernah muncul dalam teater kita 83). Karena teater bisa mengungkapkannya secara utuh dan lebih transparan.

83) "Kompas" 21 Oktober 1993

Penilaian tunggal yang selalu dinyatakan dalam "paduan suara", menyebabkan dilupakannya pertanyaan mendasar: Mengapa akan terjadinya Gerakan 30 September 1965 sama sekali tidak sempat diantisipasi oleh Inteligen ABRI, sehingga tidak ada pula tindakan preventif untuk menangkalnya?

Kenyataan ini sangat rumit untuk dimengerti bisa terjadi dalam sistim Inteligen kita, karena persiapan gerakan, cukup transparan.

Statement terbuka anggota Politbiro CC PKI, Anwar Sanusi, sebelum kejadian, yang menyatakan bahwa ibukota sudah hamil tua dan paraji (bidan) sudah tersedia untuk menolong kelahiran bayi yang ditunggu-tunggu, seharusnya dapat dianalisis oleh Intel ABRI, apa yang tersirat di balik kata- kata itu, mengingat situasi politik sudah begitu panas.

Juga pidato ketua Politbiro CC PKI, D.N. Aidit pada penutupan kongres Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), sebuah organisasi kemahasiswaan yang berafiliasi dengan PKI, 28 September 1965 di ISTORA Senayan, menganjurkan kepada CGMI yang menuntut pembubaran Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), supaya membubarkannya sendiri saja, karena Pemerintah tidak mau melakukannya,  seharusnya sudah diantisipasi sebagai satu tantangan terbuka.

Di samping itu, Mayor Jenderal Sugandhi yang pada waktu itu Kepala Penerangan HANKAM, seperti pengakuannya sendiri kepada tim pemeriksa yang menginterogasinya, juga sudah mengetahui akan terjadinya coup d'état, yang disampaikan oleh D.N. Aidit kepadanya 3 hari sebelum peristiwa. Dengan keterangan ini saja, sebetulnya G30S bisa dicegah sebelum meletus.

Sedang issue "Dewan Jenderal" hendak melakukan coup, sudah lebih lama didesas-desuskan di masyarakat, ehingga sudah harus dipertimbangkan apa tujuan desas-desus itu.

Semua ini merupakan petunjuk yang lebih dari cukup untuk menarik kesimpulan bahwa ada sesuatu yang akan terjadi.

Atau apakah memang ada kesengajaan meloloskan terjadinya G30S, meski pun dengan mengorbankan 6 Jenderal, agar ada alasan yang kuat untuk menghancurkan PKI dan menggulingkan Sukarno, seperti yang dikehendaki oleh Amerika?

Oleh karena itu, keterlibatan Amerika Serikat dalam penyusunan skenario ini, patut dipertimbangkan. Kegiatan Marshall Green, Duta Besar Amerika di Jakarta waktu itu, sangat mencurigakan.

Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk urusan Asia Timur dan Pasifik (1964-1969), illiam P. Bundy dalam kata pengantarnya pada penerbitan buku karya Marshall Green, "Dari Sukarno ke Soeharto" menulis,..... "apa yang dilakukan oleh Pemerintah AS di Indonesia sejak pertengahan tahun 1965 hingga 1968, ialah pada dasarnya mengikuti nasehat Marshall Green mengenai pendekatan pokok dan beberapa hal lainnya tentang bagaimana melaksanakan pendekatan itu. Cerita itu dapat disebut keberhasilan suatu Misi yang membuat "Indonesia" menjadi kisah keberhasilan yang sejati".84)

84) Marshall Green, Dari Sukarno ke Soeharto, hal. 164

Pengakuan yang lain datang dari wartawan Amerika, Arnold G. Brackman. Ia menulis: "Apa yang terjadi di Indonesia pada hari-hari pertama yang menentukan dalam bulan Oktober 1965, mungkin yang paling mencolok dalam zaman ini di Asia sejak Mao bangkit berkuasa di daratan Cina pada 1949" 85).

85) Arnold G. Brackman, The Communist Collaps in Indonesia, hal. 1

Meski pun demikian, Marshall Green merasa perlu mengatakan bahwa AS tidak terlibat di Indonesia, hanya memperoleh manfaat besar dari hilangnya kekuatan komunis di negeri itu. Ia mengutip tulisan Lektor Kepala H. W. Brands dari Texas A & M University dalam Journal of American History (Desember 1989) bahwa Amerika Serikat tidak mendongkel Sukarno dan tidak bertanggungjawab terhadap ratusan ribu jiwa yang tewas dalam penumpasan PKI. Oleh karenanya, kata Green, "kita tidak punya alasan untuk meminta maaf karena masa lampau".

Sangkalan Marshall Green cukup berani, karena bukti-bukti yang diungkapkan dalam dokumen-dokumen yang dikutip dari Presiden Johnson Library yang sudah diumumkan di Amerika, justru mengungkapkan keterlibatan AS di Indonesia.

