What are tags? You can give your posts a "tag", which is like a keyword. Tags help you find content which has something in common. You can assign as many tags as you wish to each post.
View posts by people in your network with tag soekarno
Ada satu soal yang selalu mengganjal kebanyakan orang apabila membincangkan Tan Malaka, yakni apakah dia seorang nasionalis atau komunis?
Jika pertanyaan itu terjawab, sangatlah relevan menghubungkan pemikiran dan sosok Tan Malaka pada hari- hari peringatan Kebangkitan Nasional sekarang ini.
Manusia Tan Malaka adalah contoh pemimpin yang berjuang dan melahirkan gagasan bernas untuk kesejahteraan bangsa tanpa pamrih. Secara sosiologis, Tan Malaka bukanlah seorang komunis, tetapi perantau yang telah dibekali dasar keislaman yang kuat dari alam Minangkabau. Sebagai perantau berpendidikan, ia berpikir dinamis, selalu mempertanyakan dan mencari gagasan baru untuk bangsanya yang sedang dijajah. Mempertanyakan adalah melakukan kritik tentang apa saja di luar logika dan kepatutan, dan karena itu pula Tan Malaka sangat percaya kepada kekuatan dialektika berpikir persoalan kemasyarakatan dapat dipecahkan dengan baik.
Bagi para pelajar Islam di Ranah Minang (Padang Panjang, Bukittinggi, dan Padang) yang gandrung perubahan tahun 1920-an dan masuknya pemikiran modern Islam Muhammad Abduh dan Kemal Ataturk dari Timur Tengah, rasionalitas gagasan Tan Malaka bagai yang ditunggu-tunggu. Pemuda dan pelajar memakainya sebagai upaya menentang penjajahan dan pemikiran kolot. Berpikir maju dan radikal ini bagaimanapun menimbulkan konflik di antara para tokoh pembaru pendidikan sebelumnya dan para pelajar Islam—dan para pakar menyebutnya para pelajar tersebut bagian dari Kiri-Islam dan tentu saja bukanlah berfaham komunis, atau sebagaimana komunisme yang kita persepsikan dewasa ini.
Sebagaimana dikatakan Hassan Hanafi al Yassar al Islam tentang Kiri-Islam, sebenarnya prinsip sosialisme yang ada dalam Al Quran dan Nabi Muhammad telah mengkhotbahkan sejak 12 abad sebelum Marx dilahirkan.
Sambutan luar biasa pelajar Thawalib di Sumatera Barat terhadap Tan Malakaisme tanpa kehadiran sosoknya di sana membuktikan juga adanya benang merah keislaman, keminangkabauan, dan Tan Malaka. Karena itulah Partai Rakyat Indonesia (Pari), Volksfront, Persatuan Perjuangan, adalah bagian sikap perjuangan pemuda di sana.
Ketidaksetujuan Tan Malaka terhadap pemberontakan Silungkang (1927) dan pemberontakan Banten (1926)—yang sesungguhnya adalah gerakan pemuda Kiri-Islam bercampur dengan unsur PKI—menunjukkan Tan Malaka sebenarnya lebih rasional dan bukanlah bagian dari PKI, sebagaimana yang dituduhkan Pemerintah Hindia Belanda.
”Madilog”
Dialektika berpikir itulah yang menjadi landasan berpikir Tan Malaka dalam buku Madilog (Materialisme-Dialektika-Logika). Katanya, logika dan dialektika bergantung pada materialisme, sebaliknya materialisme bersangkut paut dengan dialektika dan logika.
Matter atau benda memiliki sifat bergerak takluk pada hukum gerakan (dialektika) dan hukum berhenti, yakni logika. Dasar berpikir demikianlah yang membuat Tan Malaka berbeda pendapat dengan Stalin. Ia lebih menitikberatkan cara berpikir dalam berjuang. Cara berpikir yang dimaksud adalah dinamika hukum berpikir, suatu yang berubah mengikuti dialektika. Madilog merupakan cara berpikir untuk menjawab persoalan masyarakat tanpa dogma.
Jika Stalin menganggap pan-Islamisme merupakan bentuk kolonialisme, Tan Malaka membantahnya sebagai kekuatan dan ideologi. Menurut Tan Malaka, tidaklah perlu menerjemahkan pan-Islamisme sebagai urusan khalifah di dunia Arab saja, tetapi juga perjuangan kemerdekaan untuk bangsa-bangsa Muslim yang tertindas di mana saja. Bukti praktik cara berpikir itu tampak pula ketika PKI memberontak di Madiun (1948), Tan Malaka dengan Persatuan Perjuangan tetap tidak menjadi bagian dari Muso dan Alimin. Dia dan pasukannya tetap berperang menghadapi agresi Belanda. Maka sangat disayangkan TKR waktu itu kemudian membunuhnya di sebuah desa di Kediri (1949) dan menghilangkan jejaknya dengan sengaja.