Bahkan menurut Russel H. Fifield dalam bukunya Southeast Asia in United States Policy (hal. 404-440), untuk menangkal perkembangan yang mengkhawatirkan di Indonesia, antara 1959- 1960 ahli-ahli strategi Amerika dan para Jenderalnya mengadakan 7 kali pertemuan. Council on Foreign Relations mendirikan apa yang inamakan Study Group on Southeast Asia in U.S. Policy. Itulah rancangan awal berdirinya ASEAN yang disiapkan oleh Amerika, kemudian diresmikan pada bulan Agustus 1967 di Bangkok, di mana Indonesia masuk di dalamnya.

MANAI SOPHIAAN : KEHORMATAN BAGI YANG BERHAK

Yayasan: MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA
Jakarta, 1994

BAB X  PNI YANG MALANG

SEBUAH film dokumenter yang diproduksi oleh ABC melukiskan kegiatan CIA di berbagai negara, dengan sasaran pokoknya menghancurkan komunis, bukan saja di negara-negara sosialis Eropa Timur dan Cina, tapi juga di negara-negara bukan komunis yang kuat partai komunisnya, seperti Italia dan Indonesia.

Mengenai Indonesia, film ini merekam ulang kunjungan Bung Karno ke Uni Sovyet dan Cina pada tahun 1956, di mana dilukiskan Bung Karno bermesraan dengan komunis. Tentu saja gerak-gerik Bung Karno dibayangi terus oleh CIA, bahkan merupakan obsesi yang makin lama makin memuncak dan akhirnya bermuara pada Gerakan 30 September yang membawa CIA kepada kemenangan sempurna di Indonesia. Untuk kemenangan itu, Presiden Richard Nixon (AS) menilai bahwa perubahan politik di Indonesia tahun 1966, merupakan kemenangan terbesar bagi  Amerika di Asia Tenggara, sesudah sebelumnya mengalami kekalahan yang memalukan di Vietnam.

Tampil sebagai salah satu narrator pada bagian mengenai Indonesia, Dewi Ratnasari (istri Bung Karno wanita Jepang) yang berpindah-pindah tinggal di Amerika, Perancis  dan Jepang. Ia mengemukakan bagaimana kegiatan CIA menggulingkan Sukarno sambil mengemukakan pula bahwa dalam penumpasan Gerakan 30 September 1965, dua juta rakyat Indonesia dibantai. Mengenai pembantaian ini, pers atau penulis-penulis Barat hanya mencatat angka 500.000, meski pun angka yang lebih kecil ini, sudah lebih dari cukup untuk mendirikan bulu roma, namun tidak terlalu diributkan.

Hardi, SH., salah satu ketua PNI dalam periode 19631966, bercerita bahwa pada bulan Mei 1965 ia merasa sangat gelisah melihat pesta peringatan 45 tahun berdirinya PKI. Waktu itu sinarnya sang surya mulai galak menggarang warga ibukota. Tapi sekali-sekali tampak langit kelabu sebagai tanda peralihan ke musim kemarau. Dalam pikirannya, suatu kekeringan dalam politik pun akan datang,  kegersangan politik akan muncul, di mana PKI akan melancarkan perebutan kekuasaan. Ia berpikir dan berpikir terus. Satu firasat semakin merasuk pikirannya, apakah ini sekedar bayangan atau impian tanpa sadar.

Tapi yang mendorong timbulnya firasat itu, ialah keinginannya memperoleh kesempatan bertemu muka dengan Bung Karno.

Pada 18 Mei 1965, ia diterima oleh Bung Karno, katanya di kamar tidurnya di Istana Merdeka. Maka disampaikanlah perhitungan politiknya bahwa PKI akan merebut kekuasaan dengan mengemukakan sebagai alasan, terjadinya peristiwa Bandar Betsi di mana seorang Pembantu Letnan dibunuh oleh BTI karena sengketa tanah, aksi  sepihak yang dilancarkan oleh BTI di Klaten (Jawa Tengah) dan Banyuwangi (Jawa Timur) melawan pemilik tanah anggota-anggota PNI. Semua itu adalah senamsenam revolusioner yang merupakan persiapan menuju perebutan kekuasaan.

"Kita semua khawatir negara Rl yang Pancasila, mau dirubah menjadi negara komunis, maka kita pasti akan mengalami malapetaka dan perang saudara", kata Hardi kepada Bung Karno.

Lalu Bung Karno minta, supaya ia berjuang terus dan "baik juga sekali-sekali datang ke mari berbicara dengan saya". kata Bung Karno kepadanya menurut Hardi.

Hardi mengatakan, Bung Karno tidak mengoreksi atau menyanggah pendapat ini. Malah kata Bung Karno - Menurut Hardi -, "Ya, jika begitu, saya dapat mengikuti dan mengerti perasaanmu".</