Selama 20 tahun berpetualang sebagai orang pelarian dan 10 tahun di Tanah Air, lalu melahirkan gagasan-gagasan brilian, seperti Naar de Republiek Indonesia (1924) yang mendahului Hatta dan Soekarno (Mencapai Indonesia Merdeka, 1930 dan Kearah Indonesia Merdeka, 1932), Madilog, Gerpolek, Merdeka 100%, Dari Penjara ke Penjara, Massa Aksi, Uraian Mendadak, dan puluhan tulisan lainnya, bertumpu pada bagaimana membebaskan bangsanya dari kolonialisme. Tan Malaka tidak hanya bicara, tapi dengan bukti, ia bukanlah pemimpin flamboyan dan gagah di podium, tetapi ia membangun sekolah rakyat di Semarang, Purwokerto, Bandung, Yogyakarta, dan Batavia, selama dua tahun di Jawa sebelum dibuang ke Belanda (1922).
Tan Malaka konsekuen dengan sikapnya yang tidak memercayai politik kompromi (diplomasi) yang dijalankan Hatta dan Syahrir yang hanya menguntungkan Belanda—bagi saya cukup sudah bukti Tan Malaka adalah seorang nasionalis sejati daripada seorang komunis. Kita harus menerimanya bahwa marxisme telah juga dipakai para pejuang yang lain (Soekarno, Hatta, Syahrir, dan lain-lain) dalam memerdekakan bangsa.
Merdeka 100 persen adalah sikap politik dan ekonomi Tan Malaka yang dapat disarankan menjadi bahan bacaan bagi para pemimpin sekarang ini. Berdaulat sepenuhnya secara politik dan ekonomi, artinya bebas dari intervensi kekuasaan dan kekuatan ekonomi asing sebagaimana yang dinyatakan Persatuan Perjuangan di Purwokerto 5 Januari 1946, 62 tahun lalu.
Rakyat Indonesia jangan terancam kemerdekaan dan kemakmurannya. Barang impor tidak harus menyaingi industri dalam negeri. Kalau perlu dilarang sama sekali. Kekayaan penjajah Belanda yang telah berkuasa selama 350 tahun tidak perlu lagi dihiraukan dengan diplomasi, pemerintah haruslah menyita kekayaan itu bagi kemakmuran rakyat. Karena itulah, untuk mengawasi modal asing, kita harus merdeka 100 persen.
Dalam bidang ekonomi, jelas sekali Persatuan Perjuangan/ Tan Malaka mempertanyakan Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu secuil contoh konsep kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi Tan Malaka yang selalu aktual sampai sekarang.
Apakah yang dimaksud dengan ”dikuasai” itu adalah dikelola negara? Kalau begitu, apakah kelak negara akan menerima modal asing memasuki perusahaan yang dikuasai negara? Kalau ya, bagaimana kedudukan modal asing itu terhadap negara?
Sejarah telah membuktikan, era Soekarno tanpa/sedikit modal asing, era Soeharto perekonomian dikuasai ”keluarga” dan kapitalis konco (ersatz capitalism), dan era setelah reformasi ekonomi serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dijual dan dikuasai modal asing. Rakyat di mana? Pikiran-pikiran Tan Malaka tetap masih relevan untuk dirujuk kembali para pemimpin kita.
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
Istilah "sejarah teks" adalah terjemahan bebas oleh penulis untuk konsep hermeneutik yang lebih dikenal dalam versi bahasa Jerman sebagai Redaktionsgeschichte atau sejarah redaksi.
Konsep ini menegaskan bahwa setiap teks yang diproduksi dalam kebudayaan selalu mempunyai semacam riwayat hidup berupa sejarah penyusunan, kodifikasi, perubahan, atau revisi redaksi
dan mungkin juga
otorisasi teks yang terjadi dari waktu ke waktu.
Mengetahui sejarah redaksi ini merupakan sebuah prasyarat penting untuk menyimak makna teks itu dalam hubungan dengan konteks penciptaan atau penyusunannya karena sering terjadi pergantian atau pertukaran semantik, penambahan anotasi, penyisipan bagian-bagian baru dalam editing, perbaikan sintaksis atau modulasi stilistik, yang mengakibatkan pergeseran makna atau perubahan tekanan pada berbagai bagian teks itu.
Sudah jelas Pancasila adalah sebuah teks utama untuk Indonesia.
Dalam sejarah redaksinya, tanggal 1 Juni 1945 menjadi sebuah momen yang amat penting karena pada hari itu Pancasila dikemukakan kepada suatu publik politik untuk dipertimbangkan, diuraikan masing-masing silanya secara rinci, dan didemonstrasikan keseluruhannya sebagai suatu konfigurasi pemikiran yang utuh.
Soekarno sebagai penggagas dan juru bicaranya pada waktu itu dengan tegas memberikan dua kualifikasi utama kepada Pancasila, yaitu kedudukannya sebagai dasar filsafat negara (philosophische grondslag) dan fungsinya sebagai suatu pandangan (tentang) dunia (Weltanschauung).
Soekarno dalam pidato yang bersejarah itu menyamakan begitu saja dasar filsafat negara dan suatu pandangan dunia.
Patut dicatat bahwa pandangan dunia, yaitu world view atau Weltanschauung diperlakukan dalam ilmu-ilmu sosial sebagai pokok kajian dan penelitian ilmu-ilmu budaya.
Clifford Geertz, misalnya, melihat world view sebagai gagasan orang-orang dalam suatu kelompok budaya tentang dunia yang mereka hadapi dan hayati, berupa ikhtisar kompleksitas dunia itu dalam beberapa gambaran yang disederhanakan: apakah dunia itu pada dasarnya baik atau jahat, real atau maya, abadi atau sementara, merupakan tempat persinggahan sejenak atau tempat orang mengolah nasib dan membangun masa depannya.
Sosiolog Jerman-Inggris, Karl Mannheim,
berbicara tentang Weltanschauung eines Zeitalters atau pandangan dunia dalam suatu kurun waktu sejarah, jadi mirip dengan suatu semangat zaman atau Zeitgeist.
Sementara itu, filosof Jerman, Karl Jaspers, berpendapat bahwa Weltanschauung tak lain dari suatu jenis filsafat (karena sifatnya yang menyeluruh dan tidak sektoral),
tetapi tidak sekadar suatu filsafat yang spekulatif,
tetapi filsafat yang efektif,
suatu wirkende Philosophie, yang sanggup memberi harapan, kepercayaan, dan membangun komitmen.
Apa pun soalnya, cukup jelas bahwa Soekarno, selama dua dasawarsa (sejak 1926 hingga 1945), berpikir keras tentang apa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok suku di Indonesia menjadi suatu bangsa yang dapat menentukan nasibnya sendiri melalui sebuah negara merdeka.
Apakah mungkin tercapai sebuah dasar tempat semua orang dapat berdiri bersama secara politik di atas suatu platform nasional?
Sebagai aktivis politik yang berpengalaman, Soekarno memiliki perhatian yang tertuju pertama-tama pada suatu integrasi politik yang dapat mempertemukan dan mempersatukan berbagai kelompok politik pada watu itu.
Dia tidak banyak berpikir tentang integrasi sosial atau integrasi budaya, yang kemudian menjadi pokok pemikiran tokoh-tokoh, seperti Ki Hadjar Dewantara atau Sutan Takdir Alisjahbana.
Apa yang dicari oleh Soekarno adalah suatu tema yang cukup luas, tetapi cukup terpadu, tempat semua kelompok politik terpenting pada masa itu merasa terwakili asasnya, identitasnya, dan kepentingannya.
Dalam istilah ilmu politik sekarang, Soekarno secara meyakinkan melakukan suatu agregasi kepentingan politik dan mengartikulasikannya dengan berhasil.
Jelas sekali Soekarno harus memperhitungkan kelompok-kelompok agama, khususnya Islam, sebagai kelompok agama terbesar yang terwakili dalam NU dan Masjumi.
Tanpa mencantumkan sila ke-Tuhan-an kelompok-kelompok agama sangat mungkin tidak tertarik mendukung negara yang akan didirikan.
Atas cara yang sama tanpa mencantumkan sila kebangsaan golongan nasionalis yang mendapat kristalisasi politiknya dalam PNI barangkali akan tinggal apatis.
Demokrasi dan kedaulatan rakyat jelas akan menarik perhatian kelompok politik yang menekankan kepentingan rakyat seperti MURBA dan para pejuang demokrasi, seperti Hatta dan para muridnya dalam PNI Baru.
Demikian pula tanpa mengikutsertakan sila keadilan sosial, partai-partai politik berhaluan kiri tidak akan merasa terpanggil.
Tak perlu diuraikan panjang lebar bahwa penghormatan kepada martabat manusia tidak bisa diabaikan karena hal tersebut merupakan isu yang dianggap menjadi tanda-kenal kaum inteligensia baru, khususnya kelompok politik yang mencita-citakan modernisme sebagaimana dapat diamati dalam subkultur PSI dan Masjumi misalnya.
Jadi, berbeda dari Karl Mannheim, Soekarno tidak berbicara tentang pandangan dunia dari suatu kurun waktu, tetapi dari suatu tempat tertentu yang bernama Indonesia.
Juga, berbeda dari Karl Jaspers, Soekarno tidak berbicara tentang filsafat tentang dunia (Weltanschauung), tetapi filsafat tentang kehidupan bersama dalam suatu negara.
Dalam arti itu, Pancasila diusulkan sebagai pandangan hidup (Lebensanschauung) secara politik Apakah prinsip-prinsip Pancasila dipetik dari nilai-nilai dalam peradaban dunia atau digali dari kebudayaan-kebudayaan Nusantara adalah isu yang dimainkan dengan piawai oleh Soekarno sebagai teknik promosi dan persuasi terhadap pendengarnya, melalui retorika yang amat terpelajar dengan pengucapan yang gilang-gemilang.
Dasar paling bawah (bottom line) pemikiran Soekarno adalah suatu gagasan yang dapat merepresentasikan identitas dan asas sebanyak mungkin kelompok politik, dan sekaligus dengan itu mengagregasikan kepentingan politik dalam spektrum seluas mungkin.
Singkat kata, dari segi genealoginya, Pancasila terlahir sebagai suatu historico-political gentleman agreement, yaitu kesepakatan dari orang-orang dan kelompok-kelompok yang saling menghormati, meskipun mereka sadar ada banyak perkara di antara mereka yang tetap sulit dipertemukan.
Kesepakatan itu harus dibuat agar dapat tercipta suatu landasan bagi konsensus nasional mengenai negara yang akan terbentuk.
Kita bersyukur bahwa RI sudah terbentuk di atas landasan tersebut. Fondasi politik ini sampai kini masih membuat Indonesia sebuah rumah bagi semua orang yang turut membangunnya, dan ingin hidup tenteram di dalamnya.
Semoga rumah ini tidak berubah menjadi transit house, sekadar tempat bermalam dan menaruh koper bagi orang-orang yang hendak bepergian entah ke mana.
Ignas Kleden,
Sosiolog, Ketua Komunitas Indonesia untuk Demokrasi Sumber: Kompas, 23 Juni 2007
De Sukarnoisasi
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia .
De-Soekarnoisasi adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto untuk memperkecil peranan dan kehadiran Soekarno dalam sejarah dan dari ingatan bangsa Indonesia
Langkah -langkah tersebut dilakukan antara lain dengan jalan mengganti nama Soekarno yang diberikan pada berbagai tempat atau bangunan di Indonesia. Misalnya, Stadion Gelora Bung Karno diubah menjadi Stadion Utama Senayan, kota Soekarnopura (sebelumnya bernama Hollandia) diubah namanya menjadi Jayapura, dan Puncak Soekarno diubah namanya menjadi Puncak Jaya.
Selain itu, pada saat Soekarno meninggal, keinginannya untuk dikebumikan di Istana Batu Tulis, Bogor tidak dipenuhi oleh pemerintah. Sebaliknya, Soekarno dikebumikan di Blitar, tempat tinggal kedua orang tua beserta kakaknya, Ibu Wardojo
Upaya-upaya lain yang lebih fundamental dilakukan dengan memperkecil peranan Soekarno dalam mencetuskan Pancasila serta tanggal kelahiran pemikiran yang kemudian dijadikan ideologi nasional pada 1 Juni 1945
Nugroho Notosusanto, yang merupakan sejarahwan resmi Orde Baru dan yang sangat dekat dengan militer, mengajukan pendapat bahwa tokoh utama yang mencetuskan Pancasila bukanlah Bung Karno, melainkan Mr. Mohammad Yamin, pada tanggal 29 Mei 1945. Pendapat resmi inilah yang selalu dipegang selama masa Orde Baru, dan dicoba ditanamkan lewat program P-4.
Kalau kata-kata tidak bisa lagi menyehatkan pikiran yang keblinger, mungkin senjata bisa melakukannya (soekarno)
Mungkin itu adalah ungkapan kemarahan Bung Karno terhadap kelompok reaksioner yang selalu menghambat proses penuntasan revolusi Indonesia, yang menurutnya Revolusi kita belum selesai. Siapa yang tidak mengenal keberanian dan radikalisme salah satu pemimpin dunia yang paling disegani pada saat itu, berkali-kali pidatonya baik di panggung politik nasional maupun internasional (seperti Sidang Umum PBB) selalu dengan garang mengecam Imperialisme dan Neokolonialisme.
Karena keteguhan dan keberaniannya itulah, pemimpin-pemimpin dari Asia-Afrika sangat kagum dengan Soekarno bahkan beberapa tahun setelah kejatuhannya mahasiswa-mahasiswa dari Afrika masih membawa buku-buku dan Biografi Soekarno dalam Pertemuan mahasiswa anti imperialis Internasional (Catatan Perjalanan sebulan Gie di AS).
Namun, dibalik kharismanya yang gilang gemilang tersebut, beberapa tokoh intelektual kanan Belanda justru berpendapat negatif terhadap Soekarno sebagai seorang “Quisling” yang menjual bangsanya kepada Jepang. Tetapi tuduhan ini kehilangan pengaruh, ketika sampai sekarang orang semakin mengelu-elukan sosok Soekarno, Pemimpin yang teguh melawan penjajahan asing.
Pemikiran Soekarno dan Revolusi Nasional
Pemikiran Radikal-progressif Soekarno sudah terbentuk sejak usianya masih sangat muda, salah satu tulisannya yang bisa menjadi acuan adalah “Nasionalisme, Islam dan Marxisme”. Dalam Tulisan yang dimuat secara berseri di Jurnal Indonesia Muda tahun 1926 itu, Soekarno dengan terang-terangan mengatakan bahwa maksud kedatangan kolonialis datang ke Indonesia adalah untuk memenuhi hasratnya mengakumulasi modal dan keuntungan (ekonomis). Dengan kepentingan Akumulasi Modal itulah, Soekarno membedah hubungan Imperialisme dan Kapitalisme Itu sendiri.
Kapitalisme mendorong terjadinya apa yang ia sebut sebagai exploitation de l’homme par l’homme atau eksploitasi manusia oleh manusia lain. Keberpihakan pada teori perjuangan klas sangat kental dalam pemikiran Soekarno,
Dalam sejumlah pidatonya ia menjelaskan tentang keberadaan tiga unsur sosial mendasar yang ada di kalangan massa yang dimiskinkan tersebut. Yakni proletariat, petani dan orang-orang yang dimiskinkan lainnya (pedagang asongan, dan mereka yang sedang mencari penghidupan). Pada tahun 1920-an, ia juga merumuskan konsep Marhaen (secara harfiah adalah nama seorang petani miskin yang pernah ia ajak bicara).
Awal mulanya, Marhaen mengacu pada lapisan penduduk yang memiliki beberapa perkakas produksi sendiri (misalnya, seekor kerbau) dan bekerja untuk diri mereka sendiri tetapi masih tetap miskin, sebagaimana juga yang dialami buruh pabrik atau buruh perkebunan. Soekarno mengidentifisir realitas keberadaan negeri yang dipenuhi lautan semi-proletariat dan borjuis kecil yang miskin (Max Lane, Bangsa Yang belum Selesai; Aksi, Kejatuhan Soeharto dan Sejarah Indonesia, 2007).
Pemikiran politik Soekarno kemudian di Praksiskan dengan mendirikan Partai progressif Partai Nasionalis Indonesia (PNI) tanggal 4 Juli 1927, Tujuannya jelas untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.
Pada tahun 1928 ia menulis artikel berjudul Jerit Kegemparan di mana ia menunjukkan bahwa sekarang ini pemerintah kolonial mulai waswas dengan semakin kuatnya pergerakan nasional yang mengancam kekuasaannya.
Ketika pada tanggal 29 Desember 1929 Soekarno ditangkap dan pada tanggal 29 Agustus 1930 disidangkan oleh pemerintah kolonial, Soekarno justru memanfaatkan kesempatan di persidangan itu. Dalam pledoinya yang terkenal berjudul Indonesia Menggugat dengan tegas ia menyatakan perlawanannya terhadap kolonialisme.
Dan tak lama setelah dibebaskan dari penjara pada tanggal 31 Desember 1931 ia bergabung dengan Partai Indonesia (Partindo), yakni partai berhaluan Radikal non-koperatif dengan kolonialis belanda yang dibentuk pada tahun 1931 untuk menggantikan PNI yang telah dibubarkan oleh pemerintah kolonial.
Meskipun mengakui dekat dan mengagumi Marxisme, Namun Soekarno mencoba membuat pemilahan dengan teori-teori umum Marxisme. Selain istilah Marhaen yang memiliki perbedaan dengan proletariat menurut Marx, ia lebih condong memodifikasi Marxisme untuk kebutuhan perjuangan pembebasan nasional melawan kolonialisme dengan menyerukan persatuan nasional dari unsur-unsur tertindas dari massa rakyat.
Sebagaimana dikatakan oleh Ruth McVey, bagi Soekarno rakyat merupakan “padanan mesianik dari proletariat dalam pemikiran Marx,” Dalam arti bahwa mereka ini merupakan “kelompok yang sekarang ini lemah dan terampas hak-haknya, tetapi yang nantinya, ketika digerakkan dalam gelora revolusi, akan mampu mengubah dunia.”
Soekarno dan ”Revolusi Indonesia Belum Selesai”
“Kaki kami telah berada di jalan menuju demokrasi,” lanjut Presiden Soekarno dalam pidatonya di depan KongresAS itu. “Tetapi kami tidak ingin menipu diri sendiri dengan mengatakan bahwa kami telah menempuh seluruh jalan menuju demokrasi,” sambungnya.
Ia sangat sadar bahwa meskipun indonesia selama bertahun-tahun sudah merdeka, tetapi kepentingan dan Neo-Kolonialisme dan imperialisme masih terus bercokol di Indonesia. Bagi Soekarno ancaman bagi revolusi Indonesia sebenarnya tidak hanya datang dari luar tetapi muncul dari dalam negeri sendiri.
Dalam Pidatonya di HUT PKI, Ia mengatakan bahwa ”Salah satu tingkat dari Revolusi Indonesia adalah mengganyang musuh-musuh Revolusi”.
Soekarno sangat menyadari kekuatan-kekuatan kontra yang mencoba menjatuhkan dan menghambat revolusinya. Upayanya memperkuat perjuangan anti-Imperialisme- anti-Kolonialisme dengan ide ”Nasionalisme-Agama-dan Komunisme” justru menjadi alat bersembunyi bagi kekuatan kanan dengan berpura-pura mendukung Nasakom dan masuk dalam front Nasional.
Kudeta Militer, 1965 adalah kontra-revolusi untuk memutus dan menghentikan proses revolusi yang di gagas Soekarno. Segera setelah Orde Baru berkuasa upaya membunuh karakter dan pribadi Soekarno berlangsung secara sistematis. Mulai tuduhan ber istri banyak dan punya daya tarik seksual mirip dengan raja-raja Jawa, hingga tuduhan bangsa, Soekano adalah dalang G.30.S/PKI (Antonie Dake, dalam bukunya dengan judul; Sukarno File).
Namun upaya sistematis ini tidak mampu membunuh kharismatiknya, karena
(1) tiap tanggal 17 Agustus Rakyat Indonesia memperingati proklamasi kemerdekaan dimana Soekarno adalah tokoh kuncinya.
(2). Propoganda Hitam terhadap bung Karno lebih banyak pada kehidupan pribadi, tetapi jarang pada tantangan gagasan-gagasannya. Bahkan rakyat masih menganggap belum ada presiden Indonesia sesudahnya yang menyamai kemampuan dan gagasan Soekarno. Soekarno adalah orang yang bersih soal kredibilitas politik, tidak ada satupun kasus korupsi yang dilakukannya bahkan ia meninggal dalam kondisi sangat miskin.
(3). Sepak terjangnya, Pandangan Politiknya, hingga Pidato-pidatonya masih terus menggema di bangsa Asia -Afrika termasuk di Indonesia sendiri. Sehingga semakin banyak rindu dengan figurnya, terbukti dengan kemenangan Megawati di pemilu 1999 (salah satu faktornya-orang rindu Figur Soekarno).
“Go To Hell With Your Aid” mungkin harus menjadi pidato Soekarno yang diulang-ulang di telinga pemimpin dan elit politik saat ini, setidaknya untuk mengasah nyalinya agar sedikit lebih berani.
Kehancuran Industri Nasional, dan dominasi kuat modal asing di semua sector kehidupan ekonomi betul-betul telah menempatkan bangsa Indonesia tidak ubahnya “Bangsa kuli”.
Mentalitas korup dan keinginan memperkaya diri sendiri ditengah kemelaratan dan kemiskinan missal yang melanda lebih dari separuh penduduk negeri ini, sudah menjadi budaya pejabat di negeri ini.
Masukan ini dipos pada Januari 9, 2008 12:20 pm dan disimpan padaSoekarno . Anda dapat mengikuti semua aliran respons RSS 2.0dari masukan ini Anda dapatmemberikan tanggapan, atautrackbackdari situs anda.
Sukarno muda akan bangkit lagi manakala buah pemikiran dan ide dasar sukarno tua membumi, dan menjadi bahan kajian tiap hari ibarat sarapan di pagi hari sebanding dengan susu dan telor saja.
Kehancuran Industri Nasional, dan dominasi kuat modal asing di semua sector kehidupan ekonomi betul-betul telah menempatkan bangsa Indonesia tidak ubahnya “Bangsa kuli”. Mentalitas korup dan keinginan memperkaya diri sendiri ditengah kemelaratan dan kemiskinan missal yang melanda lebih dari separuh penduduk negeri ini, sudah menjadi budaya pejabat di negeri ini.
Oleh karenanya lewat PPPI, kami akan memperjuangkannya!!!
Kalau saja soekarno masih ada mungkin negara-negara lain tidak akan mengolok-olok indonesia ataupun melecehkannya. Tapi tunggu saja akan tiba saatnya soekarno muda memipin negara nusantara ini..!!!
we could never be a soekarno until we have faced dangereous is same like soekarno felt..tak ada soekarno lagi…yang ada hanya ajarannya dan itupun penuh berbagai tafsiran belaka..
DAN LEV TENTANG MILITER TAHUN 50-AN (1/6) Dan Lev menulis disertasinya tentang politik Indonesia tahun 1957-59 di Universitas Cornell. Wawancara ini kami adakan pada bulan Agustus 1995 untuk mengenal studi yang penting itu. Sekarang ini, bulan April 1998, kami merasa perlu memuat di Apakabar karena dari studi Dan Lev tentang tahun 50-an itu kami bisa memahami latar belakang peranan militer dalam politik Indonesia. PERISTIWA 17 OKTOBER T: Studi Pak Dan, "The transition to Guided Democracy: Indonesian politics, 1957-1959," selanjutnya kami sebut "Transition," membahas detail sekali dua tahun yang sangat menentukan itu. Tapi banyak peristiwa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya yang juga Pak Dan pelajari karena sangat mempengaruhi apa yang kemudian terjadi pada tahun 1957-59. Kami ingin melihat selintas rangkaian peristiwa itu, sejak tahun 1952. Kami mulai dengan lembaga militer. Apa arti Peristiwa 17 Oktober 1952 dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia? Apakah itu bisa dianggap peristiwa sepele, Nasution muda ingin gagah-gagahan? Atau punya arti dan dampak yang dalam bagi perjalanan sejarah Indonesiaselanjutnya?
J: Sesudah tahun 50, memang tentara cukup sibuk karena terjadi macam-macam pemberontakan yang sangat berpengaruh pada pikiran politik dan ideologi pimpinan tentara. Sejak tahun 50 juga mulai ada usaha pimpinan tentara untuk mempengaruhi beberapa surat kabar, sudah ada semacam intelijen untuk itu. Pada bulan Oktober 1952 itu, untuk pertama kalinya tentara secara blak-blakan kasih tahu ke pemerintah bahwa mereka tidak senang. Tidak senang dengan campur tangan pemerintah, tidak senang dengan kekacauan yang terjadi, dengan korupsi, dll. Pada waktu itu Pak Nas memberi tahu pemerintah bahwa dia bukan hanya tidak senang tetapi juga bisa bertindak.
Yang penting bukan hanya tindakan itu, dan bukan hanya perpecahan yang ada dalam tentara karena banyak juga yang tidak setuju dengan Nasution. Yang penting adalah bahwa ada perwira yang sudah menganggap tentara pada waktu itu sebagai organisasi yang bukan hanya berfungsi militer tetapi juga punya kepentingan politik, punya perasaan politik dan pikiran politik.
Waktu Pak Nas ingin memaksa Bung Karno untuk kembali memimpin negara, banyak orang mengira dia seolah-olah mau kembali ke tahun 1945, ke persatuan bangsa, dsb. Menurut saya tidak. Menurut saya waktu itu Pak Nas sudah punya pikiran bahwa kalau perlu tentara mesti bertindak untuk memimpin negara. Bisa memaksa pimpinan sipil seperti Bung Karno sendiri untuk melakukan hal-hal yang menurut tentara, atau paling sedikit menurut Pak Nas dkk, harus dilakukan untuk memperkuat Indonesia. Nah, hal itu tentu dilandasi pikiran politik dan kepentingan politik. Banyak pimpinan tentara pada waktu itu yang merasa bukan hanya mereka lebih mampu dari pada orang sipil, tetapi juga merasa disingkirkan oleh suatu elite lama. Ini pernah juga terjadi dalam negara manapun saja, ya.
Pimpinan sipil sendiri pada waktu itu memang satu kelompok yang agak luar biasa. Mereka berpendidikan tinggi, sikapnya sangat terbuka, punya ide-ide. Kebanyakan dari mereka itu intelektual yang sudah biasa omong satu sama lain, dan mereka berkemanusiaan. Selama lebih dari 20 tahun mereka satu sama lain sudah biasa bertarung dengan ide. Mereka bisa tidak setuju satu sama lain, tetapi tidak mau saling membunuh. Mereka sudah biasa dengan permainan politik yang terbuka. Mereka juga sangat realistis.
Sedangkan pimpinan tentara waktu itu merupakan kelompok yang jauh lebih muda. Dibandingkan pimpinan sipil seperti Bung Karno, Bung Hatta, pimpinan PNI, Masyumi, Kristen, Katolik, NU, dll, mereka kurang berpendidikan. Atau pendidikan mereka sangat sempit. Tapi pimpinan tentara ini merasa yang berpendidikan tinggi itu tidak bisa apa-apa. Atau paling sedikit tidak bisa memimpin dengan disiplin dan tegas. Lantas ada semacam kompetisi antara kedua elite itu, antara dua generasi yang berlainan sekali. KESEPAKATAN JOGJA T:Setelah Peristiwa 17 Oktober 1952, ada beberapa peristiwa penting di kalangan militer. Pertama, Kesepakatan Jogya (17 Februari 55), untuk mendamaikan dua kelompok yang pro dan yang kontra Peristiwa 17 Oktober. Apa inti kesepakatan Jogya yang dirumuskan oleh 250 perwira Angkatan Darat ini? Ketidakpuasan militer ini ternyata tidak selesai dengan membuat ikrar di Jogya, di depan makam Jendral Sudirman. Setelah kesepakatan Jogya terjadi Peristiwa Juni-55. Pimpinan Angkatan Darat tidak menerima pengangkatan Bambang Utoyo sebagai KASAD baru. Disambung dengan percobaan kudeta oleh Zulkifli Lubis dan perwira-perwira Jawa Barat pada bulan November-56. Apa artinya rangkaian peristiwa ini?
J: Memang kesepakatan di bulan Februari 1955 itu sangat penting. Mereka mau coba menghilangkan perpecahan yang ada dalam tubuh tentara, yang memang sangat berbahaya. Tapi menurut saya yang lebih penting dari peristiwa itu adalah bahwa ketika mereka ke Jogya, ke makam Pak Dirman, para perwira itu seolah-olah bicara atas nama tentara sebagai suatu organisasi yang berdiri sendiri. Mereka tidak mengijinkan campur tangan dari luar. Mereka punya ide sendiri. Kalau ada kesulitan intern, mereka sendiri yang akan mengatasi.
Akibatnya terlihat pada bulan Juni 1955. Waktu Bambang Utoyo mau diangkat oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo, pimpinan tentara menolak. Ini suatu petunjuk yang luar biasa pentingnya. Tentara bisa bertindak sebagai organisasi politik. Tentunya pada waktu itu Pak Ali sangat terkejut. Saya kira dia mengerti betul bahwa ini berarti pemerintah tidak bisa mengontrol tentara, tidak bisa menyuruh tentara begitu saja. Tentara tidak akan tunduk pada pemerintah sipil. Menurut saya itu adalah permulaan dari krisis yang akan menuju ke Demokrasi Terpimpin. Apalagi setelah Pak Nas diangkat lagi sebagai KASAD. Terbukti, dua tahun kemudian sistim parlementer sudah bubar.
HUBUNGAN SIPIL-MILITER T: Ada beberapa alasan mengapa militer tidak puas selama dekade 50-an. Beberapa diantaranya: (1) Tentara menolak campur tangan sipil dalam soal militer. (2) Tentara merasa lebih berjasa dari pada sipil, karena sipil sudah menyerah dalam Agresi-2, sedangkan tentara terus melawan. (3) Para pemimpin sipil tidak becus, kabinet jatuh-bangun terus. (4) Sipil korup. Itu a.l terlihat dalam tuduhan Alex Kawilarang terhadap Menlu Roeslan Abdulgani. Bisakah Pak Dan mendiskusikan satu demi satu alasan itu.
J: Kalau dipikirkan dari satu sudut saja, ya semua tuduhan itu memang betul. Keadaan yang sulit sekali memang tidak bisa diatasi oleh sipil saja. Lantas memang bisa dibilang tidak becus. Pada waktu revolusi memang ada perbedaan antara pimpinan sipil dan pimpinan tentara. Keduanya punya keahlian sendiri, punya fungsi sendiri. Dengan sendirinya pimpinan sipil akan menekankan diplomasi karena memang itu keahliannya. Tentara dengan sendirinya juga akan menekankan perjuangan bersenjata karena itu keahliannya. Kalau pimpinan tentara bilang sipil korup, ya memang betul. Apakah tuduhan Alex Kawilarang pada Roeslan itu betul? Memang belum jelas. Tapi tuduhan itu menunjukkan perasaan para perwira terhadap orang sipil.
Sejak revolusi banyak perwira yang menganggap rendah orang sipil. Mereka menganggap dirinya jauh lebih mampu. Memang sering orang militer, dimanapun saja ya, menekankan keahlian mereka yang bisa mengatasi kesulitan militer, lalu merasa diri lebih mampu dari orang sipil. Sedangkan dalam suatu sistim parlementer, dengan sendirinya politik akan didasarkan atas debat, kompromi, debat lagi. Tapi dari pandangan militer itu dianggap agak sloppy, tidak becus, dsb. Bukan karena militer tidak senang dengan sipil, walaupun itu juga biasa dimanapun juga. Yang penting adalah karena mereka menganggap diri berhak berbuat sesuatu karena itu.
Para perwira mengatakan mereka bertindak untuk menyelamatkan negara, dsb. Tapi kalau melihat bukti-bukti yang ada, saya tidak melihat kebenaran disitu. Biasanya kalau suatu kelompok pimpinan bertindak, itu bukan hanya untuk tujuan yang luhur, yang sangat bagus. Tetapi menurut pandangan dan kepentingan sendiri. Dan menurut saya sesudah itu memang terlihat banyak perwira yang menunjukkan bahwa mereka memang punya pandangan dan kepentingan sendiri. Mereka bukan hanya mau memainkan peranan sebagai militer tetapi juga sebagai pemimpin dalam pemerintahan.
Perasaan dan kemauan itu sangat menonjol pada tahun 1955, 56, 57. Dan itu kelihatan bukan hanya di pusat, dengan orang seperti Pak Nas, Gatot Subroto, dll. Di daerah lebih kelihatan lagi. Perwira-perwira daerah menganggap diri sangat kompeten, dan mereka punya macam-macam alat. Lalu mereka makin sering diminta bantuan oleh orang-orang sipil. Itu terjadi di Sumatra, di Sulawesi, bahkan juga di Jawa Timur. Perwira-perwira daerah merasa diri sangat penting karena mereka bisa menolong daerahnya.
Mereka juga ikut marah ke pusat karena tidak banyak uang yang mengalir dari Jakarta ke daerah. Semua itu mendorong semacam aktifitas politik para perwira daerah. Pak Nas kuatir, takut sekali dengan keadaan itu. Karena itu berarti para perwira daerah makin lama makin tidak mau menerima perintah dari pusat. Lantas Pak Nas mau mempersatukan tentara. Bukan hanya karena persatuan tentara itu perlu, tetapi karena persatuan itu dibutuhkan untuk tujuan politik tentara. Tahun 56 perkembangannya jelas menuju ke arah itu.
T: Ketika Nasution diangkat kembali menjadi KASAD (November 55) dia bekerjasama dengan Kabinet Ali-2 untuk memperkokoh posisi pimpinan tentara di pusat. Beberapa panglima daerah dia geser. Keputusan ini menimbulkan ketidakpuasan para panglima daerah (Sumatra dan Sulawesi), yang kemudian mencari dukungan di luar tentara. Mereka didukung oleh Masyumi dan PSI (Crouch, h 32-33). Seberapa jauh keputusan Nasution ini mempengaruhi timbulnya krisis Pusat-Daerah?
J: Ini masalahnya sangat kompleks. Tidak bisa dikatakan Pak Nas sendiri yang menyebabkan krisis itu. Ada beberapa kejadian yang saling berhubungan. Di daerah memang ada dorongan dari orang-orang sipil yang memikirkan nasib daerahnya sendiri. Mereka menganggap tentara setempat itu bagian dari institusi lokal, bukan hanya institusi nasional. Pak Nas mau mencegah itu dengan memindahkan beberapa perwira dan dengan memperkuat organisasi tentara. Kabinet Ali mau menolong karena melihat ada bahaya Indonesia bisa pecah. Dan kita harus ingat tahun 56 itu hanya 6 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Pimpinan nasional waktu itu, termasuk BK, tidak merasa begitu pasti bahwa mereka betul-betul bisa mempersatukan Indonesia. Ada ketakutan yang luar biasa. Sebagian karena campur tangan dari luar akibat Perang Dingin. Sesudah revolusi ada usaha untuk mempersatukan, dan ada harapan untuk cepat-cepat ada perbaikan. Tapi kemudian orang-orang merasa kurang puas, kurang senang, kurang sabar karena harus menunggu pembangunan, dsb. Menurut saya harapan itu memang tidak realitis. Tapi saya bisa mengerti kalau pimpinan waktu itu takut sekali kalau Sumatra akan keluar, Sulawesi akan berdiri sendiri. Itu sebabnya Pak Ali menyokong usaha Pak Nas untuk mempersatukan tentara.
Tapi ada satu akibat sampingan dari itu. Karena kemudian Pak Nas dan para perwiranya mulai menganggap tentara sebagai lembaga yang sangat kunci. Mereka merasa yang paling menentukan, merasa paling penting. Nah kalau
